Fraksi Demokrat Minta Pembahasan RUU IKN Ditunda Suasana Rapat ParipurnaDPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.

MerahPutih.com - DPR telah membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) pada rapat paripurna, Selasa (7/12).

Fraksi Partai Demokrat meminta, agar pembahasan RUU IKN dapat ditunda.

"Ditunda sampai masa penanganan COVID-19 berakhir dan kondisi fisikal (perekonomian) kembali normal," kata anggota Pansus RUU IKN dari Fraksi Demokrat Sartono Hutomo, Rabu, (8/12).

Baca Juga:

Terima Aset Eks BLBI Rp 345 Miliar, Pemkot Bogor Bikin Ibu Kota Baru

Menurut Sartono, perlu kehati-hatian dalam melakukan pembahasan RUU IKN. Terlebih, situasi pandemi COVID-19 hingga saat ini masih belum selesai dan perekonomian belum stabil.

"Karena sampai saat ini kita masih berada dalam bayangan ancaman COVID-19 yang belum jelas kapan selesainya. Sehingga perlu skala prioritas," tegas dia.

Sartono menginginkan agar RUU IKN ini menjadi produk perundang-undangan yang berkualitas. Ia mengaku khawatir RUU IKN nantinya bernasib inkonstitusional, seperti UU Cipta Kerja.

Baca Juga:

Pemprov DKI Diminta Blacklist Adhi Karya pada Proyek di Ibu Kota

Diketahui, pembahasan UU Cipta Kerja dinilai sebagaian kalangan terburu-buru. Sehingga Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan UU Ciptaker inkonstitusional.

"Kita ingin agar RUU IKN ini menjadi UU yang berkualitas," imbuhnya.

Anggota Pansus RUU IKN ini terdiri dari 6 orang pimpinan dan 50 anggota. Demokrat sendiri menempatkan lima anggotanya dalam pansus ini. Mereka yakni, Sartono, Muslim, Hinca Panjaitan, Marwan Cik Asan, dan Herman Khaeron. (Pon)

Baca Juga:

Jokowi dan Yusril Bahas Pembangunan Area Komersil di Ibu Kota Negara Baru

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dua Alasan Tuntutan Pidana Mati Terhadap Heru Hidayat Tidak Tepat Versi Pakar Hukum
Indonesia
Dua Alasan Tuntutan Pidana Mati Terhadap Heru Hidayat Tidak Tepat Versi Pakar Hukum

Kalau pengulangan tidak pidana atau residive begini, dia diputus pidana, setelah diputus pidana, dia melakukan perbuatan pidana lagi

Bareskrim Polri Usut Rekening Gendut Bandar Narkoba Capai Rp 120 Triliun
Indonesia
Bareskrim Polri Usut Rekening Gendut Bandar Narkoba Capai Rp 120 Triliun

Bareskrim juga terus berkoordinasi dengan PPATK

Pembangunan Sumur Resapan di Dekat BKT Dinilai Hanya Buang-buang Anggaran
Indonesia
Pembangunan Sumur Resapan di Dekat BKT Dinilai Hanya Buang-buang Anggaran

Pembangunan sumur resapan di kawasan Banjir Kanal Timur (BKT) mendapatkan kritik pedas dari Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Jakarta.

Layanan Penerbangan Hampir Pulih 100 Persen Seperti Sebelum Pandemi
Indonesia
Layanan Penerbangan Hampir Pulih 100 Persen Seperti Sebelum Pandemi

AP II menyambut baik relaksasi peraturan perjalanan, dan sejalan dengan syarat perjalanan.

Jokowi Didemo Mahasiswa, Sekjen PDIP Minta Petinggi Parpol Lain Ikut Beri Penjelasan
Indonesia
Jokowi Didemo Mahasiswa, Sekjen PDIP Minta Petinggi Parpol Lain Ikut Beri Penjelasan

Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden telah senapas dengan PDIP.

Mulai Hari Ini TransJakarta Perpanjang Jam Operasional
Indonesia
Mulai Hari Ini TransJakarta Perpanjang Jam Operasional

TransJakarta memperpanjang jam operasionalnya hingga pukul 24.00 WIB dari sebelumnya pada pukul 05.00 WIB hingga 22.30 WIB, mulai Jumat (17/12).

Maskur Husain Akui Terima Rp 1,8 Miliar dari Azis Syamsuddin
Indonesia
Maskur Husain Akui Terima Rp 1,8 Miliar dari Azis Syamsuddin

Maskur mengakui dirinya menerima uang Rp 1,8 miliar dari Azis Syamsuddin. Uang tersebut diduga untuk membantu mengamankan Azis dalam perkara yang sedang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hari Ini Sidang Vonis Rizieq Shihab di Perkara Tes Usap RS UMMI
Indonesia
Hari Ini Sidang Vonis Rizieq Shihab di Perkara Tes Usap RS UMMI

Terdakwa Rizieq Shihab dijadwalkan menjalani sidang vonis dalam perkara tes usap RS UMMI Bogor di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (24/6).

Luhut Tegaskan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah Tetap Dilakukan
Indonesia
Luhut Tegaskan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah Tetap Dilakukan

Luhut menyebut seluruh kota administrasi di DKI Jakarta sudah terkena Corona