Fraksi PKS Belum Menerima RUU HPP Dibawa ke Paripurna Layanan Pajak. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) resmi disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR RI dalam rapat paripurna, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (7/10).

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie OFP mengatakan, hanya satu fraksi di DPR yang menolak untuk menyetujui agar RUU HPP dilanjutkan ke paripurma saat masa pembahasan bersama pemerintah.

Baca Juga:

Sebelum Presiden Jokowi Turun, Sistem Pajak Indonesia Bakal Berubah

"Adapun 1 fraksi yaitu F-PKS belum menerima hasil kerja panja dan menolak RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dilanjutkan pada tahap Pembicaraan Tahap II dalam Rapat Paripurna DPR RI," kata Dofie saat membacakan laporan Komisi XI di rapat paripurna.

Layanan Pajak. (Foto: Antara)
Layanan Pajak. (Foto: Antara)

Dofie menjelaskan, dalam rapat kerja Komisi XI bersama Pemerintah tersebut ada delapan fraksi yaitu FPDIP, F-Golkar, F-Gerindra, F-Nasdem, F-PKB, F, Demokrat, F-PAN, dan F-PPP menyatakan menerima hasil kerja Panja dan menyetujui agar RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

"Sehingga dapat disetujui dan ditetapkan sebagai Undang-Undang (UU)," ujar Dofie.

Baca Juga:

Orang Kaya Bakal Kena Pajak 35 Persen

Ia menuturkan, meski fraksi PKS menolak namun sesuai mekanisme pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Rapat Kerja Komisi XI bersama dengan Pemerintah memutuskan untuk menyetujui hasil Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU HPP

"Tentunya untuk dilanjutkan pada tahap Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disetujui dan ditetapkan sebagai Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan," pungkasnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Amanat Presiden Jokowi di Muktamar X HIMA Persis
Indonesia
Amanat Presiden Jokowi di Muktamar X HIMA Persis

Dalam amanatnya, Presiden Jokowi mengingatkan kepada Hima Persis agar di muktamar kali menghasilkan buah pemikiran terkait isu-isu kebangsaan untuk dapat dikolaborasikan dengan setiap elemen bangsa.

PDIP Sebut Ada Harapan untuk Timnas meski Gagal di Final AFF 2020
Indonesia
PDIP Sebut Ada Harapan untuk Timnas meski Gagal di Final AFF 2020

Timnas telah tampil baik sepanjang turnamen Piala AFF dan bahkan bisa melaju ke final meski didominasi pemain muda.

Positivity Rate Turun, Warga Tetap Harus Jaga Prokes
Indonesia
Positivity Rate Turun, Warga Tetap Harus Jaga Prokes

Meski angka positivity rate menurun, Anies menegaskan agar masyarakat tidak langsung menyimpulkan bahwa puncak kasus gelombang kedua virus corona ini telah terlewati.

Mayjen Widodo Dwi Purwanto Pimpin Korps Marinir
Indonesia
Mayjen Widodo Dwi Purwanto Pimpin Korps Marinir

Sertijab digelar lapangan upacara Markas Komando Korps Marinirjalan Prajurit KKO Usman dan Harun Kwitang Jakarta Pusat, Senin (7/2).

Belum Ada Urgensi Masyarakat Terima Vaksin Booster
Indonesia
Belum Ada Urgensi Masyarakat Terima Vaksin Booster

Kementerian Kesehatan menyebut pemberian vaksin COVID-19 tahap tiga atau booster untuk masyarakat umum masih perlu kajian lanjutan.

Penambahan Kasus Harian COVID-19 Kembali di Bawah 60 Ribu
Indonesia
Penambahan Kasus Harian COVID-19 Kembali di Bawah 60 Ribu

Setelah sempat di atas 60-an ribu, penambahan kasus COVID-19 harian kembali mengalami penurunan.

Warga Diminta Tak Keluar Negeri, Luhut: Liburanlah ke Bali-Bandung
Indonesia
Warga Diminta Tak Keluar Negeri, Luhut: Liburanlah ke Bali-Bandung

Warga Indonesia diminta untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri pada periode libur Natal dan Tahun (Nataru).

KPK Dorong Kemensos Terus Perbaiki Data Penerima Bansos
Indonesia
KPK Dorong Kemensos Terus Perbaiki Data Penerima Bansos

KPK mengimbau kepada masyarakat untuk menyampaikan laporan atau keluhan jika terjadi penyimpangan

DPRD Duga Ada Penyelewengan Anggaran hingga Kelurahan Duri Kepa Berutang
Indonesia
DPRD Duga Ada Penyelewengan Anggaran hingga Kelurahan Duri Kepa Berutang

Ketua Fraksi Gembong Warsono mendesak Pemprov DKI untuk segera menelusuri adanya dugaan penyelewengan anggaran.

UU IKN Digugat, Setneg: Show Must Go On
Indonesia
UU IKN Digugat, Setneg: Show Must Go On

Para pemohon berpandangan tahapan pembahasan UU IKN informasinya tidak terbuka dan bertentangan dengan azas keterbukaan itu sendiri.