Fraksi Golkar Nilai Rem Darurat Anis Bukan Langkah Tepat Karyawan mengenakan pelindung wajah saat membersihkan lantai di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Rabu (9/9/2020). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.

MerahPutih.com - Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Judistira Hermawan menilai keputusan Gubernur Anies Baswedan menarik rem darurat dan kembali ke masa PSBB total bukan langkah tepat menekan laju kasus corona di ibu kota.

Menurut dia, pengendalian COVID-19 di Jakarta harus dibarengi dengan semangat produktif, namun warga tetap aman dari serangan penyakit corona.

Baca Juga:

Anies Tarik Rem Darurat, Jakarta Kembali PSBB Ketat

"Penerapan PSBB yang akan berlaku per hari Senin depan kami nilai bukan langkah yang tepat untuk mengendalikan penyebaran COVID-19," ucap Judistira saat dihubungi wartawan, Kamis (10/9).

Judistira menilai, melonjaknya kasus corona di Jakarta lantaran Pemprov DKI tidak menghiraukan saran dari legislatif, seperti untuk tidak memberlakukan ganjil-genap di 25 ruas jalan.

"Ternyata pasien di Wisma Atlet rata-rata adalah pengguna transportasi publik, kemudian pembukaan bioskop, tapi tidak dihiraukan," cetus Judistira.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mengumumkan kembali PSBB awal. (Foto: MP/Asropih)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mengumumkan kembali PSBB awal. (Foto: MP/Asropih)

Lebih lanjut, banyak hal yang tidak konsisten dalam hal pengawasan protokol kesehatan dari Pemprov DKI di masa PSBB transisi. Salah satu contoh bagaimana penanganan terhadap warga yang diketahui terpapar dari hasil swab test. Apakah ada pengawasan yang dilakukan Pemda DKI selama isolasi mandiri di rumah.

"Saya temukan tidak ada pengawasan itu maupun perhatian dari pemerintah. Ini yang akhirnya menciptakan klaster-klaster baru penyebaran COVID-19 semakin tinggi," tutup dia.

Ia pun meminta Gubernur Anies dan jajarannya fokus kepada pengawasan dan edukasi masyarakat tentang pentingnya melakukan 3M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak) sampai ke pemukiman-pemukiman padat penduduk.

"Sampaikan bahwa masyarakat adalah garda terdepan dalam pencegahan COVID-19, tenaga medis sampai petugas makam adalah garda paling akhir," tutupnya.

Baca Juga:

Anies Tarik Rem Darurat, Tempat Hiburan dan Wisata Kembali Ditutup

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil kebijakan untuk menarik rem darurat dan kembali ke masa PSBB awal.

Keputusan ini diambil Pemprov DKI dengan mempertimbangkan sejumlah faktor yakni ketersediaan tempat tidur rumah sakit hampir penuh dan tingkat kematian yang tinggi.

Dengan kebijakan ini, aktivitas warga akan dibatasi kembali seperti, kerja di rumah, ibadah di rumah, transportasi dibatasi, ganjil genap ditiadakan.

"Dalam rapat Gugus Tugas Percepatan Gengendalian COVID-19 di Jakarta, disimpulkan bahwa kami akan menarik rem darurat yang itu artinya kami terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu," papar Anies Rabu (9/9) malam. (Asp)

Baca Juga:

Tak Mudah Lakukan Rem Darurat PSBB, Wagub DKI: Upayakan Cari Jalan Terbaik

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Genjot Ekspor, Kemendag Ingin UMKM Pasarkan Produk Secara Daring
Indonesia
Genjot Ekspor, Kemendag Ingin UMKM Pasarkan Produk Secara Daring

Badan Pusat Statistik (BPS) melansir neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2020 surpkus 2,1 miliar dolar AS, dengan nilai ekspor 10,53 miliar dolar AS dan impor 8,44 miliar dolar AS.

Bakal Pulangkan Kombatan ISIS, Menag Dianggap Bermain Api
Indonesia
Bakal Pulangkan Kombatan ISIS, Menag Dianggap Bermain Api

Ada ancaman keamanan nasional (kamnas) ketika wacana itu justru disampaikan secara serampangan tanpa ada perencanaan yang matang.

Yogyakarta Mulai Gencarkan Promosi Wisata Alam
Indonesia
Yogyakarta Mulai Gencarkan Promosi Wisata Alam

Penerapan protokol kesehatan dan penyediaan fasilitas kebersihan adalah syarat utama yang harus dipenuhi destinasi wisata yang hendak dipromosikan tersebut.

Kemenhub Perintahkan Santunan Keluarga Korban Sriwijaya Air Segera Cair
Indonesia
Kemenhub Perintahkan Santunan Keluarga Korban Sriwijaya Air Segera Cair

Sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2017 kepada korban meninggal dunia akibat kecelakaan mendapatkan santunan sebesar Rp50 juta.

Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah Ajukan PK
Indonesia
Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah Ajukan PK

Mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK).

Ribuan TNI/Polri Turun Tangan Redam Demo Ojol di DPR
Indonesia
Ribuan TNI/Polri Turun Tangan Redam Demo Ojol di DPR

"Pengamanan sekitar 900an dan sebagian dari TNI. Mereka ditempatkan di seputaran gedung DPR/MPR ya," jelas Wiraga

Aktor Intelektual Kasus Dugaan Label SNI Palsu Harus Diminta Pertanggungjawaban
Indonesia
Aktor Intelektual Kasus Dugaan Label SNI Palsu Harus Diminta Pertanggungjawaban

Menurutnya, penyidik kepolisian tidak boleh tebang pilih dalam mengusut kasus tersebut.

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Peran Wapres Tidak Terlihat
Indonesia
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Peran Wapres Tidak Terlihat

"Peran wapres juga belum terlihat. Dia juga tak banyak berperan. Kemudian dia juga belum mampu menggandeng tokoh agama, buktinya UU Cipta kerja banyak protes dari NU dan Muhammadiyah," ujar Trubus.

Wakil Ketua MPR Protes Hanya Masjid Tempat Survei Ketaatan Beribadah dari Komnas HAM
Indonesia
Wakil Ketua MPR Protes Hanya Masjid Tempat Survei Ketaatan Beribadah dari Komnas HAM

Survei itu menyertakan opsi sanksi sosial atau denda bagi umat Islam yang berjamaah di masjid pada bulan Ramadan saat pemberlakuan PSBB.

Doni Monardo Minta Masyarakat tak Takut Swab Tes
Indonesia
Doni Monardo Minta Masyarakat tak Takut Swab Tes

"Di Indonesia sekarang angka kesembuhan telah menembus 83,9% dari kasus aktif, jauh di atas kesembuhan dunia yang di level 69%," jelas dia.