Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Desakan mundur Gibran Rakabuming sebagai Wali Kota Solo muncul dari Fraksi PDIP dan PKS karena dianggap terlalu sering mengambil cuti untuk kampanye sebagai cawapres nomor urut 02.
Kedua partai menganggap ketidakhadiran Gibran telah mengganggu roda pemerintahan Pemkot Solo dengan adanya sejumlah peraturan daerah (Perda) yang jalan ditempat akibat belum dibuatkan peraturan Wali Kota (Perwali).
Baca Juga:
Gibran Berterima Kasih Didesak PDIP dan PKS Mending Mundur Jadi Walkot
Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo mengatakan kondisi di pemeritahan Solo itu tidak bisa dibiarkan begitu saja dan Fraksi PDIP sudah menyampaikan saran untuk Gibran mundur. Namun, dia mengakui masalah nanti jadi mundur atau tidak tergantung dari etika Gibran sendiri.
“Saya menegaskan persoalan ini kembali pada etika memimpin Kota Solo. Kalau saya, dari fraksi PDIP sudah menyampaikan seperti itu. Ya tergantung mas Gibran karena tidak diatur (mundur dari Walkot karena maju cawapres Pemilu 2024),” ujar Rudy, sapaan akrabnya, kepada wartawan di Solo, Kamis (18/1).
Rudy mencontohkan waktu dirinya Wakil Wali Kota Solo dan maju jadi Wali Kota di Pilkada Solo juga mundur. Dia pun mengingatkan pada Gibran untuk mempertimbangkan apa yang disampaikan Fraksi PDIP.
Menurut Rudy, kinerja Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa sebetulnya sudah bagus, tetapi tidak bisa ambil kebijakan sendiri karena kewenangannya terbatas dan harus menunggu Gibran. “Perda yang tidak ada perwalinya, tidak bisa dijalankan ke warga. Karena kebijakan tetap ada di tangan mas wali (Gibran),” katanya.
Lebih jauh, PDIP Solo menegaskan tetap akan mengawal pemerintahan Kota Solo, terlebih banyak kekurangan pada 2023 terutama soal Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak target. “Biarpun ini PAD 2023 PAD tidak target, jangan sampai tahun ini terulang,” tandas Rudy. (Ismail/Jawa Tengah)
Baca Juga:
Wakil Wali Kota Solo Mulai Mengeluh Gibran Sering Cuti Kampanye
