Gagal Hentikan Laju Pertambahan Kasus, PSBB di Jakarta Dinilai Gagal Petugas menghukum warga yang tidak memakai masker di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (2/8/2020). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/pras.

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta perlu melakukan evaluasi dari langkah memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiasyah menilai, angka angka kasus COVID-19 terus tinggi meski PSBB sudah diperpanjang beberapa kali. Bahkan belakangan, klaster-klaster baru bermunculan, seperti perkantoran dan kampus. Ditambah 35 RW kini berada pada zona merah.

Baca Juga:

Minta PSBB Diperpanjang, Golkar: Kontrol Ketat Kantor, Pasar dan Mal

"Sampai hari ini belum pernah ada evaluasi, Pemprov selalu beralasan karena tes masif," ujar Trubus kepada wartawan di Jakarta, Jumat (14/8).

Menurut Trubus, harus ada analisis penyebab munculnya klaster-klaster baru, seperti perkantoran.

Pada laporan 4 Juni, perkantoran hanya menyumbang positif 43 orang, tapi pada akhir Juli tanggal 29 meningkat 10 kali lipat menjadi 453 orang.

Untuk mengantisipasi, koordinasi dengan wilayah penyangga, di mana sebagian besar karyawan tinggal, juga menurutnya dibutuhkan.

"Bersinergi dengan wilayah-wilayah penyangga, mulai dari Tangereng, Depok, Bogor, dan juga Bekasi," kata pengajar di Universitas Trisakti ini.

Padahal, kata Trubus, daerah yang masuk zona rawan di DKI Jakarta adalah daerah sama sejak COVID-19 muncul, seperti Sunter Agung, Pademangan, Petamburan dan lainnya.

Artinya seolah-olah tidak ada evaluasi di zona merah tersebut, sehingga tidak ada perkembangan yang progresif. Semestinya, beberapa zona merah tersebut dilakukan lockdown klaster.

"Lockdown itu bukan berarti orangnya tidak boleh ke mana-mana, tapi penanganan protokol kesehatannya diperketat supaya tidak menjadi carrier ke tempat lain yang hijau," tambahnya.

Sejumlah warga berolahraga di kawasan Bunderan HI, Jakarta, Minggu (9/8/2020). ANTARA FOTO/Fauzan/foc. (ANTARA FOTO/FAUZAN)
Sejumlah warga berolahraga di kawasan Bunderan HI, Jakarta, Minggu (9/8/2020). ANTARA FOTO/Fauzan/foc. (ANTARA FOTO/FAUZAN)

Ia juga tidak menampik, meski penanganan COVID-19 orientasinya adalah kesehatan, tapi tetap harus dibarengi dari sisi ekonomi.

Evaluasi program jaring pengaman sosial juga menurutnya tak kalah penting. Apakah ia sudah sesuai sasaran.

Trubus pada dasarnya tidak menolak kebijakan pembukaan beberapa sektor usaha, misalnya hiburan, untuk beroperasi. Catatannya adalah soal penerapan protokol kesehatan dan kebijakan yang ketat.

"Jangan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang tidak ada kaitannya dengan penanganan COVID-19 misalnya kebijakan ganjil genap," ujar dia.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang PSBB transisi selama 14 hari ke depan hingga 27 Agustus mendatang.

"Dengan mempertimbangkan segala kondisi, setelah kami berkonsultasi dengan pakar kesehatan khususnya epidemiolog, dan berkoordinasi dengan jajaran Forkopimda pada sore tadi, kami memutuskan untuk kembali memperpanjang PSBB masa transisi di fase pertama ini untuk keempat kalinya hingga tanggal 27 Agustus 2020," ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Anies mengatakan bahwa setiap aktivitas sosial yang menyebabkan kerumunan akan dihentikan sementara, khususnya hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day (CFD).

Baca Juga:

Anies Kembali Perpanjang PSBB Transisi Sampai 27 Agustus

Sementara itu, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang, seluruh lomba dan perayaan akan ditiadakan di DKI Jakarta.

Anies memaparkan, jumlah terkonfirmasi positif bertambah sebanyak 621 kasus baru sehingga total akumulasi kasus positif di DKI Jakarta menjadi 27.863.

