MerahPutih.com - Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan aturan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) di 25 ruas menuai kontroversi.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menyatakan, hingga kini belum resmi menolak aturan ERP di ibu kota.
Sebab, ERP masih dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan harus dilakukan pembahasan antara eksekutif dan legislatif DKI.
Baca Juga:
Massa Ojol Sebut Dukungan Tolak ERP Anggota DPRD Fraksi PDIP Ambigu
"Kalau bicara ERP kan bicara aturan dulu. Perdanya ada belum dibahas. Makanya kita lihat kayak apa sih ERP itu. Apakah itu ujungnya membebani rakyat atau tidak, kita mesti tahu dulu," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono saat dihubungi di Jakarta, Kamis (26/1).
Maka dari itu, Gembong meminta masyarakat untuk memberi kesempatan waktu kepada DPRD dan Pemprov DKI Jakarta untuk membahas aturan jalan berbayar.
"Jadi dalam konteks ini kita mesti tahu dulu karena aturannya belum dibahas di Bapemperda. Ketika pembahasan nanti kita akan tahu arahnya ERP itu untuk apa," ucapnya.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta menuturkan, pihaknya akan selalu memperjuangkan aspirasi warga Jakarta. Oleh karena itu, ia meminta warga untuk tetap tenang karena ERP belum disahkan menjadi perda.
"Keluhan masyarakat pasti akan didengar oleh PDI Perjuangan. Untuk itu berikan dulu waktu kepada Fraksi PDI Perjuangan untuk menelaah aturan yang akan dibahas. Menurut saya untuk saat ini enggak usah terlalu gelisah karena memang aturannya belum dibahas antara eksekutif dan legislatif," ungkapnya.
Baca Juga:
Ojol Singgung Program Anies Bikin Macet saat Demo Tolak ERP
Seperti diketahui, pada Rabu (25/16) kemarin ratusan driver ojek online (ojol) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD. Dalam tuntutannya mereka menolak aturan jalan berbayar di Jakarta.
Pasalnya, aturan tersebut hanya memberatkan masyarakat, khususnya kaum ojek online.
Dalam aksinya, ada dua anggota DPRD DKI Jakarta menemui pendemo dan menyatakan sikap di atas mobil komando. Mereka yaitu anggota DPRD DKI Fraksi PKS Ismail dan Wakil Sekretariat Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, Wa Ode Herlina.
Pada kesempatan itu, Ismail melalui mikrofon dengan tegas mendukung dan menolak sistem ERP. Sedangkan, Wa Ode dalam penyampaiannya belum menyatakan sikap yang jelas atau masih ambigu perihal ERP. (Asp)
Baca Juga:
Ratusan Ojol Demo di DPRD DKI Jakarta Minta Rencana ERP Dibatalkan
