Fraksi Demokrat Tolak RUU BPIP Masuk Prolegnas 2021 Bendera partai Demokrat (ANTARA FOTO/Agung Rajasa)

MerahPutih.com - Fraksi Partai Demokrat menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.

Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Santoso menegaskan, usulan RUU dalam Prolegnas 2021 seharusnya diprioritaskan untuk menjawab berbagai persoalan nyata yang dihadapi bangsa dan negara saat ini.

"RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan RUU Larangan Minuman Beralkohol, serta RUU Ibu Kota Negara yang dirasa masih belum perlu mengingat beban anggaran negara yang cukup besar," kata Santoso dalam keterangannya, Jumat (15/1).

Baca Juga:

Supres RUU BPIP Diterima DPR, Puan Jelaskan Bedanya dengan RUU HIP

Menurut Santoso, ketiga RUU tersebut tidak ada urgensinya dan justru akan menimbulkan kegaduhan serta kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Apalagi, di tengah pandemi COVID-19 saat ini.

"Fokus kita adalah untuk membantu masyarakat dan pemerintah dalam mencari solusi dari krisis ini. Sebaiknya fokus utama pemerintah dan DPR saat ini ialah mengutamakan penanganan dampak pandemi COVID-19," ujarnya.

Menkopolhukam Mahfud MD berama Ketua DPR Puan Maharani, saat penyerahan Surat Presiden terkait RUU BPIP di Kompleks Parlemen, DPR, Kamis. (16/7/2020) (Puspen Kemendagri).
Menkopolhukam Mahfud MD berama Ketua DPR Puan Maharani, saat penyerahan Surat Presiden terkait RUU BPIP di Kompleks Parlemen, DPR, Kamis. (16/7/2020) (Puspen Kemendagri)

Santoso mengatakan, berkaca pada proses pembentukan UU Cipta Kerja, yang pembahasannya terburu-buru bahkan sampai tergopoh-gopoh.

Untuk itu, Fraksi Partai Demokrat mengingatkan agar segala putusan dan pembahasan UU di DPR agar dibuat dengan kehati-hatian

"Dan pembahasan yang mendalam agar RUU yang dihasilkan oleh DPR dan pemerintah jangan sampai merugikan rakyat," tegas dia.

Baca Juga:

RUU BPIP Diserahkan, DPR Pastikan Beda Dengan RUU HIP

Fraksi Partai Demokrat juga mengingatkan kepada semua pihak agar setiap pembahasan RUU harus dilakukan secara terbuka dan transparan dengan membuka ruang bagi kelompok-kelompok masyarakat.

"Selain itu DPR RI tentunya harus mendengarkan setiap aspirasi dari seluruh fraksi-fraksi," kata Santoso. (Pon)

Baca Juga:

BPIP Sebut Gerakan Intoleran di Indonesia Makin Meningkat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polri Dalami Kaitan Salah Satu Terduga Teroris dengan Aliran Dana Rekening FPI
Indonesia
Polri Dalami Kaitan Salah Satu Terduga Teroris dengan Aliran Dana Rekening FPI

Ramadhan menyatakan polisi akan mendalami apakah ada keterkaitan antara Abu Ahmad dan istrinya dengan aliran dana rekening Front Pembela Islam

KRI Kakap-881 Disiagakan di Teluk Manado
Indonesia
KRI Kakap-881 Disiagakan di Teluk Manado

Salah satu unsur kapal perang di jajaran Pangkalan Utama TNI AL VIII/Manado, yakni KRI Kakap-811, disiagakan di perairan Teluk Manado, Sulawesi Utara, Selasa (8/12).

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Sebut Solusi Jakarta Tak Banjir Adalah Tunggu Musim Kemarau
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Sebut Solusi Jakarta Tak Banjir Adalah Tunggu Musim Kemarau

Selain itu, akun tersebut menambahkan narasi “Solusi banjir dari pemimpin pujaan kadrun.”

Hadi Pranoto Polisikan Balik Pelapor, Dalihnya Terhina Dibilang Profesor
Indonesia
Hadi Pranoto Polisikan Balik Pelapor, Dalihnya Terhina Dibilang Profesor

Kuasa Hukum mengklaim Hadi Pranoto tidak pernah mengaku bergelar profesor

KPK Dalami Aliran Suap ke Pejabat Kemensos Lewat Komisaris PT RPI
Indonesia
KPK Dalami Aliran Suap ke Pejabat Kemensos Lewat Komisaris PT RPI

tim penyidik mendalami aliran dana suap proyek bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso.

Penumpang Bandara Lombok Meningkat 10,4 Persen
Indonesia
Penumpang Bandara Lombok Meningkat 10,4 Persen

Jumlah penumpang di Bandara Lombok, Nusa Tenggara Barat, meningkat 10,4 persen selama masa libur Natal 2020.

[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Akui Selalu Salah di Mata Fadli Zon
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Akui Selalu Salah di Mata Fadli Zon

Akun Facebook Vancen Angel membagikan foto Presiden Joko Widodo dan politikus Fadli Zon.

Dilaporkan ke MKD, Begini Respons Azis Syamsuddin
Indonesia
Dilaporkan ke MKD, Begini Respons Azis Syamsuddin

Azis diadukan ke MKD karena tidak mengizinkan Komisi III menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM untuk membahas buron terpidana kasus pengalihan utang (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra.

Tiba di Indonesia, 10 Ribu Orang Jalani Karantina di Hotel
Indonesia
Tiba di Indonesia, 10 Ribu Orang Jalani Karantina di Hotel

Ketentuan karantina penumpang internasional yang tiba di Indonesia tercantum di dalam Addendum Surat Edaran Nomor 03/2020 dan SE Nomor 04/2020.

PSI Wanti-Wanti Anies Jangan Potong TKD Tenaga Medis DKI
Indonesia
PSI Wanti-Wanti Anies Jangan Potong TKD Tenaga Medis DKI

“Mereka melayani warga masyarakat dengan tulus, sebagai gantinya, kita yang menjaga kesejahteraan keluarga mereka dengan memberikan tunjangan tanpa adanya pemotongan apapun,” tambah Anggara.