Adapun kasus Aktif di DKI Jakarta, atau pasien yang sedang menjalani perawatan di RS maupun isolasi mandiri, saat ini bertambah 119, sehingga total kasus aktif menjadi 9.044 orang.

"Alhamdulillah masyarakat yang telah dinyatakan sembuh di DKI Jakarta bertambah 489 orang, sehingga total secara kumulatif mencapai 17.838. Dengan kata lain, 64 persen dari kasus konfirmasi positif di DKI Jakarta telah kembali beraktivitas," kata Anies

"Adapun kasus terkonfirmasi positif yang meninggal dunia bertambah 13 orang, sehingga total menjadi 981 orang. Berdasarkan data itu, tingkat kematian Jakarta sebesar 3,5 persen dan masih di bawah Nasional yaitu 4,5 persen," lanjut Anies. (Knu)

Baca Juga:

Wagub Riza: PSBB Transisi Jakarta Kemungkinan Diperpanjang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Stafsus Milenial Jokowi Minta Maaf Soal Deteksi Dini Corona
Indonesia
Stafsus Milenial Jokowi Minta Maaf Soal Deteksi Dini Corona

Postingan Angie dibagikan melalui akun Instagram pribadinya, @angkie.yudistia

Pekan Depan MK Mulai Gelar Sidang Pengujian Undang-Undang
Indonesia
Pekan Depan MK Mulai Gelar Sidang Pengujian Undang-Undang

Dalam situasi pandemi, kesehatan dan keselamatan semua pihak harus diutamakan

Fraksi Nasdem: Anies Tabrak Aturan Izinkan Ojol Bawa Penumpang
Indonesia
Fraksi Nasdem: Anies Tabrak Aturan Izinkan Ojol Bawa Penumpang

Sebab, langkah itu tak sejalan dengan dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB

Salah Satu Oknum TNI Perusak Mapolsek Ciracas Siap Disidang Militer
Indonesia
Salah Satu Oknum TNI Perusak Mapolsek Ciracas Siap Disidang Militer

Penyidik telah mendapatkan sejumlah bukti tambahan

Jakarta Kebanjiran, Anies Dianggap Pasrah dengan Takdir
Indonesia
Jakarta Kebanjiran, Anies Dianggap Pasrah dengan Takdir

Ferdinand kembali mengunggah video pernyataan Anies saat masa Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

Patuhi SE Menaker, Pemprov DKI Pastikan UMP 2021 tidak Naik
Indonesia
Patuhi SE Menaker, Pemprov DKI Pastikan UMP 2021 tidak Naik

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan untuk tidak menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada tahun 2021.

Pemprov DKI Belum Berniat Copot Kasatpol PP Terkait Kerumunan di Pertamburan
Indonesia
Pemprov DKI Belum Berniat Copot Kasatpol PP Terkait Kerumunan di Pertamburan

"Belum sejauh itu lah, sekarang bukan soal copot mencopot," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria

Wapres Klaim Penundaan Pembahasan RUU HIP Didukung Mayoritas Ormas Islam
Indonesia
Wapres Klaim Penundaan Pembahasan RUU HIP Didukung Mayoritas Ormas Islam

Keputusan itu diambil setelah pemerintah membahas, dan memperhatikan berbagai tanggapan terhadap RUU HIP

Jenderal Polisi Ini Pernah Peringatkan Imigrasi Soal Masuknya Djoko Tjandra
Indonesia
Jenderal Polisi Ini Pernah Peringatkan Imigrasi Soal Masuknya Djoko Tjandra

Setyo Wasisto kembali duduk sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus penghapusan red notice Djoko Tjandra.

Corona Bikin The Fed 'Tembakkan Peluru Kendali', SBY: Situasi Sudah Serius
Indonesia
Corona Bikin The Fed 'Tembakkan Peluru Kendali', SBY: Situasi Sudah Serius

Banyak pakar ekonomi, pemimpin dunia usaha, elemen pemerintah di banyak negara yang khawatir gejolak ini bisa membuat dunia jatuh