Fraksi Gerindra DPRD DKI Kritik Anies Soal Realisasi Rumah DP 0 Rupiah dan OK OCE Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Syarif saat berbicara kepada awak media di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (16/10) (MP/Asropih)

MerahPutih.Com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Syarif mengkritik Anies Baswedan mengenai program Rumah DP 0 Rupiah dan OK OCE yang diubah menjadi PKWT (pengembangan kelompok wiraswasta terpadu) dua tahun kepemimpinannya sebagai Gubernur DKI.

Program DP 0 Rupiah dari target awal realisasi di tahun 2018, tapi mundur satu tahun di 2019 dan hanya dibangun 780 unit di Klapa Village, Jakarta Timur.

Baca Juga:

Dua Tahun Anies Pimpin Jakarta, Gerindra: Yang Paling Menonjol Itu Transportasi Umum

"Harusnya kita berharap tahun 2019 akhir ini kita sudah dapat 2.000 unit tapi tidak tercapai," kata Syarif di Jakarta, Rabu (16/10).

Syarif Gerindra kritik Anies soal realisasi Rumah DP 0 Rupiah dan OK OCE
Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Syarif (MP/Asropih)

Mengenai Rumah DP 0 Rupiah ini, kata Syarif, terkendala juga pada pengadaan lahan, karena tingginya harga tanah.

"Kalau dipaksa beli lahan yang mahal tidak bisa disubsidi itu yang menyulitkan. Kedua urusan dengan perbankan itu kan harus melalui skema pembiayaan dari pihak ketiga bank dan bank itu harus hitung-hitungannya cermat dan teliti tidak sembarangan," tuturnya.

Lalu terkait program unggulan saat kampanye 2017 lalu OK OCE yang diubah namanya menjadi PKWT tercatat baru menyerap 20.000 tenaga kerja.

Dengan demikian, Syarif berharap pada Anies Baswedan sisa masa jabatan tiga tahun lagi untuk mengkebut target PKWT yang menyerap 200.000 tenaga kerja.

"Soal PKWT pada saat dilantik me-launching supaya ada pergerakan cepat dari enterpreneur targetnya 5 tahun 200.000 lapangan kerja baru, tapi tahun kedua ini saya mencatat tidak lebih dari 20.000. Sisa waktu tiga tahun lagi mudah-mudahan bisa tercapai 200.000," jelas dia.

Baca Juga:

Dua Tahun Anies Memimpin Jakarta, PDIP Soroti Kekosongan Jabatan Wagub DKI

Lebih lanjut, kata Syarif, untuk penciptaan lapangan kerja melalui PKWT juga terhambat pada tahap permodalan karena berhubungan dengan bank. Kebanyakkan peserta akhirnya tak mendapatkan modal.

"Saat ini banyak yang mengeluhkan hasil pelatihan wirausaha itu tidak bisa ditindaklanjuti ke permodalan. Lagi-lagi bank dan OJK punya aturan sendiri, itu lah pelambatan," tutupnya.(Asp)

Baca Juga:

Transjakarta Zhong Tong Kembali Mengaspal, Anies: Bantu Atasi Penumpukan Penumpang

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bawa HP ke Rutan KPK, Imam Nahrawi Bakal Mendapat Sanksi
Indonesia
Bawa HP ke Rutan KPK, Imam Nahrawi Bakal Mendapat Sanksi

Pemberian sanksi dilakukan jika yang bersangkutan terbukti membawa handphone ke dalam rumah tahanan (Rutan).

Libur Akhir Tahun Dipotong, Pengusaha Wisata Tambah Rugi
Indonesia
Libur Akhir Tahun Dipotong, Pengusaha Wisata Tambah Rugi

Libur panjang saat pandemi tidak mampu mengungkit indikator ekonomi namun justru menambah kasus COVID-19.

Jaksa Agung Angkat Bicara Bareskrim Temukan Unsur Dugaan Pidana Kebakaran Kantornya
Indonesia
Jaksa Agung Angkat Bicara Bareskrim Temukan Unsur Dugaan Pidana Kebakaran Kantornya

Jaksa Agung membantah kalau Gedung Kejaksaan yang terbakar tersebut menjadi tempat penyimpanan barang bukti

DPR Minta Jokowi Bentuk Timnas Corona
Indonesia
DPR Minta Jokowi Bentuk Timnas Corona

Pemerintah segera bekerja sama dengan komunitas-komunitas internasional dalam upaya mengatasi wabah corona

PKS: Kasihan Pengusaha Penginapan bila Warga Tak Patuh Protokol Kesehatan
Indonesia
PKS: Kasihan Pengusaha Penginapan bila Warga Tak Patuh Protokol Kesehatan

Eksekutif bersama legislatif hari ini akan mengesahkan penetapan Raperda menjadi Perda tentang Penanggulangan COVID-19.

Larangan Mudik, 1.134 Kendaraan Dipaksa Putar Balik di Jalan Tol Solo-Ngawi
Indonesia
Larangan Mudik, 1.134 Kendaraan Dipaksa Putar Balik di Jalan Tol Solo-Ngawi

Penyekatan di jalan tol Solo-Ngawi hanya dilakulan di Gerbang Tol (GT) Ngawi.

Tak Punya 'Health Certificate', 3 WNA Asal Korea Diperiksa Intensif
Indonesia
Tak Punya 'Health Certificate', 3 WNA Asal Korea Diperiksa Intensif

Belum ditemukan penumpang berkewarganegaraan tersebut terjangkit dan dipulangkan

Alasan Dirut MRT Rencanakan Buka Rute Fatmawati-TMII
Indonesia
Hari Ini, Pemerintah Evakuasi 243 WNI di Wuhan
Indonesia
Hari Ini, Pemerintah Evakuasi 243 WNI di Wuhan

Tim pengevakuasi akan diberangkatkan pada Sabtu (1/2)

Disebut Pelanggaran HAM, Langkah Polisi Tembak Laskar FPI Dinilai Ada Dasarnya
Indonesia
Disebut Pelanggaran HAM, Langkah Polisi Tembak Laskar FPI Dinilai Ada Dasarnya

Komnas HAM telah melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM dalam peristiwa penembakan enam laskar FPI akhir Desember 2020 lalu.