Fraksi PSI Anggap Perpanjangan Kontrak dengan PT Aetra Rugikan Pemprov DKI Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memutuskan memperpanjang kontrak pengelolaan air bersih Jakarta kepada PT Aetra Air Jakarta.

Perpanjangan ini tertera di Keputusan Gubernur nomor 891 tahun 2020 tentang Persetujuan Adendum Perjanjian Kerjasama Antara PAM DKI dengan PT Aetra Air Jakarta yang ditetapkan Anies pada 31 Agustus 2020.

Baca Juga

Tolak Kenaikan RKT DPRD DKI, Demokrat: Tidak Etis dan Menyakiti Hati Rakyat

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menganggap keputusan itu bisa merugikan Pemprov DKI. Perpanjangan kontrak ini juga tidak pernah dibicarakan di DPRD.

"Entah bagaimana ceritanya tiba-tiba Pak Gubernur memutuskan untuk memperpanjang kontrak. Saya dapat info bahwa waktu perpanjangan kontrak adalah 25 tahun,” anggota Fraksi PSI DPRD DKI, Eneng Malianasari di Jakarta, Senin (7/12).

Sebelumnya, Anies pernah menyatakan terdapat tiga masalah di dalam kontrak yang merugikan BUMD PAM Jaya. Pertama adalah adanya hak eksklusivitas, sehingga investasi pemerintah terkait dengan pengelolaan air harus seizin pihak swasta.

PSI sebut pembangunan LRT Pulogadung-Kebayoran Lama langgar aturan
Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Eneng Malianasari (Foto: Sekwan DPRD DKI Jakarta)

Kedua, seluruh aspek pengelolaan air ada di tangan swasta, mulai dari penguasaan air baku, pengolahan air bersih, hingga distribusi dan pelayanannya, sehingga PAM Jaya tidak memiliki kendali sama sekali terhadap pengelolaan air bersih di Jakarta.

Masalah ketiga paling problematik, negara memberikan jaminan keuntungan 22 persen kepada pihak swasta. Karena tiga masalah tersebut, Anies menegaskan pihaknya menyatakan siap untuk mengambil alih dari swasta, dikembalikan kepada pemerintah.

“Pak Gubernur menyatakan dengan jelas bahwa perjanjian ini merugikan Pemprov DKI, tapi mengapa malah diperpanjang? Itu berarti beliau malah memperpanjang derita dan kerugian Pemprov DKI,” ucap Eneng.

Kontrak Pemprov DKI dengan Aetra berlaku 25 tahun, mulai 1998 hingga 2023. Sebelum Pemprov DKI mengambil keputusan lebih lanjut, Eneng menyarankan agar Anies konsultasi dengan lembaga-lembaga terkait, misalnya Kementerian PUPR, BPK, BPKP, dan LKPP.

“Jika kerjasama Pemprov DKI dengan pihak swasta terdapat banyak masalah, maka seharusnya Pak Gubernur mengakhiri kontrak, bukan memperpanjang. Lalu, lakukan kajian yang mendalam dan dibicarakan dengan semua pihak terkait,” ungkap Eneng. (Asp)

Baca Juga

PSBB DKI Diperpanjang, Jumlah Penumpang KRL Tembus 103 Ribu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Klaim KSP Bakal Fasilitasi Pertemuan Buruh dan Istana Soal UU Omnibus Law
Indonesia
Polisi Klaim KSP Bakal Fasilitasi Pertemuan Buruh dan Istana Soal UU Omnibus Law

Jika hanya sekedar menampung aspirasi hal itu sudah sering terjadi sejak Januari 2020

Uji Coba Road Bike di Sudirman-Thamrin, Pengguna Jalan Diminta Taati Aturan
Indonesia
Uji Coba Road Bike di Sudirman-Thamrin, Pengguna Jalan Diminta Taati Aturan

Mulai hari ini, Senin (7/6) hingga Jumat (11/6), Pemprov DKI melakukan pelaksanaan uji coba lintasan road bike di Jalan Raya Sudirman-Thamrin.

Warga DKI Diperingatkan Kembali dari Liburan sebelum Tanggal 1 November
Indonesia
Warga DKI Diperingatkan Kembali dari Liburan sebelum Tanggal 1 November

Dishub Provinsi DKI Jakarta memprediksi puncak arus balik liburan panjang akan terjadi pada Minggu 1 November 2020.

Karyawannya Positif COVID-19, 26 Perusahaan Ditutup Sementara
Indonesia
Karyawannya Positif COVID-19, 26 Perusahaan Ditutup Sementara

Sanksi peringatan sudah dikeluarkan hingga dua kali

Libur Panjang, Masyarakat Tidak Berangkat di 28 Oktober
Indonesia
Libur Panjang, Masyarakat Tidak Berangkat di 28 Oktober

Kemenhub memastikan ketaatan operator transportasi terhadap penerapan protokol kesehatan.

Akun Medsos Ditegur karena Lakukan Ujaran Kebencian Terus Bertambah
Indonesia
Akun Medsos Ditegur karena Lakukan Ujaran Kebencian Terus Bertambah

Virtual police atau polisi dunia maya menegur sebanyak 105 konten sosial media yang berpotensi melanggar UU ITE terkait ujaran kebencian.

Anak Buah Anies Bantah Perombakan Jembatan Menteng Buntut Blusukan Risma
Indonesia
Anak Buah Anies Bantah Perombakan Jembatan Menteng Buntut Blusukan Risma

Pemerintah Kota Jakarta Pusat akan mengubah kolong jembatan di Kelurahan Pegangsaan Menteng menjadi taman.

Ahli Epidemiologi Minta Masyarakat Sulsel Waspadai Klaster Pilkada
Indonesia
Ahli Epidemiologi Minta Masyarakat Sulsel Waspadai Klaster Pilkada

Masyarakat harus diwaspai peningkatan kasus penularan COVID-19 usai pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang berlangsung di 12 daerah Sulawesi Selatan.

Ini Titik Penyekatan Pemudik Yang Dilakukan Polda Metro Jaya
Indonesia
Ini Titik Penyekatan Pemudik Yang Dilakukan Polda Metro Jaya

Ditlantas Polda Metro Jaya juga akan memeriksa dengan seksama kelengkapan dokumen maupun kendaraan angkutan barang yang mendapat pengecualian untuk keluar dan masuk.

GP Ansor Harap Listyo Sigit Jadikan Polri Responsif dan Adil
Indonesia
GP Ansor Harap Listyo Sigit Jadikan Polri Responsif dan Adil

Ansor mendorong Listyo agar membawa Polri semakin responsif dan adil dalam penegakan hukum