Front Pembela Keadilan Maluku Tuntut KPU Diskualifikasi Jokowi-Ma'ruf Pasangan Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 (Foto: Antaranews)

MerahPutih.com - Massa aksi yang tergabung dalam Front Pembela Keadilan (FPK) Maluku menggelar aksi damai dan menyampaikan Panca Tuntutan Rakyat (Pantura).

Aksi dimulai dari titik kumpul Masjid Raya Al-Fattah dilajutkan dengan aksi berjalan kaki puluhan peserta aksi menuju ke Gong Perdamaian Dunia (GPD) mulai pukul 14.00 WIT dan berakhir pukul 15.00 WIT, Jumat (24/5).

Aksi damai yang dilakukan didepan GPD Dunia menyerukan Pantura yakni membatalkan putusan KPU, karena dinilai sarat dengan kecurangan.

Jokowi-Ma'ruf Amin
Jokowi-Ma'ruf Amin. Foto: ANTARA

BACA JUGA: Wiranto Siap Hormat di Hadapan Prabowo, Asal...

Tuntutan untuk mendiskualifikasi hasil Pilpres yakni pasangan nomor urut satu, karena hasil kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif.

Bebaskan dan cabut semua pelaporan terkait tahanan politik yakni terkait UU ITE dan UU makar.

Selain itu juga menuntut investigasi terhadap korban Pemilu baik anggota KPPS dan korban aksi damai di Jakarta, melakukan otopsi, mencari pelaku penyebaran racun, stop penembakan peluru yang mematikan terhadap peserta aksi damai, dan stop penyerangan ke rakyat religius.

Tuntutan ke lima menyerukan kembalikan kedaulatan rakyat yakni kembalikan kekayaan Indonesia, aset negara, lapangan pekerjaan, sistem perekonomian dan lainnya yang tidak boleh dikuasi oleh asing.

Setelah membacakan tuntutan dilanjutkan dengan orasi singkat selama 20 menit dihadapan peserta aksi dan masyarakat yang melewati kawasan GDP Ambon.

Koordinator aksi Abdul Manan Latuconsina juga mengimbau peserta aksi untuk tertib membubarkan diri usai pelaksanaan aksi damai.

Aksi damai juga dikawal ratusan Aparat kepolisian dari Polres Ambon dan Pulau-Pulau Lease, usai menyampaikan tuntutan para peserta aksi membubarkan diri dari lokasi GPD.

Kapolres Pulau Ambon dan PP Lease AKBP Sutrisno Hadi menyatakan, aksi damai yang dilakukan hari ini merupakan penundaan dari aksi yang dijadwalkan Rabu (22/5).

Kapolres Pulau Ambon dan PP Lease, AKBP Sutrisno Hadi Santoso memberi keterangan kepada pers di Ambon. (Daniel Leonard) (Daniel Leonard/)
Kapolres Pulau Ambon dan PP Lease, AKBP Sutrisno Hadi Santoso memberi keterangan kepada pers di Ambon. (Daniel Leonard) (Daniel Leonard/)

"Peserta aksi telah menyampaikan uneg-uneg kita berharap aspirasi yang telah disampaikan ini situasi kota Ambon kondusif, tidak seperti di Jakarta," ujarnya dilansir Antara

BACA JUGA: ICMI Optimis Kubu Jokowi Maupun Prabowo Lakukan Rekonsiliasi

Ia menambahkan, aksi ini pihaknya memberikan izin menyampaikan aspirasi selama 30 menit, dan peserta aksi menepati kesepakatan dengan membubarkan diri.

"Kita berharap situasi kota Ambon tetap kondusif karena yang perlu dijaga adalah kerukunan antar umat beragama, jangan sampai terkoyak seperti yang terjadi 20 tahun lalu," tegasnya. (*)


Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH