FSGI Beri Rapor Merah untuk Mendikbud Muhadjir Effendy Mendikbud Muhadjir Effendy (ANTARA FOTO/Idhad Zakaria)

MerahPutih.com - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengukur kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sepanjang tahun 2017. Dalam kurun waktu tersebut FSGI menilai Kemendikbud mendapat rapor merah.

Dewan Pembina FSGI Retno Listyarti mengatakan, rapor merah diperoleh karena sejumlah kebijakan Mendikbud Muhadjir Effendy yang nilai kontroversi.

"Ini catatan kritis Federasi Serikat Guru Indonsia (FSGI) terkait pendidikan Indonesia sepanjang 2017, semoga menjadi bahan evaluasi kedepannya," kata Retno melalui keterangan persnya, Selasa (26/12).

Menurut Retno ada 6 poin yang menjadi catatan merah selama setahun belakangan ini, di antaranya, kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peseta Didik Baru (PPDB) yang langsung diterapkan 100% di seluruh Indonesia. Kebijakan kontroversi “Lima Hari Sekolah” yang populer dengan istilah Full Day School, Kekerasan di pendidikan yang semakin masif dan mengerikan, baik yang dilakukan sesama siswa maupun dilakukan guru, Kasus buku pelajaran yang menuai kontroversi lantaran lemahnya kontrol dan penilaian buku oleh Puskurbuk Kemdikbud RI.

Kualitas pendidikan Indonesia yang masih jeblok menurut indikator PISA, namun Mendikbud bukannya menjadikan sebagai evaluasi menyeluruh, tapi malahan mengkambinghitamkan anak-anak NTT dan terakhir tunjangan Profesi Pendidik (TPP) yang terus bermasalah penyalurannya.

Terkait hal itu, FSGI merekomendasikan agar pemerintah mesti melakukan pemetaan yang utuh, valid dan komprehensif terkait jumlah pembagian zonasi sehingga kecamatan yang tak memiliki sekolah negeri mendapatkan akses yang sama untuk bersekolah di sekolah negeri.

"Pemerintah haru memiliki data yang pasti terkait sekolah negeri yang terdapat di suatu kecamatan atau zona tersebut. Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah pusat melakukan sosialisasi dengan waktu yang cukup atau jauh-jauh hari yang melibatkan seluruh kepala dinas se-Indonesia, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi," ujarnya.

Selanjutnya, diharapkan pemerintah mesti melakukan evaluasi sistem penilaian berbasis PPK dalam Kurikulum2013, karena kurangnya sosialisasi, waktu yang mepet menginput nilai dan banyaknya indikator untuk mengukur sikap spiritual dan sosial, sehingga penilaian terkesan asal-asalan dan kurang valid.

"Harus ada model e-rapor yang mempermudah guru dalam menginput nilai, bukan malah sebaliknya seperti yang terjadi sekarang," imbaunya.

Kemudian guru-guru harus diberi pelatihan cara mencegah dan menangani kekerasan di sekolah, karena banyak guru dan kepala sekolah gagap dalam menghadapi kekerasan di sekolah. Selain itu pemerintah harus melakukan percepatan dan sosialisasi program sekolah ramah anak.

"Pemerintah harus memberdayakan Pusat Kurikulum dan Perbukuan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mengontrol buku-buku pelajaran agar berkualitas agar tidak mengandung konten kekerasan, pornografi, dan radikalisasi" tambahnya.

Program literasi harus diperkaya dengan pelatihan pengelolaan kelas literasi bagi guru sehingga guru-guru dapat menerapkannya di kelas dan sekolah. Kemudian guru-guru harus difasilitasi pemerintah terkait buku-buku berkualitas agar dapat mendorong budaya baca dan literasi di kalangan guru sehingga mendorong budaya baca para siswa. Agar program literasi pemerintah tidak hanya sekedar formalitas dan tidak mengkambinghitamkan provinsi NTT terkait rendahnya indikator penilaian PISA.

"Terkahir, pemerintah harus belajar dari kebijakannya agar tidak merugikan guru. Kebijakan pemerintah harus dipikirkan matang terutama terkait sinkronisasi data antar direktorat (Dirjen GTK) dan (Dikmen), sehingga kasus ratusan guru SMK yang tidak cair tunjangan profesinya selama beberapa bulan karena perubahan kode mata pelajaran, tidak terulang tahun lagi," tandasnya. (Fdi)



Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH