FX Hadi Rudyatmo Kaget Baliho 'Kepak Sayap Kebhinekaan' Banjiri Kota Solo Ketua DPC PDIP Solo, FX Rudy. (Foto: MP/Ismail)

Merahputih.com - Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo mengakui baliho bergambar Ketua DPR Puan Maharani bertuliskan 'Kepak Sayap Kebhinekaan' banyak terpasang di Kota Solo. Mantan Wali Wali Kota Solo ini menegaskan tidak ada komunikasi antara tim Puan dengan DPC PDIP saat memasang baliho itu.

"Tahu-tahu baliho itu sudah terpasang di sejumlah jalan di Solo, tidak ada pemberitahuan," ujar Rudy sapaan akrabnya, Kamis (4/8).

Baca Juga

Puan Minta Masyarakat Jaga Nyala Api Optimisme di Tengah Pandemi COVID-19

Namun, ia memastikan DPC PDIP Solo dan kader anggota Fraksi PDIP DPRD Solo tidak memasangnya.

"Yang memasang baliho itu tim dari beliau (Puan). DPC PDIP Solo tidak pasang baliho sama sekali," jelas dia.

Baliho Ketua DPR Puan Maharani bertuliskan Kepak Sayap Kebhinekaan terpasang di Jalan Ronggowarsito, Rabu (4/8). (MP/Ismail)

Sebelumnya, Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai pemasangan baliho Puan tersebut mendapatkan perintah langsung dari petinggi PDIP. Tujuan pemasangan baliho dinilai untuk meningkatkan popularitas Puan Maharani.

Sementara, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo irit bicara dimintai tanggapan soal baliho 'Kepak Sayap Kebhinekaan'. "Heleh, jare sopo (kata siapa) itu. Tidak ada," ujar Ganjar.

Baca Juga

Puan Harap Kejagung Jadi Panglima Pemberantasan Korupsi

Pantauan Merahputih.com, baliho Puan Maharani bertuliskan 'Kepak Sayap Kebhinekaan' terpasang di sejumlah jalan utama Kota Solo, yakni di Jalan Bhayangkara, Jalan Veteran, Jalan Ronggowarsito, dan Jalan RM Said. (Ismail/Jawa Tengah)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Senator Aceh Minta Jokowi Lakukan Reshuffle Sejumlah Menteri
Indonesia
Senator Aceh Minta Jokowi Lakukan Reshuffle Sejumlah Menteri

Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Presiden Joko Widodo segera melakukan reshuffle sejumlah menteri yang tidak berhasil menangani COVID-19.

Demokrat Kritik Eks Tim Sukses Jokowi Jadi Ketua Seleksi Anggota KPU-Bawaslu
Indonesia
Demokrat Kritik Eks Tim Sukses Jokowi Jadi Ketua Seleksi Anggota KPU-Bawaslu

Jika pansel yang terpilih tidak bisa menjaga netralitas tersebut dalam menentukan proses seleksi penyelenggara tentu ini tidak boleh dibiarkan

PSI Desak Anies Revisi Pergub Kepengurusan RT dan RW
Indonesia
PSI Desak Anies Revisi Pergub Kepengurusan RT dan RW

Salah satu hal paling signifikan adalah terkait dengan masa bakti pengurus RT dan RW yang pada Permendagri 18/2018 diatur menjadi 5 tahun.

DPR, KPU dan Pemerintah Mulai Bahas Efisiensi Anggaran dan Durasi Kampanye Pemilu
Indonesia
DPR, KPU dan Pemerintah Mulai Bahas Efisiensi Anggaran dan Durasi Kampanye Pemilu

KPU mengusulkan kampanye berlangsung 120 hari dan pemerintah menginginkan 90 hari. Sementara itu, Komisi II DPR RI mengusulkan masa kampanye yang lebih singkat.

Trial Run November 2022, Proyek KCJB Belum 100 Persen Rampung
Indonesia
Trial Run November 2022, Proyek KCJB Belum 100 Persen Rampung

7 dari 11 unit EMU atau kereta yang akan digunakan untuk KCJB sudah selesai diproduksi

Pusat Berlakukan PPKM Level 3 saat Libur Nataru, Gibran: Ya Mau Gimana Lagi
Indonesia
Pusat Berlakukan PPKM Level 3 saat Libur Nataru, Gibran: Ya Mau Gimana Lagi

Pemerintah Kota Solo mulai ancang-ancang kembali melakukan penutupan tempat wisata.

Pemerintah Diminta Kontrol Penjualan Obat Terapi COVID-19 di 'Marketplace'
Indonesia
Pemerintah Diminta Kontrol Penjualan Obat Terapi COVID-19 di 'Marketplace'

Penimbunan itu kan niatnya memang untuk meningkatkan harga

COVID-19 Mereda, Kejagung Didesak Lacak Aset-Aset Tersangka Kasus Asabri
Indonesia
COVID-19 Mereda, Kejagung Didesak Lacak Aset-Aset Tersangka Kasus Asabri

Ada nama terdakwa Asabri yang muncul di Forbes

PTM di Kota Tarakan Ditunda Sampai 8 Agustus
Indonesia
PTM di Kota Tarakan Ditunda Sampai 8 Agustus

Sekolah yang boleh melakukan PTM adalah sekolah yang mendapatkan rekomendasi dari Wali Kota, tapi bila belum mendapatkan rekomendasi maka pembelajaran dengan daring.

Ini Rincian Klaim RS Untuk Perawatan COVID-19 Yang Telah Dibayarkan Pemerintah
Indonesia
Ini Rincian Klaim RS Untuk Perawatan COVID-19 Yang Telah Dibayarkan Pemerintah

Pada bulan April Kemenkes, tidak melanjutkan pembayaran untuk unggahan bulan layanan 2020 karena itu secara regulasi harus ditinjau dulu oleh BPKP.