Fraksi PAN: Pilihan Terbaik Pemerintah dan DPR Segera Perbaiki UU Cipta Kerja Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Foto : Mentari/Man/DPR

MerahPutih.com - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 45.

"Keputusan MK terkait UU Cipta Kerja adalah final dan mengikat. Karena itu, pemerintah dan DPR harus segera menginisiasi perbaikan UU tersebut," kata Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay dalam keterangannya, Jumat, (26/11).

Baca Juga

MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Begini Kata AHY

Saleh juga meminta, segala amar putusan yang mengikutinya harus ditaati. Termasuk, tidak membuat aturan turunan dan kebijakan yang didasarkan atas UU Cipta Kerja tersebut.

"Pemerintah dan DPR harus mengambil keputusan. Pilihan terbaik adalah segera melakukan perbaikan. Waktu yang tersedia sangat sempit mengingat ruang lingkup dan jumlah pasal sangat banyak," ujarnya.

Ia mengaku melihat putusan MK dari sisi positif. Dengan putusan ini, terlihat jelas independensi MK. Menurut Saleh, dengan putusan seperti ini fungsi MK sebagai pengawal konstitusi juga sangat terasa.

Di sisi lain, kata Saleh, putusan MK akan menjadi pembelajaran bagi pemerintah dan DPR. Terutama karena pengalaman membuat Omnibus Law masih sangat baru di Indonesia.

"Wajar jika MK memberikan koreksi dan perbaikan," imbuhnya.

Baca Juga

UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Aturan Upah Minimum Tetap Berlaku

Saleh menambahkan, jika ada agenda pembahasan RUU Omnibus Law atau RUU lainnya, semua catatan yang mengiringi putusan MK ini harus diperhatikan.

Misalnya, keterlibatan dan partisipasi publik, harus merujuk pada UU No 11 Tahun 2011, berhati-hati dalam penyusunan kata dan pengetikan, serta catatan-catatan lain.

Lebih lanjut, legislator dapil Sumatera Utara (Sumut) II ini berharap putusan MK tidak menyebabkan adanya saling tuding dan saling menyalahkan.

"Yang perlu adalah bagaimana agar pemerintah dan DPR membangun sinergi yang baik untuk memperbaiki. Tentu dengan keterlibatan dan partisipasi publik secara luas dan terbuka," tutup dia. (Pon)

Baca Juga

Pengamat Sebut Secara Moral UU Cipta Kerja Tidak Patut Dijalankan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menlu se-ASEAN Bertemu di AS Bahas Persiapan KTT
Indonesia
Menlu se-ASEAN Bertemu di AS Bahas Persiapan KTT

Para menlu juga sepakat untuk melakukan Pertemuan Persiapan Tingkat Menteri Luar Negeri, yang akan digelar di Jakarta pada Oktober 2022.

Kemenag Tegaskan Vaksinasi COVID-19 Tak Bikin Puasa Batal
Indonesia
Kemenag Tegaskan Vaksinasi COVID-19 Tak Bikin Puasa Batal

Vaksinasi COVID-19 tengah digencarkan saat bulan Ramadan.

Vaksinasi COVID-19 di Jakarta per 30 November Sudah 12.693.189 Orang
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 di Jakarta per 30 November Sudah 12.693.189 Orang

"Total dosis pertama yang telah disuntikan sebanyak 12.693.1893 orang," kata Kepala Seksi Surveilens, Epidemologi dan Imunasi Dinkes DKI, Ngabila Salama kepada wartawan, Rabu (30/11).

Mahasiswa Ditangkap Densus 88 Bertugas Kirim Dana ke ISIS
Indonesia
Mahasiswa Ditangkap Densus 88 Bertugas Kirim Dana ke ISIS

Pengungkapan kasus dugaan terorisme yang melibatkan oknum mahasiswa di Malang berinisial IA terus dilakukan.

Calon Pj Gubernur DKI Bahtiar Dinilai Mampu Harmonisasikan Pusat-Daerah
Indonesia
Calon Pj Gubernur DKI Bahtiar Dinilai Mampu Harmonisasikan Pusat-Daerah

DPRD DKI Jakarta telah menyerahkan tiga nama calon Pj Gubernur DKI ke Kemendagri pada Rabu (14/9) kemarin.

Presiden Jokowi Beri 6 Arahan ke KPU Terkait Pemilu 2024
Indonesia
Presiden Jokowi Beri 6 Arahan ke KPU Terkait Pemilu 2024

Ia menjelaskan, ada enam hal yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut.

Pemerintah Minta Masukan Masyarakat Terkait RUU KIA
Indonesia
Pemerintah Minta Masukan Masyarakat Terkait RUU KIA

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) berdialog dengan masyarakat sipil untuk mendapatkan masukan terkait Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA).

Pertambahan Kasus Harian COVID-19 Indonesia Mulai di Bawah 30 Ribu
Indonesia
Pertambahan Kasus Harian COVID-19 Indonesia Mulai di Bawah 30 Ribu

Update kasus COVID-19 terbaru berdasarkan data Kemenkes per Rabu 9 Maret 2022.

Pemprov DKI Dukung Peningkatan Ekspor Pertanian dan Peran Pelabuhan Tanjung Priok
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Peningkatan Ekspor Pertanian dan Peran Pelabuhan Tanjung Priok

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus meningkatkan ekspor komoditas pertanian dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional dengan memanfaatkan Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Syarat Miliki Rusunawa di Jakarta
Indonesia
Syarat Miliki Rusunawa di Jakarta

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Sarjoko mengatakan, syarat utama mempunyai Rusunawa ialah warga yang memiliki e-KTP Jakarta. kemudian harus sudah berkeluarga dan belum memiliki rumah tinggal.