Fraksi Nasdem Tegaskan Usulan Amandemen UUD Bukan Dari Keinginan Rakyat Pimpinan MPR. (Foto: mpr.go.id)

MerahPutih.com - Fraksi Partai NasDem MPR memastikan gagasan amandemen terbatas hanya untuk satu atau dua pasal sulit dilakukan, karena norma konstitusi kait berkait antara yang satu dengan lainnya. Sehingga, partai besutan Surya Paloh ini menilai belum ada urgensi untuk amendemen konstitusi.

Ketua Fraksi Partai NasDem MPR RI Taufik Basari mengatakan, keinginan untuk melakukan amendemen terbatas yaitu hanya untuk memunculkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), tidak bisa serta merta dilakukan tanpa berdampak kepada sistem ketatanegaraan saat ini.

Baca Juga:

Ini Sikap Terbaru PDIP dan Gerindra Soal Amandemen UUD 1945

"Seperti kedudukan MPR sebagai lembaga negara serta kedudukan dan pertanggungjawaban Presiden. Jika tetap ingin melakukan amendemen terbatas maka akan selalu berpotensi membuka kotak pandora untuk melakukan perubahan pada pasal-pasal lain," katanya.

Taufik Basari mengatakan, amendemen konstitusi boleh saja dilakukan karena Pasal 37 UUD RI 1945 memberikan peluang namun untuk memutuskannya harus ada pelibatan publik secara luas tidak bisa hanya ditentukan pimpinan MPR atau sebagian fraksi di MPR saja.

Dia menilai, idealnya ada konsultasi publik yang masif sehingga akan terlihat apa yang menjadi harapan masyarakat karena amendemen konstitusi berbeda dengan pembuatan UU.

"Konstitusi adalah hukum dasar, karena itu melakukan amendemen konstitusi berarti melakukan perubahan fundamental yang akan mempengaruhi sistem tata negara dan proses kebangsaan kita," katanya.

Ia menegaskan, kebutuhan amendemen harus menjadi kebutuhan rakyat, bukan kebutuhan elit sehingga gagasan amendemen konstitusi harus menjadi hasil musyawarah dengan kepentingan rakyat yang dijalankan MPR.

Ketua Fraksi Partai Nasdem MPR Taufik Basari (ANTARA/HO-MPR)
Ketua Fraksi Partai Nasdem MPR Taufik Basari (ANTARA/HO-MPR)

"Keinginan melakukan amendemen kelima secara terbatas yang muncul saat ini tidak berangkat dari sebuah evaluasi bersama rakyat," katanya.

Hal itu menurut dia berbeda dengan dengan amendemen kesatu hingga keempat tahun 1999-2002, yang merupakan satu rangkaian, yang didasarkan satu kebutuhan mendesak melakukan perubahan sistem bernegara setelah terjadi reformasi tahun 1998.

"Karena itu konsultasi publik yang masif harus dilakukan agar gagasan amandemen ini menjadi diskursus publik dan memiliki landasan kebutuhan yang kuat. Namun karena masa pandemi ini tentu tentu sulit kita berharap konsultasi publik dapat berlangsung optimal, karena itu tidak tepat jika mendorong amandemen konstitusi di tengah pandemi seperti ini," ujarnya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Dibanding Amandemen UUD, MPR Lebih Baik Fokus Sosialisasi 4 Pilar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bawaslu Persiapkan Berbagai Aturan Hadapi Sengketa Pendaftaran Partai Politik
Indonesia
Bawaslu Persiapkan Berbagai Aturan Hadapi Sengketa Pendaftaran Partai Politik

"Kita upayakan pencegahan terlebih dahulu daripada nanti ada permohonan," kata Totok.

Hewan Ternak di Depok Bebas Penyakit Mulut dan Kuku
Indonesia
Hewan Ternak di Depok Bebas Penyakit Mulut dan Kuku

Penyakit mulut dan kuku (PMK) tengah mewabah pada hewan ternak di Indonesia. Hal ini menjadi perhatian lebih seluruh pihak baik dari pemerintah juga para peternak. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Depok, Jawa Barat, belum menemukan hewan ternak yang terkena penyakit mulut dan kuku (PMK) yang tengah berjangkit di beberapa daerah.

Pemerintah Diminta Kaji Secara Mendalam TNI/Polri Aktif Jadi Plt Kepala Daerah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kwitansi Utang Soekarno Tahun 1941
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kwitansi Utang Soekarno Tahun 1941

Akun Twitter #Atjeh (@AcehPortrait) mengunggah cuitan berupa foto kwitansi bukti Presiden Soekarno berhutang 400 Kg emas kepada seorang pengusaha Aceh yang diterbitkan oleh Bank Negara Indonesia tahun 1941.

[HOAKS atau FAKTA] Omicron Sembuh dengan Minum Parasetamol
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Omicron Sembuh dengan Minum Parasetamol

Untuk itu, vaksinasi masih merupakan tata laksana yang utama dalam rangka pencegahan

Hari Ini, Anggiat dan Keluarga Arteria Dahlan Bakal Bertemu Buat Berdamai
Indonesia
Hari Ini, Anggiat dan Keluarga Arteria Dahlan Bakal Bertemu Buat Berdamai

nggiat Pasaribu yang akrab disapa Rindu mengaku bersalah atas kejadian tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara dirinya dengan Arteria Dahlan dan ibunda Arteria Dahlan saat turun dari pesawat.

Harga Kedelai Melonjak Tinggi, PKS Minta Kurangi Ketergantungan Impor
Indonesia
Harga Kedelai Melonjak Tinggi, PKS Minta Kurangi Ketergantungan Impor

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang pangan harus proaktif mencarikan solusi dalam mengatasi mahalnya harga kedelai yang berimbas pada pasokan tahu dan tempe.

Pemerintah Pusat Perkuat Dua Pendekatan di Papua
Indonesia
Pemerintah Pusat Perkuat Dua Pendekatan di Papua

Wapres, kata Masduki, mengutamakan pendekatan kultural tersebut karena dialog merupakan upaya yang penting untuk dilakukan bagi masyarakat Papua dan Papua Barat.

Jokowi Kunjungi Paviliun Indonesia di Expo 2020 Dubai
Indonesia
Jokowi Kunjungi Paviliun Indonesia di Expo 2020 Dubai

Setelah sekitar 15 menit berada di dalam Paviliun Indonesia, Presiden Joko Widodo keluar dan berfoto bersama. Setelah itu, Presiden bertolak menuju Paviliun Uni Emirat Arab sebelum ke tempat puncak acara National Day Indonesia di Al Wasl Plaza.

Kominfo Hubungi Kedubes AS Terkait Pendaftaran PSE
Indonesia
Kominfo Hubungi Kedubes AS Terkait Pendaftaran PSE

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meminta bantuan kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta untuk membantu komunikasi dengan sejumlah platform lingkup privat agar dapat merespon permintaan Kominfo terkait pendaftaran penyelenggara sistem elektronik (PSE).