FPI Ogah Perpanjang SKT, Ngabalin: Ente Tinggal di Gurun Pasir? Ali Mochtar Ngabalin. (MP/Asropih)

Merahputih.com - Tenaga Ahli Istana Negara Ali Mochtar Ngabalin mengkritik rencana Front Pembela Islam yang enggan mengurus perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Ngabalin, di Indonesia ada aturan dimana setiap ormas harus memiliki legalitas dan terdaftar.

Baca Juga

Klaim Tak Pernah Minta Bantuan ke Pemerintah, FPI Ogah Perpanjang SKT

"Bukan hukum rimba yang berlaku disini. Ada sejumlah regulasi yang mengatur soal ormas dan perkumpulan. Kalau tak peduli aturan apa yang dipakai," jelas Ngabalin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (22/12).

"Kalau tak setuju ente (FPI) tinggal di gurun pasir atau dimana?," terang Ngabalin.

FPI ogah urus SKT di Kemendagri lantaran tidak pernah minta bantuan kepada pemerintah
Massa Front Pembela Islam (FPI) dalam sebuah aksi di Jakarta. (Foto: ANTARA)

Menurut Ngabalin, jika karena alasan tak mendapat bantuan dari pemerintah, alasan FPI dianggap tak logis.

"Ada ormas yang dapat bantuan dari pemerintah atau tidak. Seperti perkumpulan itu. Yang paling penting harus disiapkan persyaratan yang diperlukan," jelas dia.

Baca Juga:

FPI Kecam dan Bakal Melawan Perampasan HAM Etnis Uighur

Ngabalin meminta agar FPI tak asal menuduh pemerintah menghambat mengeluarkan SKT.

"Baik-baik dong. Jangan dikit-dikit main ancam. Beberapa kali mereka suka ancam, sama seperti bosnya (Habib Rizieq Shihab). Perlu pemerintah tapi sebut curang," tutup Ngabalin.

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Antisipasi Tindakan Anarkistis, Belasan Ribu Personel TNI-Polri Jaga Demo PA 212 cs
Indonesia
Antisipasi Tindakan Anarkistis, Belasan Ribu Personel TNI-Polri Jaga Demo PA 212 cs

Kapolda Metro Jaya, Irjen Nana Sudjana menyebut pihaknya menuturkan ada belasan ribu polisi dan TNI.

Pelajar Rusuh yang Diciduk Gegara Tolak UU Ciptaker Dipastikan Bisa Dapat SKCK
Indonesia
Pelajar Rusuh yang Diciduk Gegara Tolak UU Ciptaker Dipastikan Bisa Dapat SKCK

Semua pelajar yang pernah ditangkap oleh Polda Metro Jaya dalam demo rusuh kemarin hanya diminta membuat surat pernyataan

DPR Desak Manajemen Garuda Terbuka Terkait Kondisi Perusahaan
Indonesia
DPR Desak Manajemen Garuda Terbuka Terkait Kondisi Perusahaan

Komisi VI juga meminta Garuda Indonesia untuk berkoordinasi dengan Kementerian BUMN serta melakukan evaluasi secara cepat dan maksimal untuk meminimalisir kerugian operasional.

Gubernur Ridwan Kamil Bakal Dipanggil Mabes Polri Gegara Acara Rizieq
Indonesia
Gubernur Ridwan Kamil Bakal Dipanggil Mabes Polri Gegara Acara Rizieq

Selain Emil, polisi juga akan memanggil Bupati Bogor Ade Yasin

Anies: Keterisian Tempat Tidur Pasien COVID-19 Capai 75 Persen
Indonesia
Anies: Keterisian Tempat Tidur Pasien COVID-19 Capai 75 Persen

Kasus COVID-19 di ibu kota saat ini sudah sangat mengkhwatirkan.

KPK Dalami 14 Perusahaan Terlibat Penyelundupan Benur
Indonesia
KPK Dalami 14 Perusahaan Terlibat Penyelundupan Benur

KPK mendalami 14 perusahaan yang diduga terlibat penyelundupan benih lobster atau benur dalam kurun waktu 15 September 2020.

Bupati Bekasi Meninggal, Mang Oded Berbelasungkawa dan Ajak Warga Taat Prokes
Indonesia
Bupati Bekasi Meninggal, Mang Oded Berbelasungkawa dan Ajak Warga Taat Prokes

"Mang Oded meminta kepada masyarakat untuk taat protokol kesehatan. Pemerintah membuat aturan untuk menjaga keselamatan rakyatnya dari wabah Covid-19," ucapnya.

PP Manbaul Hikmah Kaliwungu Dukung Gerakan TemanKIP
Indonesia
PP Manbaul Hikmah Kaliwungu Dukung Gerakan TemanKIP

Kiai Suyuthi menyambut baik program temanKIP sekaligus memberikan usulan agar manfaat KIP Kuliah juga sampai kepada kampus berbasis pondok pesantren.

Densus 88 Perlu Gunakan Instrumen UU Terorisme Proses Dugaan Keterlibatan Oknum FPI
Indonesia
Densus 88 Perlu Gunakan Instrumen UU Terorisme Proses Dugaan Keterlibatan Oknum FPI

Ini koheren dengan aksi terorisme yang akhir-akhir diduga di dalamnya ada anggota FPI

Naik Kereta dari Surabaya ke Malang dan Banyuwangi Bawa Surat Negatif COVID-19
Indonesia
Naik Kereta dari Surabaya ke Malang dan Banyuwangi Bawa Surat Negatif COVID-19

Penumpangn KA Probowangi dan Tawang Alun wajib menunjukkan hasil negatif RT-PCR atau Rapid Test Antigen atau pemeriksaan GeNose C19 .