Gage Dianggap tak Lagi Relevan, PDIP Minta Pemprov DKI Terapkan ERP Kendaraan melintas di bawah ERP di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (11/9/2019). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/hp/aa.

MerahPutih.com - Aturan ganjil genap (gage) untuk kendaraan roda empat di ibu kota sudah tak relevan. Sehingga, sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) harus diterapkan di Jakarta.

"Tapi Pemprov berikan pilihan pada warga Jakarta jadi gagenya diakhiri tapi diberikan pilihan. Pilihannya apa? ERP," ucap Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono di Jakarta, Jumat (27/11)

Baca Juga

Pemprov DKI Ngotot Proses Lelang ERP Diulang, Ini Alasannya

Menurut Gembong, kebijakan ganjil genap sangat merugikan pemilik kendaraan mobil. Sebab, selama mempunyai kendaraan warga hanya menikmati 6 bulan selama satu tahun, karena plat nomor akhir kendaraan harus disesuaikan dengan tanggal.

"Kalau bahasa guyonnya atau bahasa kampungnya kan masa setahun cuma saya pakai kendaraan saya separuh," paparnya.

Kendaraan melintas di bawah alat electronic road pricing (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (12/11/2018). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan uji coba coba sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) secara terbatas pada 14 November mendatang. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/hp.
Kendaraan melintas di bawah alat electronic road pricing (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (12/11/2018). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan uji coba coba sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) secara terbatas pada 14 November mendatang. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/hp.

Dengan begitu, ucap Gembong, sudah semestinya Pemprov DKI harus menerapkan sistem ERP di jalan raya Jakarta.

"Misalnya gitu makanya itu kan pilihan bagi warga Jakarta itu penting," terangnya.

Anggota Komisi A ini mengaku, pihaknya juga sudah meminta Pemprov DKI untuk menghentikan aturan gage di Jakarta. Usulan itu dilontarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021.

Gembong pun mendorong Pemerintah DKI untuk memberlakukan kebijakan jalan berbayar pengganti ganjil genap.

"Kenapa saya minta untuk mengakhiri Pergub tentang Gage kemarin kita bahas di KUA-PPAS ini kita dorong Pemprov ada percepatan ERP," tutupnya. (Asp)

Baca Juga

PTUN Cabut Pembatalan Lelang ERP di Jakarta

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mal di Solo Mulai Dipadati Pengunjung, Protokol Kesehatan Diperketat
Indonesia
Mal di Solo Mulai Dipadati Pengunjung, Protokol Kesehatan Diperketat

Banyaknya pengunjung tersebut seolah mengabaikan ancaman penularan virus corona.

Dinkes DKI: Masyarakat Anggap COVID-19 Bisa Selesai Sendiri
Indonesia
Dinkes DKI: Masyarakat Anggap COVID-19 Bisa Selesai Sendiri

Hal tersebut, tentu menjadi tantangan tersendiri

KPK Menangis Ketika Tangkap Pejabat Negara
Indonesia
KPK Menangis Ketika Tangkap Pejabat Negara

"KPK itu menangis sesungguhnya ketika menangkap para pejabat negara, KPK juga bersedih," kata Ghufron

RS Darurat COVID-19 Rawat 71 Pasien dan 31 Dipulangkan
Indonesia
RS Darurat COVID-19 Rawat 71 Pasien dan 31 Dipulangkan

Rumah sakit rujukan bisa dengan fokus menangani pasien-pasien dengan gejala berat

Jokowi Kucurkan Rp100 Triliun Buat Jaminan Modal Kerja UMKM
Indonesia
Jokowi Kucurkan Rp100 Triliun Buat Jaminan Modal Kerja UMKM

UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia, maka itu program penjaminan kredit harus segera direalisasikan dan terasa manfaatnya.

BNPB Ungkap Sejumlah Daerah di Indonesia Berstatus Waspada dan Siaga
Indonesia
BNPB Ungkap Sejumlah Daerah di Indonesia Berstatus Waspada dan Siaga

BMKG memprakirakan sebagian besar wilayah Indonesia masih berpotensi hujan dengan intensitas rendah hingga sangat tinggi

Usai Serang Polisi, Empat Simpatisan Rizieq Melarikan Diri
Indonesia
Usai Serang Polisi, Empat Simpatisan Rizieq Melarikan Diri

Tiga tembakan yang dimuntahkan mengenai mobil petugas

Tim Siber Mabes Polri Turun Tangan Pantau Konten Negatif selama Pilkada Serentak
Indonesia
Tim Siber Mabes Polri Turun Tangan Pantau Konten Negatif selama Pilkada Serentak

Pilkada Serentak 2020 diprediksi memicu adanya ujaran kebencian yang menyerang salah satu calon kepala daerah. Serangan tersebut bisa dalam bentuk SARA hingga penyebaran hoaks.

 DPR Puji 'Kampus Merdeka' Mampu Tingkatkan Kualitas Pekerja
Indonesia
DPR Puji 'Kampus Merdeka' Mampu Tingkatkan Kualitas Pekerja

"Sehingga apa yang ditargetkan dalam RPJM 2020-2024, yaitu 80 persen lulusan perguruan tinggi langsung kerja dapat tercapai," kata Illiza

KNPI Minta KPK Periksa Mensos Juliari Batubara
Indonesia
KNPI Minta KPK Periksa Mensos Juliari Batubara

Ketua DPP KNPI, Bintang Wahyu Saputra mengatakan tindakan kemensos dan Pos Indonesia bisa masuk dalam katagori maladministrsasi