Fraksi PAN: Pilihan Terbaik Pemerintah dan DPR Segera Perbaiki UU Cipta Kerja Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Foto : Mentari/Man/DPR

MerahPutih.com - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 45.

"Keputusan MK terkait UU Cipta Kerja adalah final dan mengikat. Karena itu, pemerintah dan DPR harus segera menginisiasi perbaikan UU tersebut," kata Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay dalam keterangannya, Jumat, (26/11).

Baca Juga

MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Begini Kata AHY

Saleh juga meminta, segala amar putusan yang mengikutinya harus ditaati. Termasuk, tidak membuat aturan turunan dan kebijakan yang didasarkan atas UU Cipta Kerja tersebut.

"Pemerintah dan DPR harus mengambil keputusan. Pilihan terbaik adalah segera melakukan perbaikan. Waktu yang tersedia sangat sempit mengingat ruang lingkup dan jumlah pasal sangat banyak," ujarnya.

Ia mengaku melihat putusan MK dari sisi positif. Dengan putusan ini, terlihat jelas independensi MK. Menurut Saleh, dengan putusan seperti ini fungsi MK sebagai pengawal konstitusi juga sangat terasa.

Di sisi lain, kata Saleh, putusan MK akan menjadi pembelajaran bagi pemerintah dan DPR. Terutama karena pengalaman membuat Omnibus Law masih sangat baru di Indonesia.

"Wajar jika MK memberikan koreksi dan perbaikan," imbuhnya.

Baca Juga

UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Aturan Upah Minimum Tetap Berlaku

Saleh menambahkan, jika ada agenda pembahasan RUU Omnibus Law atau RUU lainnya, semua catatan yang mengiringi putusan MK ini harus diperhatikan.

Misalnya, keterlibatan dan partisipasi publik, harus merujuk pada UU No 11 Tahun 2011, berhati-hati dalam penyusunan kata dan pengetikan, serta catatan-catatan lain.

Lebih lanjut, legislator dapil Sumatera Utara (Sumut) II ini berharap putusan MK tidak menyebabkan adanya saling tuding dan saling menyalahkan.

"Yang perlu adalah bagaimana agar pemerintah dan DPR membangun sinergi yang baik untuk memperbaiki. Tentu dengan keterlibatan dan partisipasi publik secara luas dan terbuka," tutup dia. (Pon)

Baca Juga

Pengamat Sebut Secara Moral UU Cipta Kerja Tidak Patut Dijalankan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tsunami COVID-19 di Kudus Diduga Akibat Kegiatan Religi Pasca Lebaran
Indonesia
Tsunami COVID-19 di Kudus Diduga Akibat Kegiatan Religi Pasca Lebaran

Dari kunjungan tersebut didapatkan keadaan ini terjadi sebagai dampak dari adanya kegiatan wisata religi berupa ziarah serta tradisi kupatan yang dilakukan oleh warga Kudus pada tujuh hari pasca Lebaran.

KPK Geledah 3 Rumah Azis Syamsuddin di Jakarta Selatan
Indonesia
KPK Geledah 3 Rumah Azis Syamsuddin di Jakarta Selatan

Sebelumnya, tim pènyidik KPK telah lebih dulu menggeledah ruang kerja Azis Syamsuddin di DPR beserta rumah dinasnya pada Rabu (28/4).

10 Instansi Paling Diburu Pelamar CPNS, Nomor 1 Kantor Yasonna Laoly
Indonesia
10 Instansi Paling Diburu Pelamar CPNS, Nomor 1 Kantor Yasonna Laoly

Masyarakat sudah mulai melamar Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021.

Belajar Tatap Muka, DKI Jakarta Bakal Mengacu Berbagai Indikator Penurunan COVID-19
Indonesia
Belajar Tatap Muka, DKI Jakarta Bakal Mengacu Berbagai Indikator Penurunan COVID-19

Bila semua wilayah ibu kota sudah keluar dari zona merah atau daerah dengan risiko penularan COVID-19 yang tinggi. Namun, hal itu tidak serta merta DKI melonggarkan semua pembatasan.

Ada Penyadapan, Juliari Disebut Minta Pejabat Kemensos Ganti Nomor dan HP
Indonesia
Anies dan Riza tak Sejalan soal Aturan Larangan Skateboard di Atas Trotoar
Indonesia
Anies dan Riza tak Sejalan soal Aturan Larangan Skateboard di Atas Trotoar

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Wagub Riza Patria tak sejalan soal aturan larangan permainan skateboard di atas trotoar.

Gubernur Bengkulu Gandeng APJII Percepat Internet di Ratusan Desa
Indonesia
Gubernur Bengkulu Gandeng APJII Percepat Internet di Ratusan Desa

Langkah awal kerja sama ini adalah dengan segera merealisasikan program Indonesia Internet Exchange

Polemik GKI Yasmin Akhirnya Berakhir Setelah Belasan Tahun
Indonesia
Polemik GKI Yasmin Akhirnya Berakhir Setelah Belasan Tahun

Pemkot Bogor telah memberikan hibah lahan kepada pihak Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin.

Jadi Pangkostrad, Menantu Luhut Mayjen Maruli Punya Harta Puluhan Miliar
Indonesia
Jadi Pangkostrad, Menantu Luhut Mayjen Maruli Punya Harta Puluhan Miliar

Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara megara (LHKPN) itu, menantu Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan itu tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp 51,65 miliar.

Gempa Malang Tewaskan Enam Orang
Indonesia
Gempa Malang Tewaskan Enam Orang

Gempa magnitudo 6,1 di Malang, Jawa Timur berdampak pada jatuhnya korban jiwa dan kerusakan bangunan.