Fraksi PAN Apresiasi Perubahan RUU KUP Jadi HPP Anggota DPR RI Ahmad Najib Qodratullah (Foto: antaranews)

MerahPutih.com - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyambut baik usulan pihaknya terkait perubahan judul RUU Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menjadi Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disepakati seluruh fraksi DPR dan pemerintah.

Hal itu disampaikan oleh Anggota DPR Fraksi PAN Ahmad Najib Qodratullah saat menyampaikan apresiasinya terkait hal tersebut. Pemerintah dan DPR RI sendiri diketahui telah sepakat membawa RUU HPP untuk disahkan dalam paripurna.

Baca Juga:

RUU KUP, Fraksi Demokrat Tolak Pengenaan PPN Pendidikan hingga Sembako

"Kita apresiasi atas usulan kami terhadap perubahan judul yang semula KUP menjadi HPP disepakati seluruh fraksi dan pemerintah," kata Najib, Kamis, (30/9).

Menurut Najid, perubahan judul RUU itu sangat penting. Selain mempertimbangkan aspek teori yang menyangkut hukum formil dan materiil.

"Kami juga berharap menjadi sebuah jaminan kepastian hukum dikemudian hari," imbuhnya.

Terkait dengan RUU HPP, Najib mengapresiasi atas di dropnya usulan pajak terhadap beberapa objek dan subjek pajak yang meliputi jasa kesehatan, pendidikan sosial keagamaan dan menyangkut kebutuhan masyarakat kecil.

"Jadi tidak dikenakan (pajak)," kata Najib.

Selain itu, Najib memberikan pandanganya, atas penerapan kenaikan PPN menjadi 11% pada tahun 2021 dan 12% di 2025. Menurut Najib, penerapan itu cukup fair untuk menjaga kelangsungan ekonomi dalam situasi pandemi.

Politisi PAN Ahmad Najib kecewa pemerintah tak serius tangani Covid-19
Partai Amanat Nasional (Foto: net)

Sedangkan yang masih menjadi sorotan ialah terkait persoalan cukai yang mengedapankan rokok sebagai obyek dan subyek. Padahal masih banyak potensi lain.

"Karena menurut hemat kami masih banyak potensi- potensi lainya yang bisa dioptimalkan dalam pemungutannya (plastik, minuman bersoda dll)," tegas Najib.

Hal yang menjadi fokus lainnya, lanjut Najib, terkait dengan pajak karbon yang memerlukan tindak lanjut terutama dalam hal penyusunan roadmap. Pasalnya, Najib menilai, banyak pertimbangan terkait isu lingkungan, ekonomi dan lain-lain dalam pajak karbon tersebut.

"Sementara ini baru diterapkan secara terbatas terhadap kepada pembangkit tenaga listrik yang berbahan bakar batu bara. Hal lain masih menggantung mengikuti penyusunan roadmap tadi," tegas Najib.

Najib menambahkan, diperlukan pengawasan dalam hal penegakan hukum terhadap wajib pajak yang memiliki kewenangan besar. Hal ini agar tidak terjadi penyimpangan.

"Beberapa hal kami tolak dalam rapat menyangkut masalah tumpang tindihnya antara hukum pajak yang bersifat administratif dan hukum pidana," papar Najib.

Baca Juga:

Temui Ketua DPD, Gubernur Sultra Dukung RUU Daerah Kepulauan

Terakhir, Najib mengungkapkan kekhawatiranya atas Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (PSWP) yang tidak bisa berjalan baik lantaran tidak ditunjang oleh data potensi yang jelas.

"Kami berharap dalam penerapanya nanti ada perkembangan yang baik," pungkasnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Temui Mantan Kapolri, Listyo Dikasih Wejangan Hubungan Senior-Junior
Indonesia
Temui Mantan Kapolri, Listyo Dikasih Wejangan Hubungan Senior-Junior

Kapolri Jenderal Idham Azis menekankan, kepada jajarannya agar tetap solid setelah Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo terpilih sebagai calon kapolri.

Penyuntik Vaksin Kosong di Pluit Mengaku Ikhlas Jadi Vaksinator
Indonesia
Penyuntik Vaksin Kosong di Pluit Mengaku Ikhlas Jadi Vaksinator

Yusri memastikan polisi akan memeriksa sejumlah saksi, termasuk saksi ahli

[HOAKS atau FAKTA]: PPKM Diperpanjang Sampai Kiamat
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: PPKM Diperpanjang Sampai Kiamat

Setelah dilakukan penelusuran Mafindo, faktanya gambar tersebut telah disunting

Kualitas Aduan Masyarakat Kunci Ungkap Kasus Korupsi
Indonesia
Kualitas Aduan Masyarakat Kunci Ungkap Kasus Korupsi

Laporan Pengaduan tindak pidana korupsi yang lengkap dan valid, akan memudahkan KPK

BPPTKG Sebut Gunung Merapi Masuk Fase Erupsi
Indonesia
BPPTKG Sebut Gunung Merapi Masuk Fase Erupsi

"Sudah keluar magma berarti Gunung Merapi saat ini telah masuk fase erupsi 2021. EDM (electronic distance measurement) muncul karena ada desakan magma dari permukaan," kata dia

KPK Tindaklanjuti Laporan Erick Thohir Soal Dugaan Korupsi di Krakatau Steel
Indonesia
KPK Tindaklanjuti Laporan Erick Thohir Soal Dugaan Korupsi di Krakatau Steel

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti laporan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir soal dugaan korupsi di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Ada World Superbike, Garuda Indonesia Siapkan 30 Penerbangan Setiap Hari
Indonesia
Ada World Superbike, Garuda Indonesia Siapkan 30 Penerbangan Setiap Hari

Selain menambah frekuensi penerbangan rute Jakarta – Lombok PP, pada periode tersebut Garuda juga akan menambah kapasitas penerbangan dengan mengoperasikan pesawat berbadan lebar.

[Hoaks atau Fakta]: Air Kelapa Ampuh Menangkal Racun Usai Divaksin COVID-19
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Air Kelapa Ampuh Menangkal Racun Usai Divaksin COVID-19

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Ahli Gizi KONI DKI Jakarta sekaligus APKI Approved Educator, Irtya Qiyamulail, memberikan penjelasan, vaksin COVID-19 tidak mengandung racun sehingga tidak perlu dinetralisir.

Ketua DPR Minta Komjen Listyo Benahi Total Institusi Polri
Indonesia
Ketua DPR Minta Komjen Listyo Benahi Total Institusi Polri

Tiga pekerjaan rumah itu adalah terkait penegakan hukum, pelayanan publik, dan reformasi internal

Pasien COVID-19 Yang Dirujuk ke Wisma Atlet Terus Melandai
Indonesia
Pasien COVID-19 Yang Dirujuk ke Wisma Atlet Terus Melandai

Penurunan jumlah tersebut karena pasien yang sembuh dan kemudian pulang lebih banyak dari pasien yang masuk.