Fraksi Nasdem Tegaskan Usulan Amandemen UUD Bukan Dari Keinginan Rakyat Pimpinan MPR. (Foto: mpr.go.id)

MerahPutih.com - Fraksi Partai NasDem MPR memastikan gagasan amandemen terbatas hanya untuk satu atau dua pasal sulit dilakukan, karena norma konstitusi kait berkait antara yang satu dengan lainnya. Sehingga, partai besutan Surya Paloh ini menilai belum ada urgensi untuk amendemen konstitusi.

Ketua Fraksi Partai NasDem MPR RI Taufik Basari mengatakan, keinginan untuk melakukan amendemen terbatas yaitu hanya untuk memunculkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), tidak bisa serta merta dilakukan tanpa berdampak kepada sistem ketatanegaraan saat ini.

Baca Juga:

Ini Sikap Terbaru PDIP dan Gerindra Soal Amandemen UUD 1945

"Seperti kedudukan MPR sebagai lembaga negara serta kedudukan dan pertanggungjawaban Presiden. Jika tetap ingin melakukan amendemen terbatas maka akan selalu berpotensi membuka kotak pandora untuk melakukan perubahan pada pasal-pasal lain," katanya.

Taufik Basari mengatakan, amendemen konstitusi boleh saja dilakukan karena Pasal 37 UUD RI 1945 memberikan peluang namun untuk memutuskannya harus ada pelibatan publik secara luas tidak bisa hanya ditentukan pimpinan MPR atau sebagian fraksi di MPR saja.

Dia menilai, idealnya ada konsultasi publik yang masif sehingga akan terlihat apa yang menjadi harapan masyarakat karena amendemen konstitusi berbeda dengan pembuatan UU.

"Konstitusi adalah hukum dasar, karena itu melakukan amendemen konstitusi berarti melakukan perubahan fundamental yang akan mempengaruhi sistem tata negara dan proses kebangsaan kita," katanya.

Ia menegaskan, kebutuhan amendemen harus menjadi kebutuhan rakyat, bukan kebutuhan elit sehingga gagasan amendemen konstitusi harus menjadi hasil musyawarah dengan kepentingan rakyat yang dijalankan MPR.

Ketua Fraksi Partai Nasdem MPR Taufik Basari (ANTARA/HO-MPR)
Ketua Fraksi Partai Nasdem MPR Taufik Basari (ANTARA/HO-MPR)

"Keinginan melakukan amendemen kelima secara terbatas yang muncul saat ini tidak berangkat dari sebuah evaluasi bersama rakyat," katanya.

Hal itu menurut dia berbeda dengan dengan amendemen kesatu hingga keempat tahun 1999-2002, yang merupakan satu rangkaian, yang didasarkan satu kebutuhan mendesak melakukan perubahan sistem bernegara setelah terjadi reformasi tahun 1998.

"Karena itu konsultasi publik yang masif harus dilakukan agar gagasan amandemen ini menjadi diskursus publik dan memiliki landasan kebutuhan yang kuat. Namun karena masa pandemi ini tentu tentu sulit kita berharap konsultasi publik dapat berlangsung optimal, karena itu tidak tepat jika mendorong amandemen konstitusi di tengah pandemi seperti ini," ujarnya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Dibanding Amandemen UUD, MPR Lebih Baik Fokus Sosialisasi 4 Pilar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Beratas Preman, Polisi Diminta Memililah dan Jangan Asal Tangkap
Indonesia
Beratas Preman, Polisi Diminta Memililah dan Jangan Asal Tangkap

"Jangan malah orang-orang yang banyak membantu masyarakat dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari ini malah diciduk, akibat salah penafsiran perintah itu," tuturnya.

Rayakan HUT ke-5, Fortiber Makin Berkontribusi untuk Kesehjateraan Bangsa
Indonesia
Rayakan HUT ke-5, Fortiber Makin Berkontribusi untuk Kesehjateraan Bangsa

Fortiber mampu menumbuhkembangkan dan berjuang untuk kepentingan bangsa

Hak Interpelasi Formula E Diyakini Tidak Bakal Terealisasi
Indonesia
Hak Interpelasi Formula E Diyakini Tidak Bakal Terealisasi

Sekretaris Komisi D DPRD DKI ini menegaskan, anggota Fraksi Gerindra tidak akan membelot mengikuti jejak PDIP dan PSI menyetujui interpelasi untuk cecar Anies.

Penegak Hukum Diminta Perlakukan Artis Pemakai Narkoba Sama dengan Pelaku Kejahatan Lainnya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jerman Bantu Bebaskan Rizieq Shihab
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jerman Bantu Bebaskan Rizieq Shihab

Dalam video Denny itu juga terdapat keterangan, “GAWAT! JERMAN BANTU BEBASKAN HRS”.

PPKM Darurat, Ibu Hamil Disarankan Nonton Drama Korea
Indonesia
PPKM Darurat, Ibu Hamil Disarankan Nonton Drama Korea

Selain menyaksikan hiburan yang bisa membuat ibu hamil senang, Indah juga mengingatkan agar selalu mengkonsumsi makananan dan minuman yang bergizi.

Pemprov DKI Kembali Raih WTP Empat Tahun Berturut-turut
Indonesia
Pemprov DKI Kembali Raih WTP Empat Tahun Berturut-turut

Anies juga menyampaikan terima kasih terhadap kontribusi BPK

Penumpang KRL Diwajibkan Pakai KMT, KCI Dinilai Raup Untung dari Jualan Kartu
Indonesia
Penumpang KRL Diwajibkan Pakai KMT, KCI Dinilai Raup Untung dari Jualan Kartu

Regulasi ini patut diduga KCI sengaja mendapatkan penghasilan dari jualan kartu, padahal core business nya adalah menjual jasa transportasi.

Presiden Jokowi Batalkan Program Vaksin Berbayar
Indonesia
Presiden Jokowi Batalkan Program Vaksin Berbayar

Presiden Joko Widodo (Jokow) memutuskan untuk membatalkan program vaksin COVID-19 berbayar bagi individu yang sebelumnya direncanakan akan disalurkan melalui Kimia Farma.

Izinkan Rizieq Shihab Sidang Tatap Muka, Hakim Terpengaruh Tekanan Massa
Indonesia
Izinkan Rizieq Shihab Sidang Tatap Muka, Hakim Terpengaruh Tekanan Massa

"Bisa saja ada tekanan dan pengaruh kekuatan lain di luar sidang. Inilah yang harus dijawab, agar perubahan acara persidangan secara Offline, tidak menimbulkan masalah hukum baru," sebut Petrus.