Fraksi Demokrat Minta RUU Pemekaran Papua Dikembalikan kepada Pengusul Anggota Fraksi Partai Demokrat, Debby Kurniawan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang membahas RUU DOB Papua, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4). Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Provinsi Papua mendapatkan sorotan dari Fraksi Partai Demokrat.

Anggota Fraksi Partai Demokrat, Debby Kurniawan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang membahas RUU DOB Papua, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, meminta agar RUU tersebut sebaiknya dikembalikan kepada pengusul.

Baca Juga

Senator Minta Aspek Keamanan Jangan Jadi Acuan Utama Pemekaran di Papua

"Perlu dilihat lebih cermat sejauh mana pemekaran wilayah diperlukan dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan kemajuan rakyat Papua," kata anggota DPR Debby Kurniawan, Selasa (!2/4) Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa UU No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua belum genap satu tahun. Sehingga belum terlihat dampak dan manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat Papua.

"Lalu apakah memang pemekaran wilayah ini sangat diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemajuannya kehidupan rakyat Papua tentu dalam bingkai NKRI,’’ ujar Debby.

Baca Juga

Dinilai Berpotensi Picu Masalah, Pemekaran Provinsi Baru di Papua Menuai Penolakan

Oleh karena itu, Fraksi Partai Demokrat meminta para pengusul bisa lebih mendengarkan aspirasi rakyat Papua secara lebih mendalam terkait pemekaran. Karena pada akhirnya akan berdampak pada kondisi sosial, adat, dan budaya masyarakat setempat. ‘’Masalah pemekaran juga nantinya akan mempengaruhi kondisi keuangan negara. Jangan sampai negara semakin terbebani dengan defisit anggaran apalagi sampai saat ini negara masih dalam pemulihan di bidang ekonomi pasca COVID-19. Sehingga untuk mengkaji pemekaran daerah harus lebih dahulu menyelesaikan persoalan anggarannya,’’ tambah Debby. Menurut Fraksi Partai Demokrat, langkah paling realistis saat ini adalah mengevaluasi pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang implementasinya baru berjalan satu tahun.

"Selanjutnya, mendengarkan lebih seksama aspirasi rakyat Papua agar inisiatif pemekaran benar-benar mencerminkan harapan masyarakat," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Majelis Rakyat Papua Ungkap Alasan Tolak Pemekaran Tiga Provinsi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
G20 di Solo, Gibran Bakal Hibur Delegasi dengan City Tour
Indonesia
G20 di Solo, Gibran Bakal Hibur Delegasi dengan City Tour

Ia menambahkan setelah acara G20 selesai semua delegasi akan dihibur dengan City Tour dengan tujuan Museum Batik Danar Hadi dan mengikuti Royal Dinner di Pura Mangkunegaran.

Densus Sebut Kelompok Jaringan Teroris JI Dikenal Lihai Menyusup ke Masyarakat
Indonesia
Densus Sebut Kelompok Jaringan Teroris JI Dikenal Lihai Menyusup ke Masyarakat

"Mereka lihai menyesuaikan dengan kondisi, keadaan yang ada, mungkin ikut berpolitik juga, menyusup ke dalam masyarakat, dan kemudian menggunakan cara-cara yang terlihat damai, aman," ujar Kabag Bantuan Operasi Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar

Masyarakat Masih Tunda Vaksinasi Karena Pilih Merek
Indonesia
Masyarakat Masih Tunda Vaksinasi Karena Pilih Merek

hingga saat ini 100 juta orang lebih yang mendapatkan vaksinasi dosis lengkap. Ketercukupan stok vaksin ini akan lebih optimal, jika ditunjang dengan percepatan program vaksinasi.

Jokowi Terbang ke NTT, Resmikan Proyek Infrastruktur Pariwisata
Indonesia
Jokowi Terbang ke NTT, Resmikan Proyek Infrastruktur Pariwisata

Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo bertolak ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)

Eks Penyidik KPK AKP Robin Bakal Bersaksi di Sidang Azis Syamsuddin
Indonesia
Eks Penyidik KPK AKP Robin Bakal Bersaksi di Sidang Azis Syamsuddin

"Rencana saksi-saksi pertama mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju, Pengacara Maskur Husain, dan Sebastian D Merawa," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (20/12).

KPK Periksa Sekda Bekasi Terkait Kasus Rahmat Effendi
Indonesia
KPK Periksa Sekda Bekasi Terkait Kasus Rahmat Effendi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Reny Hendrawati, Kamis (17/2).

Rayakan HUT RI, BUMD DKI Jakarta Beri Potongan Harga Sembako dan Daging
Indonesia
Rayakan HUT RI, BUMD DKI Jakarta Beri Potongan Harga Sembako dan Daging

Untuk pemesanan dapat menghubungi nomor telepon toko daging Dharma Jaya pada nomor 085939097317.

[HOAKS atau FAKTA]: Polri Keluarkan Lis Nomor Telepon dari Sindikat Penjahat
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Polri Keluarkan Lis Nomor Telepon dari Sindikat Penjahat

Beredar kembali klaim beberapa nomor luar negeri yang bisa menyalin semua data di handphone hanya dengan melakukan panggilan.

[HOAKS atau FAKTA]: Tambahan Kuota Ditolak karena Indonesia Tidak Bisa Kembalikan Dana Haji
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Tambahan Kuota Ditolak karena Indonesia Tidak Bisa Kembalikan Dana Haji

Akun Twitter @khandamu69 membagikan link berita Detik News tentang pemerintah Indonesia yang menolak tambahan kuota haji sebanyak 10 ribu orang dari Arab Saudi.

Survei Indikator: Hampir 60 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi
Indonesia
Survei Indikator: Hampir 60 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi

Mayoritas masyarakat Indonesia masih puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu tercermin dari hasil survei Indikator Politik Indonesia bertajuk "Evaluasi Publik atas Kinerja Pemerintah, Prospek Partai Politik dan Capres 2024".