Gage Dianggap tak Lagi Relevan, PDIP Minta Pemprov DKI Terapkan ERP Kendaraan melintas di bawah ERP di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (11/9/2019). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/hp/aa.

MerahPutih.com - Aturan ganjil genap (gage) untuk kendaraan roda empat di ibu kota sudah tak relevan. Sehingga, sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) harus diterapkan di Jakarta.

"Tapi Pemprov berikan pilihan pada warga Jakarta jadi gagenya diakhiri tapi diberikan pilihan. Pilihannya apa? ERP," ucap Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono di Jakarta, Jumat (27/11)

Baca Juga

Pemprov DKI Ngotot Proses Lelang ERP Diulang, Ini Alasannya

Menurut Gembong, kebijakan ganjil genap sangat merugikan pemilik kendaraan mobil. Sebab, selama mempunyai kendaraan warga hanya menikmati 6 bulan selama satu tahun, karena plat nomor akhir kendaraan harus disesuaikan dengan tanggal.

"Kalau bahasa guyonnya atau bahasa kampungnya kan masa setahun cuma saya pakai kendaraan saya separuh," paparnya.

Kendaraan melintas di bawah alat electronic road pricing (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (12/11/2018). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan uji coba coba sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) secara terbatas pada 14 November mendatang. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/hp.
Kendaraan melintas di bawah alat electronic road pricing (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (12/11/2018). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan uji coba coba sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) secara terbatas pada 14 November mendatang. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/hp.

Dengan begitu, ucap Gembong, sudah semestinya Pemprov DKI harus menerapkan sistem ERP di jalan raya Jakarta.

"Misalnya gitu makanya itu kan pilihan bagi warga Jakarta itu penting," terangnya.

Anggota Komisi A ini mengaku, pihaknya juga sudah meminta Pemprov DKI untuk menghentikan aturan gage di Jakarta. Usulan itu dilontarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021.

Gembong pun mendorong Pemerintah DKI untuk memberlakukan kebijakan jalan berbayar pengganti ganjil genap.

"Kenapa saya minta untuk mengakhiri Pergub tentang Gage kemarin kita bahas di KUA-PPAS ini kita dorong Pemprov ada percepatan ERP," tutupnya. (Asp)

Baca Juga

PTUN Cabut Pembatalan Lelang ERP di Jakarta

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BMKG: Gempa Merusak di Majene Bukan Hal Aneh
Indonesia
BMKG: Gempa Merusak di Majene Bukan Hal Aneh

Sulawesi memiliki lebih dari 45 segmen sesar aktif

KPK Periksa Eks Wabup Lampung Utara Terkait Kasus Gratifikasi
Indonesia
KPK Periksa Eks Wabup Lampung Utara Terkait Kasus Gratifikasi

KPK juga memanggil saksi berprofesi sebagai dokter, yakni Djauhari

Ngotot Sembunyikan dan Jadikan Hasil TWK KPK Rahasia Negara
Indonesia
Ngotot Sembunyikan dan Jadikan Hasil TWK KPK Rahasia Negara

Para pegawai KPK yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) setelah asesmen TWK meminta informasi hasil tes kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Data KPK.

Alasan Pemprov DKI Ogah Banding Setelah Kalah Gugatan Polusi Udara
Indonesia
Alasan Pemprov DKI Ogah Banding Setelah Kalah Gugatan Polusi Udara

DKI telah melakukan berbagai tindakan dan upaya pengendalian polusi udara di Jakarta. Salah satunya dengan Instruksi Gubernur No.66 tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara, untuk turut merintis peralihan ke energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

23 Desa di Cirebon Berpotensi Mengandung Migas
Indonesia
23 Desa di Cirebon Berpotensi Mengandung Migas

Dari tujuh kecamatan tersebut, ada 23 desa yang bakal disurvei lantaran diduga berpotensi mengandung migas.

[HOAKS atau FAKTA]: Pemerintah Kabupaten Gresik Minta Donasi untuk Tempat Ibadah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pemerintah Kabupaten Gresik Minta Donasi untuk Tempat Ibadah

Beredar surat penyaluran donasi tempat ibadah berkop Sekretariat Daerah dengan logo Pemerintah Kabupaten Gresik.

Munas V PKS Tegaskan Posisi Oposisi Pada Jokowi
Indonesia
Munas V PKS Tegaskan Posisi Oposisi Pada Jokowi

Munas V PKS akan mendorong lahirnya kepemimpinan nasional dengan menghadirkan kualitas kepemimpinan yang mumpuni dari daerah

BMKG Sebut Kabupaten Malang Masih Aman dari Tsunami
Indonesia
BMKG Sebut Kabupaten Malang Masih Aman dari Tsunami

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut jika di Kabupaten Malang masih aman dari bahaya gelombang tsunami.

Pasukan TNI-Polri Tembak Komandan KKB Lesmin Waker
Indonesia
Pasukan TNI-Polri Tembak Komandan KKB Lesmin Waker

Pasukan gabungan TNI-Polri menembak mati Komandan Pasukan Pintu Angin Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Lekagak Telenggen, Lesmin Waker.

43 Jenazah Korban Pesawat Sriwijaya Air Terindentifikasi
Indonesia
43 Jenazah Korban Pesawat Sriwijaya Air Terindentifikasi

"Total korban yang sudah teridentifikasi sampai hari ini sejumlah 43 jenazah," ucap Kepala Rumah Sakit (Karumkit) RS Polri Kramat Jati, Brigjen Asep Hendradiana,