FSGI Desak Kemendikbud Perbaiki Regulasi PPDB Petugas memeriksa kelengkapan dokumen calon siswa saat pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi di SMPN 1 Denpasar, Bali, Kamis (18/6). ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo

MerahPutih.com - Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim menilai regulasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) perlu diperbaiki. Ia mengatakan, alokasi untuk zonasi murni harus tetap dipertahankan.

"Jangan lagi pakai embel-embel lain," ujar Satriwan dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (26/6).

Baca Juga

Politik Uang Bakal Makin Marak saat Pilkada Serentak

Rekomendasi kedua yakni sosialisasi kepada orang tua adalah mutlak dilakukan pemerintah. Pemerintah perlu menggunakan berbagai laman atau media sosial, bahkan bisa menggandeng perangkat desa/kelurahan.

"Dan ini harus jauh-jauh hari dilakukannya sebelum PPDB dilaksanakan," ucapnya.

Kemudian, bagi daerah yang kelebihan calon peserta didik alih jenjang, maka membangun sekolah baru adalah salah satu alternatif yang bisa dilakukan. Rekomendasi berikutnya, Kemendikbud dan daerah wajib mengevaluasi pelaksanaan PPDB sejak 2017 sampai sekarang.

"Selama ini terkesan tak ada evaluasi yang berarti, makanya hampir tiap tahun pelaksanaan PPDB menuai kritik publik dan reaksi orang tua," jelasnya.

Selain itu, kebijakan sistem zonasi ini harus harus dibarengi kewajiban pemerintah untuk membantu semua sekolah dalam meningkatkan sarana prasarana, terutama ruang kelas baru atau membangun sekolah baru.

Dua orang guru membantu wali murid mengisi data saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) daring jalur zonasi tingkat SMP di SD Negeri Pesantren 2, Kota Kediri, Jawa Timur, Kamis (25/6/2020). ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/nz
Dua orang guru membantu wali murid mengisi data saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) daring jalur zonasi tingkat SMP di SD Negeri Pesantren 2, Kota Kediri, Jawa Timur, Kamis (25/6/2020). ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/nz

Karena menurutnya, itu merupakan alternatif lain yang bisa dilakukan untuk mengatasi kekurangan daya tampung sekolah untuk calon peserta didik alih jenjang.

“Sehingga zonasi yang dilakukan lebih sebagai bentuk upaya minimalis memberikan keadilan bagi warga negara dalam menikmati layanan pendidikan, tanpa diskriminasi sekolah,” ujarnya.

Tidak kalah penting, kata dia, adalah terkait pendataan dan pemetaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pendataan dan pemetaan itu meliputi daya tampung kelas atau rombongan belajar, sebaran guru, tingkat ekonomi orang tua, kondisi geografis, dan ketersediaan jaringan internet.

“Itu adalah komponen-komponen yang wajib terlebih dulu didata oleh pemerintah daerah dan disampaikan ke pusat. Yang bisa dijadikan sebagai rujukan dalam membuat kebijakan teknis PPDB,” ungkapnya.

Ketua Komisi E DPRD Jakarta Iman Satria menyarankan masyarakat menjalankan regulasi yang sudah ada terlebih dahulu, karena jalur zonasi itu bisa diikuti siapa saja baik miskin, kaya, pintar, maupun kurang pintar.

Baca Juga

PSI Nilai Kekisruhan PPDB karena Ketidaktegasan Anies

Ia mengatakan pihaknya telah berusaha meyakinkan Dinas Pendidikan untuk menyesuaikan aturan seperti tuntutan para orangtua murid. Namun, Disdik DKI Jakarta tetap meminta kesempatan menjalankan regulasi tersebut.

"Kami nanti siap juga dievaluasi apakah sistem penerimaan ini nanti akan lebih banyak mudharatnya atau manfaatnya," ujar Iman. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kuasa Hukum: Pinangki Tidak Tahu Menahu Soal Action Plan
Indonesia
Kuasa Hukum: Pinangki Tidak Tahu Menahu Soal Action Plan

Tim kuasa hukum Pinangki Sirna Malasari membantah dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) menerima uang sebesar USD500.000 dari Djoko Tjandra.

 MK Tolak Gugatan UU KPK, Begini Respons Saut Situmorang
Indonesia
MK Tolak Gugatan UU KPK, Begini Respons Saut Situmorang

"Kita lihat saja nanti apakah negeri ini semakin baik dalam jangka menengah dan panjangnya," kata Saut saat dikonfirmasi, awak media, Kamis (28/11).

Mengintip Gudang Sembako Bantuan Presiden Jokowi
Foto
Mengintip Gudang Sembako Bantuan Presiden Jokowi

Petugas mengemas paket sembako bantuan Presiden RI yang akan disalurkan ke lokasi warga terdampak Covid-19

AHY Ungkap Hasil Sowannya ke PKB
Indonesia
AHY Ungkap Hasil Sowannya ke PKB

Partai Demokrat dan PKB adalah partai yang sudah sangat lama bekerja sama

Sosialisasikan ATENSI, Kemensos Lakukan Kampanye Nasional Lanjut Usia
Indonesia
Sosialisasikan ATENSI, Kemensos Lakukan Kampanye Nasional Lanjut Usia

Kementerian Sosial Melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial terus berupaya meningkatkan layanan sosial bagi lanjut usia melalui program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI).

 Maret Tahun Depan Pembangunan MRT Jakarta Fase II Dimulai
Indonesia
Maret Tahun Depan Pembangunan MRT Jakarta Fase II Dimulai

Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar mengatakan pembangunan MRT Jakarta fase Ii bakalan lebih rumit dan memiliki kendala lebih.

Solo Terapkan Larangan Bersepeda Massal
Indonesia
Solo Terapkan Larangan Bersepeda Massal

Larangan bersepeda massal dilakukan setelah hasil evaluasi selama Solo berstatus kejadian luar biasa (KLB).

Megawati Beberkan Alasan Visi-Misi Calon Kepala Daerah Dibuatkan Partai
Indonesia
Megawati Beberkan Alasan Visi-Misi Calon Kepala Daerah Dibuatkan Partai

Megawati menegaskan bahwa calon kepala daerah itu tak bisa asal jalan semaunya sendiri walau sudah diputuskan pengusungannya.

DPRD DKI Kaget Sekolah Pariwisata Anggarkan Laboratorium Fisika dan Kimia
Indonesia
DPRD DKI Kaget Sekolah Pariwisata Anggarkan Laboratorium Fisika dan Kimia

Komisi E DPRD DKI Jakarta masih menemukan anggaran yang dinilai janggal di Dinas Pendidikan.

Warga Depok Kena Virus Corona di Jakarta, Tertular Sejak Februari?
Indonesia
Warga Depok Kena Virus Corona di Jakarta, Tertular Sejak Februari?

Perempuan Jepang yang menulari 2 WNI positif corona berkunjung ke Indonesia awal Februari