Fraksi PPP Hormati Keputusan Pemerintah Tunda Pemindahan Ibu Kota Negara Peta Penajam Paser Utara (Antaranews)

Merahputih.com - Fraksi PPP DPR menghormati keputusan pemerintah untuk menunda rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang sudah dipersiapkan sejak tahun 2019.

"Dengan menunda pemindahan ibu kota, maka pemerintah dapat merealokasi anggaran pada sektor penanganan ekonomi pasca-COVID-19," ujar Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi atau Awiek dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (8/9).

Baca Juga:

Dua Konsultan Asing Terlibat dalam Desain Ibu Kota Baru

Sikap pemerintah tersebut menunjukkan empati atas kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat akibat pandemik. Artinya menurut dia, pemerintah menurunkan ego yaitu lebih mengedepankan kepentingan publik daripada kepentingan politik.

Awiek mengatakan untuk selanjutnya jika pemerintah mau melanjutkan rencana pemindahan ibu kota maka harus dilakukan setelah perekonomian pulih. "Dan juga dilakukan secara mendalam, seksama dan hati-hati," ujarnya.

Gagasan rencana dan kriteria disain ibu kota negara. (ANTARA/Paparan Kementerian PUPR/am/h-fdh).
Gagasan rencana dan kriteria disain ibu kota negara. (ANTARA/Paparan Kementerian PUPR/am/h-fdh).

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa memastikan rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur ditunda karena pemerintah masih fokus pada penyelesaian pandemik COVID-19.

"Mengenai ibu kota negara, terutama untuk komunikasi pada tim rumusan koordinasi. Sampai hari ini ibu kota negara programnya masih di-hold," kata Suharso dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/9).

Baca Juga:

Ini Tiga Pemenang Sayembara Desain Ibu Kota Baru

Menurut dia, sebagaimana dikutip Antara, meskipun pembanguna IKN ditunda namun proses dukungan pada tim komunikasi dan koordinasi strategis tetap mendapat alokasi anggaran di tahun 2021. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pendiri KSP Indosury Sesalkan Upaya Provokasi Pihak Tertentu Terhadap Anggotanya
Indonesia
Antisipasi Jadi Klaster COVID-19, Pengungsi Banjir Bekasi Bakal Dites Swab
Indonesia
Antisipasi Jadi Klaster COVID-19, Pengungsi Banjir Bekasi Bakal Dites Swab

"Prinsip bagi yang bergejala kita lakukan intervensi kuratif, kita testing dan tracing agar tidak meluas kalau ada," kata Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran

Anies Ancam Cabut Izin Kantor dan Mal Jika Langgar Protokol Kesehatan di Masa Transisi
Indonesia
Anies Ancam Cabut Izin Kantor dan Mal Jika Langgar Protokol Kesehatan di Masa Transisi

"Mari kita semua ikut mengawasi dan bila menemukan penyimpangan, tegur, laporkan kepada kita," tutur dia.

Dalam Tiga Bulan Mendatang Permintaan Kredit Rumah Bakal Meningkat
KPR
Dalam Tiga Bulan Mendatang Permintaan Kredit Rumah Bakal Meningkat

Di sisi responden rumah tangga, terdapat indikasi peningkatan pangsa responden yang berencana untuk melakukan penambahan pembiayaan

Tiga Hotel Siap Rawat Pasien OTG, Pegawai Wajib Tes COVID-19
Indonesia
Tiga Hotel Siap Rawat Pasien OTG, Pegawai Wajib Tes COVID-19

Pemerintah terus menambah kapasitas ruang isolasi bagi pasien COVID-19 lantaran makin hari kasus corona terus meningkat.

Libur Nataru, Penumpang Bandara Internasional Adi Soemarmo Solo Diprediksi Anjlok
Indonesia
Libur Nataru, Penumpang Bandara Internasional Adi Soemarmo Solo Diprediksi Anjlok

"Kami memperkirakan jumlah penumpang pada akhir tahun khususnya Natal dan Tahun Baru 2021 akan turun akibat pandemi COVID-19," ujar Riyaman

8 TPS Pilwakot Solo Masuk Kategori Rawan
Indonesia
8 TPS Pilwakot Solo Masuk Kategori Rawan

Kategori ini berdasarkan pada penyebaran COVID-19, Kamtibmas, dan rawan kategori bencana di sekitar TPS.

Vaksin Tak Kunjung Diluncurkan, Kasus COVID-19 Capai 421 Ribu
Indonesia
Vaksin Tak Kunjung Diluncurkan, Kasus COVID-19 Capai 421 Ribu

Satgas Penangan COVId-19, Rabu (4/11), mencatat kasus positif infeksi virus corona di Indonesia sebanyak 3.356 orang.

Bawaslu Sleman Ajukan Dana Tambahan Pilkada Rp 1,4 Miliar
Indonesia
Bawaslu Sleman Ajukan Dana Tambahan Pilkada Rp 1,4 Miliar

Pihaknya sudah mengajukan tambahan anggaran tersebut kepada Pemkab Sleman dan pemerintah pusat.