Fraksi PDIP Tak Setuju Usulan Komisi A Bansos Sembako Diganti Uang Tunai Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, Gembong Warsono. Foto: MP/Asropih

MerahPutih.Com - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono tak setuju dengan Komisi A yang mengusulkan Pemprov DKI agar bantuan paket sembako bagi warga miskin di DKI diganti dengan bantuan langsung tunai (BLT) atau uang tunai.

Gembong tetap ngotot agar bantuan Pemprov DKI untuk warga terdampak PSBB akibat COVID-19 sama seperti tahap pertama berupa paket sembako.

Baca Juga:

Hemat Biaya Tagihan Listrik, Pemprov DKI Redupkan Lampu Jalan

"Permasalahan pengentasan covid-19 ini prioritas pemerintah sudah tepat dgn bantuan sembako bukan BLT ataupun uang tunai," kata Gembong saat dikonfirmasi merahputih.com, Kamis (7/5).

Bantuan paket sembako dari Pemprov DKI
Paket bantuan sembako untuk warga DKI yang terdampak corona (Foto: antaranews)

Pendistribusian paket sembako oleh pemerintah itu, menurut Gembong, untuk menjaga ketahanan pangan agar mereka memiliki persediaan makanan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta.

"Pemerintah menjaga ketahanan pangan warga dan ketahanan perut," terang Gembong.

Ia juga menilai, bila paket sembako pada tahap kedua nanti dirubah menjadi uang tunai ditakutkan akan disalah fungsikan. Namun Gembong tak menjabarkan seperti apa bantuan uang tunai disalah fungsikan.

"Kalo BLT atau uang bisa disalah fungsi," tegas Gembong yang juga anggota Komisi A ini.

Seperti diketahui, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengusulkan kepada Pemprov DKI agar pemberian bansos berupa paket sembako bagi warga miskin dan rentan miskin selama PSBB dirubah menjadi pemberian bantuan langsung tunai (BLT).

Baca Juga:

DPRD Minta Pemprov DKI Tampung Data RT/RW Perbaiki Penyaluran Sembako

Mujiyono melanjutkan, lantaran pendistribusian sembako pada fase I yang dilakukan pada April 2020 lalu memiliki banyak kendala. Contohnya molornya waktu penyaluran karena persedian barang yang terbatas hingga penyaluran yang salah sasaran. Untuk itu DPRD meminta Gubernur Anies merubah konsep pemberian bantuan yang rencananya diberikan pada fase berikutnya.

"Ads beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya yang menyebabkan bantuan sosial tersebut tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, sebagai gambaran bantuan sosial tahap I yang direncanakan selesai pada tanggal 18 April 2020 terpaksa dimundurkan sampai dengan tanggal 24 April 2020," terang Mujiono di Jakarta, Selasa (5/5).(Asp)

Baca Juga:

Pemprov DKI Segera Salurkan Bansos Tahap ke-II, Penerima Jadi 2 Juta Orang

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Bawaslu Ingatkan Warga Korban COVID-19 Waspadai Bantuan Politis dari Kepala Daerah Petahana
Indonesia
Bawaslu Ingatkan Warga Korban COVID-19 Waspadai Bantuan Politis dari Kepala Daerah Petahana

Abhan menceritakan, dalam beberapa waktu terakhir menerima laporan dari jajaran Bawaslu di daerah.

Jalankan Program Prioritas, Gibran Gandeng 6 Daerah Penyangga Soloraya
Indonesia
Jalankan Program Prioritas, Gibran Gandeng 6 Daerah Penyangga Soloraya

Kota Solo bakal menggandeng enam daerah lain di Soloraya untuk merealisasikan program prioritas pemerintahan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa.

Tampilkan Syahganda Cs dengan Baju Tahanan dan Diborgol, Bareskrim Ingin Transparan
Indonesia
Tampilkan Syahganda Cs dengan Baju Tahanan dan Diborgol, Bareskrim Ingin Transparan

Langkah Bareskrim Polri menampilkan tersangka Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat dkk dengan baju tahanan menuai polemik.

Kilang Minyak Kebakaran hingga Bahayakan Warga, DPR Sentil Pertamina
Indonesia
Kilang Minyak Kebakaran hingga Bahayakan Warga, DPR Sentil Pertamina

DPR meminta PT Pertamina untuk memberikan penjelasan terkait penyebab kebakaran Kilang Balongan.

Mau Vaksin Sinovac atau Nunggu Pfizer, Moderna, dan AstraZeneca? Ini Jawaban Ahli
Indonesia
Mau Vaksin Sinovac atau Nunggu Pfizer, Moderna, dan AstraZeneca? Ini Jawaban Ahli

Masyarakat diminta tidak ragu dengan vaksin Sinovac buatan Tiongkok. Vaksin ini sudah terbukti secara ilmiah dan mampu menghasilkan antibodi yang bisa menangkal virus corona.

Pemprov DKI Terbitkan Pergub PSBB, Warga tak Pakai Masker Didenda Rp250.000
Indonesia
Pemprov DKI Terbitkan Pergub PSBB, Warga tak Pakai Masker Didenda Rp250.000

Yayan menuturkan, selama ini hanya sanksi pidana itupun merujuk ke UU. Namun sanksi administratif tak ada payung hukumnya.

Tidak Lolos Uji Emisi, Kendaraan di Jakarta Dikenakan Tarif Parkir Tertinggi
Indonesia
Tidak Lolos Uji Emisi, Kendaraan di Jakarta Dikenakan Tarif Parkir Tertinggi

Pergub ini hadir sebagai pengganti Peraturan Gubernur sebelumnya yaitu Pergub Nomor 92 Tahun 2007.

Danjen Kopassus Singgung Penggunaan Baret Merah Oleh Purnawirawan, Sindir Gatot Nurmantyo?
Indonesia
Danjen Kopassus Singgung Penggunaan Baret Merah Oleh Purnawirawan, Sindir Gatot Nurmantyo?

Simbol baret merah tidak boleh digunakan secara sembarangan

Pemilik Warung Ikut Terseret Kasus Kematian Editor Metro TV
Indonesia
Pemilik Warung Ikut Terseret Kasus Kematian Editor Metro TV

"Dari keterangan saksi-saksi yang ada, termasuk di warung ambil keterangan bahwa memang korban sering kesitu," ucapnya

Cegah Klaster Natal, Umat Kristiani Diimbau Beribadah di Rumah
Indonesia
Cegah Klaster Natal, Umat Kristiani Diimbau Beribadah di Rumah

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengimbau umat Kristiani merayakan ibadah Natal 2020 di rumah.