Fraksi PAN Minta Pelaksanaan PTM Didukung Testing dan Vaksinasi Penyelenggaraan PTM terbatas di salah satu SD negeri di Kota Yogyakarta, Rabu (22/9/21). ANTARA/HO-Forpi Kota Yogyakarta/am.

MerahPutih.com - Pemerintah didorong untuk memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Kebijakan PTM dinilai penting untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas SDM Indonesia beberapa tahun ke depan.

Demikian disampaikan Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay merespons pelaksanaan PTM. Salah berharap agar pelaksanaan PTM didukung oleh semua pihak, terutama lintas kementerian serta lembaga.

Baca Juga

SMP di Medan Mulai Berlakukan PTM Terbatas

"Dalam Surat Edaran No. 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka ditekankan pentingnya PTM berbasis protokol kesehatan yang ketat. Protokol kesehatan ini yang perlu diperkuat sehingga dalam tataran implementasi dapat melindungi seluruh peserta didik, guru, dan tenaga pendukung lainnya," kata Saleh, Selasa, (12/10).

Anggota Komisi IX DPR RI ini mengakui pelaksanaan PTM tidak mudah. Untuk itu, ia meminta mereka yang mengikuti PTM harus aman, sehat, dan terhindar dari COVID-19.

Menurut Saleh, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan melaksanakan testing secara reguler kepada siswa, guru, dan tenaga administrasi lainnya.

"Setidaknya, guru, anak didik, dan staf administrasi ditest minimal sekali atau dua kali dalam dua minggu. Dengan begitu, penularan COVID-19 di sekolah dan perguruan tinggi dapat dipantau dengan baik," ujarnya.

Ilustrasi sekolah tatap muka (ANTARA/HO/21)
Ilustrasi sekolah tatap muka (ANTARA/HO/21)

Saleh melanjutkan, peserta didik yang mengikuti PTM harus diprioritaskan untuk mendapatkan vaksinasi. Ia menekankan, anak-anak sekolah yang berumur 12 tahun ke atas, sudah semestinya mendapat prioritas.

"Kalau sekarang, vaksin yang tersedia adalah vaksin untuk 12 tahun ke atas. Harus dipastikan bahwa anak 12 tahun sampai anak kuliahan sudah divaksin. Mereka harus menjadi target utama pelaksanàan vaksinasi nasional," imbuhnya.

Dalam konteks ini, Saleh meminta agar Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) untuk melaksanakan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

"Kerjasama tersebut fokus utamanya pada dua hal, yaitu pelaksanaan testing dan vaksinasi. Kerjasama ini sangat penting untuk mempercepat pencapaian target pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi terutama menjelang akhir tahun ini," ujarnya.

Terlebih, kata Saleh, Kemenkes memiliki anggaran yang cukup untuk melaksanakan testing dan vaksinasi. Bahkan, karena kasus saat ini sedang mereda, diperkirakan stock antigen yang dimiliki Kemenkes lebih dari cukup.

"Sudah saatnya pelaksanaan testing diarahkan ke sekolah-sekolah dan perguruan-perguruan tinggi. Dengan begitu, orang tua peserta didik tidak perlu dibebani biaya untuk pelaksanaan testing reguler seperti ini," tutup Saleh. (Pon)

Baca Juga

Solo Jadi PPKM Level 2, Gibran: Pengawasan PTM Diperketat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wagub Sanjung Anies Soal Banjir dan Kemacetan
Indonesia
Wagub Sanjung Anies Soal Banjir dan Kemacetan

Gubernur Anies Baswedan dianggap mempunyai program-program yang baik dalam penanganan bencana banjir di ibu kota.

KPK Periksa Penyidik Robin dan Walkot Tanjungbalai
Indonesia
KPK Periksa Penyidik Robin dan Walkot Tanjungbalai

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa penyidik AKP Steppanus Robin Pattuju, Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial, dan pengacara Maskur Husain.

Wapres Perintahkan Kapolri Kawal Vaksinasi COVID-19 Sampai Tuntas
Indonesia
Wapres Perintahkan Kapolri Kawal Vaksinasi COVID-19 Sampai Tuntas

Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), hingga 15 Februari 2021 cakupan vaksinasi COVID-19 tenaga kesehatan (nakes) tahap pertama sudah mencapai 74,63 persen.

Kinerja Tengah Melorot, Garuda Indonesia Gelar RUPS
Indonesia
Kinerja Tengah Melorot, Garuda Indonesia Gelar RUPS

Manajemen dinilai tidak fokus pada masalah fundamental bisnis untuk menciptakan laba, seperti dalam hal ketepatan memilih alat produksi, ketepatan memilih rute yang diterbangi, dan ketepatan people process technology yang dijalankan sehingga bisnis menjadi untung.

Pejabat Tak Dukung PPKM Darurat Dinilai Bentuk Pembangkangan terhadap Undang-undang
Indonesia
Pejabat Tak Dukung PPKM Darurat Dinilai Bentuk Pembangkangan terhadap Undang-undang

Ancaman Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto memidanakan pejabat yang tak dukung PPKM Darurat dinilai tepat.

Wagub DKI Bantah Formula E Batal Digelar Gegara Urusan Politis
Indonesia
Wagub DKI Bantah Formula E Batal Digelar Gegara Urusan Politis

PT Jakarta Propertindo alias Jakpro (Perseroda) memastikan bahwa Formula E tak digelar di Monas

Mudik Dilarang, Tol Layang Jakarta-Cikampek Bakal Ditutup
Indonesia
Mudik Dilarang, Tol Layang Jakarta-Cikampek Bakal Ditutup

Tol yang berubah nama Jalan Layang Tol Syeikh Mohammed Bin Zayed (MBZ) ditutup selama 14 hari.

Begini Jawaban Pemprov DKI PDIP dan PSI Ajukan Hak Interpelasi Formula E
Indonesia
Begini Jawaban Pemprov DKI PDIP dan PSI Ajukan Hak Interpelasi Formula E

Pemprov DKI Jakarta menanggapi santai keputusan 33 anggota DPRD yang telah mengajukan hak interpelasi perhelatan Formula E kepada Gubernur Anies Baswedan.

DPR Desak Pemerintah Segera Bentuk Pengadilan Khusus Pilkada
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Segera Bentuk Pengadilan Khusus Pilkada

Selama ini penyelesaian perselisihan pilkada dilakukan di Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga jika badan peradilan khusus tersebut dibentuk maka MK tidak lagi menangani sengketa pilkada.

Akan PTM Terbatas, Siswa SMK Diminta Segera Vaksinasi
Indonesia
Akan PTM Terbatas, Siswa SMK Diminta Segera Vaksinasi

Dengan keikutsertaan pada program vaksinasi tersebut dapat mempercepat tercapainya kekebalan komunal atau herd immunity. Juga dapat membantu persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas.