Fraksi PPP Minta Penyelesaian Persoalan Minyak Goreng Tanpa Kegaduhan Anggota Komisi VI DPR Achmad Baidowi. (ANTARA/HO-Humas PPP)

MerahPutih.com - Persoalan minyak goreng hingga kini belum juga selesai. Harga tinggi dan kelangkaan masih terjadi di banyak daerah, meski pemerintah telah menurunkan sejumlah kebijakan.

Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi mengatakan, persoalan kelangkaan dan kemahalan harga minyak goreng harus selesai tanpa membuat kegaduhan politik, sehingga perlu dibentuk panitia kerja (panja) di tingkat alat kelengkapan dewan (AKD).

"PPP, dalam menyikapi kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng, sejak awal masa sidang sudah menyuarakan pembentukan panja di Komisi VI dan Komisi VII DPR," kata Baidowi di Jakarta, Rabu (23/3).

Baca Juga:

Moeldoko Yakin Sebentar Lagi Terjadi Keseimbangan Baru Harga Minyak Goreng

Menurutnya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menilai, pembentukan panja di AKD lebih efektif daripada membuat panitia khusus (pansus) hak angket. Persoalan terkait minyak goreng juga harus dicarikan solusi, bukan justru membuat kegaduhan politik, karena hal itu akan berimbas kepada masyarakat.

Dengan dibentuk panja di tingkat AKD, lanjutnya, maka DPR akan fokus dan spesifik memanggil pihak-pihak terkait guna mendalami dan menyelesaikan persoalan tersebut.

"Dalam rapat kerja (raker) dengan Menteri Perdagangan beberapa hari lalu, PPP sudah menyampaikan sikap yaitu mengusulkan dibentuk panja untuk menginvestigasi kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng," jelasnya, seperti dikutip Antara.

Dia mengatakan, panja bentukan DPR terbukti berhasil menyelesaikan persoalan tanpa menimbulkan kegaduhan, misalnya Panja Jiwasraya dan Panja Garuda yang sedang berjalan. Harus ada solusi agar persoalan itu tidak terulang kembali, karena akan berdampak buruk terhadap masyarakat, tambahnya.

"Bagi PPP, yang terpenting adalah menemukan solusi, agar persoalan tidak terulang kembali. Kami tidak butuh pencitraan dan hiruk pikuk politik, namun lebih pada substansi bagaimana panja mampu mencari titik temu dan solusi," katanya.

Baca Juga:

KSP Minta Pemda Turut Awasi Harga Minyak Goreng Curah

Dalam mengatasi persoalan kelangkaan dan kemahalan harga minyak goreng tersebut, katanya, PPP telah melakukan aksi sosial dengan membagikan minyak goreng kepada warga. Langkah itu lebih konkret dibandingkan menciptakan kegaduhan politik, namun tidak memberikan solusi kepada masyarakat.

Sebelumnya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan pembentukan hak angket DPR untuk menyelidiki fenomena kelangkaan dan kemahalan harga minyak goreng di Indonesia.

"Fraksi PKS DPR mengusulkan dibentuk hak angket DPR terkait persoalan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng. Insyaallah surat usulan ini akan segera dikirimkan kepada pimpinan DPR RI," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (18/3).

Jazuli menilai, kasus kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng sangat meresahkan masyarakat, karena menyebabkan warga sampai meninggal dunia ketika harus mengantre untuk mendapatkan minyak goreng.

Dia meminta negara harus hadir dalam menyelesaikan persoalan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng tersebut, sehingga pemerintah tidak boleh kalah dan menyerah mengatasi persoalan tersebut. (*)

Baca Juga:

Harga Minyak Goreng Curah di Kota Medan Tembus Rp 18.000 Per Liter

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Buruh Sampaikan Tuntutan di Perayaan May Day, Akses Menuju Istana Dibatasi
Indonesia
Buruh Sampaikan Tuntutan di Perayaan May Day, Akses Menuju Istana Dibatasi

Polda Metro Jaya pun akan menutup kawasan Patung Kuda yang berjarak 1 kilometer dari Istana Negara, Jakarta Pusat.

[HOAKS atau FAKTA]: Tokopedia Buka Lowongan Kerja dengan Gaji Rp 200 Ribu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Tokopedia Buka Lowongan Kerja dengan Gaji Rp 200 Ribu

Beredar pesan WhatsApp lowongan kerja dari Departemen Sumber Daya Manusia (SDM) Tokopedia. Dalam pesan tersebut menyebutkan posisi sebagai karyawan paruh waktu untuk usia antara 22 tahun sampai 55 tahun dengan gaji sebesar Rp 200 ribu-2 juta.

[HOAKS atau FAKTA]: Pekerja Migran dapat Bantuan Rp 150 Juta dari Pemerintah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pekerja Migran dapat Bantuan Rp 150 Juta dari Pemerintah

Beredar informasi melalui media sosial Facebook yang menyatakan terdapat penyaluran dana bantuan kepada seluruh TKI dan TKW senilai Rp 150 Juta dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) BP2MI.

AKP Irfan Didakwa Rusak Bukti Elektronik Pembunuhan Brigadir J
Indonesia
AKP Irfan Didakwa Rusak Bukti Elektronik Pembunuhan Brigadir J

AKP Irfan Widyanto menghalangi penyidikan atau obstruction of justice terkait kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Eks Dirut PNRI Kooperatif Bantu KPK dalam Kasus e-KTP
Indonesia
Eks Dirut PNRI Kooperatif Bantu KPK dalam Kasus e-KTP

Tim kuasa hukum Isnu memastikan kliennya akan kooperatif menjalani persidangan, untuk membuka tabir praktik korupsi e-KTP.

Dilantik Jadi Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono Ungkap Pesan Jokowi
Indonesia
Dilantik Jadi Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono Ungkap Pesan Jokowi

Bambang Susantono mengungkapkan pesan dari Jokowi agar IKN Nusantara bisa menjadi satu kota yang merefleksikan kota Indonesia di masa depan.

Kota Solo jadi Kiblat Dalami Ilmu Budaya Keroncong
Indonesia
Kota Solo jadi Kiblat Dalami Ilmu Budaya Keroncong

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki yang membuka langsung acara menyebut Kota Solo menjadi kiblat dalam mendalami ilmu budaya keroncong.

Jokowi: Pers Pegangan Dalam Memilih Informasi
Indonesia
Jokowi: Pers Pegangan Dalam Memilih Informasi

Rangkaian kegiatan peringatan HPN 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara diselenggarakan mulai 6—9 Februari 2022

Hakim Agung Gazalba Saleh Irit Bicara setelah Diperiksa KPK
Indonesia
Hakim Agung Gazalba Saleh Irit Bicara setelah Diperiksa KPK

Seusai diperiksa, Gazalba irit bicara.

Anies Tunggu Proses Hukum terhadap ACT
Indonesia
Anies Tunggu Proses Hukum terhadap ACT

Anies Basweda mengaku menghargai proses hukum yang sedang bergulir terkait kasus lembaga amal tersebut.