Fraksi PSI Anggap Perpanjangan Kontrak dengan PT Aetra Rugikan Pemprov DKI Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memutuskan memperpanjang kontrak pengelolaan air bersih Jakarta kepada PT Aetra Air Jakarta.

Perpanjangan ini tertera di Keputusan Gubernur nomor 891 tahun 2020 tentang Persetujuan Adendum Perjanjian Kerjasama Antara PAM DKI dengan PT Aetra Air Jakarta yang ditetapkan Anies pada 31 Agustus 2020.

Baca Juga

Tolak Kenaikan RKT DPRD DKI, Demokrat: Tidak Etis dan Menyakiti Hati Rakyat

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menganggap keputusan itu bisa merugikan Pemprov DKI. Perpanjangan kontrak ini juga tidak pernah dibicarakan di DPRD.

"Entah bagaimana ceritanya tiba-tiba Pak Gubernur memutuskan untuk memperpanjang kontrak. Saya dapat info bahwa waktu perpanjangan kontrak adalah 25 tahun,” anggota Fraksi PSI DPRD DKI, Eneng Malianasari di Jakarta, Senin (7/12).

Sebelumnya, Anies pernah menyatakan terdapat tiga masalah di dalam kontrak yang merugikan BUMD PAM Jaya. Pertama adalah adanya hak eksklusivitas, sehingga investasi pemerintah terkait dengan pengelolaan air harus seizin pihak swasta.

PSI sebut pembangunan LRT Pulogadung-Kebayoran Lama langgar aturan
Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Eneng Malianasari (Foto: Sekwan DPRD DKI Jakarta)

Kedua, seluruh aspek pengelolaan air ada di tangan swasta, mulai dari penguasaan air baku, pengolahan air bersih, hingga distribusi dan pelayanannya, sehingga PAM Jaya tidak memiliki kendali sama sekali terhadap pengelolaan air bersih di Jakarta.

Masalah ketiga paling problematik, negara memberikan jaminan keuntungan 22 persen kepada pihak swasta. Karena tiga masalah tersebut, Anies menegaskan pihaknya menyatakan siap untuk mengambil alih dari swasta, dikembalikan kepada pemerintah.

“Pak Gubernur menyatakan dengan jelas bahwa perjanjian ini merugikan Pemprov DKI, tapi mengapa malah diperpanjang? Itu berarti beliau malah memperpanjang derita dan kerugian Pemprov DKI,” ucap Eneng.

Kontrak Pemprov DKI dengan Aetra berlaku 25 tahun, mulai 1998 hingga 2023. Sebelum Pemprov DKI mengambil keputusan lebih lanjut, Eneng menyarankan agar Anies konsultasi dengan lembaga-lembaga terkait, misalnya Kementerian PUPR, BPK, BPKP, dan LKPP.

“Jika kerjasama Pemprov DKI dengan pihak swasta terdapat banyak masalah, maka seharusnya Pak Gubernur mengakhiri kontrak, bukan memperpanjang. Lalu, lakukan kajian yang mendalam dan dibicarakan dengan semua pihak terkait,” ungkap Eneng. (Asp)

Baca Juga

PSBB DKI Diperpanjang, Jumlah Penumpang KRL Tembus 103 Ribu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mei-Juni, Pemkot Bandung Siapkan Simulasi Sekolah Tatap Muka
Indonesia
Mei-Juni, Pemkot Bandung Siapkan Simulasi Sekolah Tatap Muka

Edy menargetkan, pada Mei dan Juni 2021 ini sudah bisa melakukan simulasi PTM. Sehingga gambaran pelaksanaannya semakin terpetakan dan bisa mengevaluasi apabila ada kekurangan yang harus segera diatasi.

Bareskrim Jadwalkan Periksa Sadikin Aksa Pekan Depan
Indonesia
Bareskrim Jadwalkan Periksa Sadikin Aksa Pekan Depan

Bareskrim Polri menjadwalkan periksa mantan Direktur Utama PT Bosowa Corporindo Sadikin Aksa (SA) sebafai tersangka kasus dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan.

ASN Protes Tunjangannya Dipotong, Gibran: Sudah Saya Selesaikan
Indonesia
ASN Protes Tunjangannya Dipotong, Gibran: Sudah Saya Selesaikan

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengumpulkan semua aparatur sipil negara (ASN) di Balai Kota Solo, Senin (30/8).

PDIP Keukeuh Pilkada Tetap Digelar Serentak 2024
Indonesia
PDIP Keukeuh Pilkada Tetap Digelar Serentak 2024

"Evaluasi Pilkada penting namun belum mengarah pada urgensi perubahan UU Pilkada," kata Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat

Wagub DKI Ogah Tanggapi Ocehan Ketua DPRD soal TGUPP
Indonesia
Wagub DKI Ogah Tanggapi Ocehan Ketua DPRD soal TGUPP

"Saya enggak bisa komentarin itu. Itu menjadi hak dari siapa saja untuk memberikan penilaian," ujar Riza

KBRI Kuala Lumpur Selesaikan Kasus Tunggakan Gaji Buruh Migran Rp2,9 Miliar
Indonesia
KBRI Kuala Lumpur Selesaikan Kasus Tunggakan Gaji Buruh Migran Rp2,9 Miliar

Sementara pada 2020 KBRI telah menyelesaikan 69 kasus pemenuhan hak gaji sebesar RM 645.081 atau senilai Rp 2,2 miliar.

Kematian Akibat COVID-19 Diprediksi Menurun di April Mendatang
Indonesia
Kematian Akibat COVID-19 Diprediksi Menurun di April Mendatang

Telah tiba vaksin Sinovac yang akan digunakan untuk tahap pertama vaksinasi. Rencananya selain Sinovac akan digunakan juga vaksin Pfizer/BioNTech, Novavax dan AstraZeneca.

Menteri Agama Pastikan Seluruh Tempat Ibadah Ditutup saat PPKM Darurat
Indonesia
Menteri Agama Pastikan Seluruh Tempat Ibadah Ditutup saat PPKM Darurat

Pemerintah memberlakukan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Kejagung Tahan Mantan Dirut PT Antam dan Tiga Tersangka Lain
Indonesia
Kejagung Tahan Mantan Dirut PT Antam dan Tiga Tersangka Lain

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Aneka Tambang (Antam) berinisial AL sebagai tersangka.

Soal Jabatan Presiden 3 Periode, Jokowi Minta Tak Ada Kegaduhan
Indonesia
Soal Jabatan Presiden 3 Periode, Jokowi Minta Tak Ada Kegaduhan

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan tidak berminat menjadi presiden selama 3 periode.