FPI Ogah Perpanjang SKT, Ngabalin: Ente Tinggal di Gurun Pasir? Ali Mochtar Ngabalin. (MP/Asropih)

Merahputih.com - Tenaga Ahli Istana Negara Ali Mochtar Ngabalin mengkritik rencana Front Pembela Islam yang enggan mengurus perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Ngabalin, di Indonesia ada aturan dimana setiap ormas harus memiliki legalitas dan terdaftar.

Baca Juga

Klaim Tak Pernah Minta Bantuan ke Pemerintah, FPI Ogah Perpanjang SKT

"Bukan hukum rimba yang berlaku disini. Ada sejumlah regulasi yang mengatur soal ormas dan perkumpulan. Kalau tak peduli aturan apa yang dipakai," jelas Ngabalin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (22/12).

"Kalau tak setuju ente (FPI) tinggal di gurun pasir atau dimana?," terang Ngabalin.

FPI ogah urus SKT di Kemendagri lantaran tidak pernah minta bantuan kepada pemerintah
Massa Front Pembela Islam (FPI) dalam sebuah aksi di Jakarta. (Foto: ANTARA)

Menurut Ngabalin, jika karena alasan tak mendapat bantuan dari pemerintah, alasan FPI dianggap tak logis.

"Ada ormas yang dapat bantuan dari pemerintah atau tidak. Seperti perkumpulan itu. Yang paling penting harus disiapkan persyaratan yang diperlukan," jelas dia.

Baca Juga:

FPI Kecam dan Bakal Melawan Perampasan HAM Etnis Uighur

Ngabalin meminta agar FPI tak asal menuduh pemerintah menghambat mengeluarkan SKT.

"Baik-baik dong. Jangan dikit-dikit main ancam. Beberapa kali mereka suka ancam, sama seperti bosnya (Habib Rizieq Shihab). Perlu pemerintah tapi sebut curang," tutup Ngabalin.

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sopir TransJakarta Tabrak Mobil Istri Irjen Boy Rafli Terancam 1 Tahun Bui
Indonesia
Sopir TransJakarta Tabrak Mobil Istri Irjen Boy Rafli Terancam 1 Tahun Bui

JW dianggap lalai hingga membuat kecelakan lalu lintas yang membuat korbannya mengalami luka ringan dan kerusakan pada kendaraan korban

Temui Donald Trump, Luhut Singgung Hasil Pilpres AS
Indonesia
Temui Donald Trump, Luhut Singgung Hasil Pilpres AS

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menemui Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

 Panggil Bamsoet Bicara Urusan Parpol di Kantor Kemenko Kemaritiman, Luhut Dikritik
Indonesia
Panggil Bamsoet Bicara Urusan Parpol di Kantor Kemenko Kemaritiman, Luhut Dikritik

“Kita cuma mikir kan, ya kan cuma lima menit. Bukan lima menitnya. Anda sudah menciderai etika itu,” jelas Mardani.

Begini Tahapan Uji Klinis Vaksin COVID-19 Menurut LIPI
Indonesia
Begini Tahapan Uji Klinis Vaksin COVID-19 Menurut LIPI

Paling tidak, saat ini sebanyak 27 kandidat vaksin dari 165 vaksin yang dikembangkan di dunia dan masuk dalam pra klinis dan uji klinis.

Pemangkasan Eselon PNS Bikin Pemerintah Hemat Rp5 Triliun Lebih
Indonesia
Pemangkasan Eselon PNS Bikin Pemerintah Hemat Rp5 Triliun Lebih

Kemenpan-RB harus menata proses tersebut bersama Kementerian Keuangan

Relawan Vaksin COVID-19 Bandung Kebal Flu meski Musim Pancaroba
Indonesia
Relawan Vaksin COVID-19 Bandung Kebal Flu meski Musim Pancaroba

Eka Mulyana merasa punya kekebalan tubuh di musim pancaroba dari kemarau ke hujan tahun ini.

Polda Metro Bisa Kembali Panggil Anies Terkait Pelanggaran Prokes Rizieq Shihab
Indonesia
Polda Metro Bisa Kembali Panggil Anies Terkait Pelanggaran Prokes Rizieq Shihab

Anies dipanggil untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan di pernikahan putri Habib Rizieq.

Kepala BNPT Minta Gubernur Sulsel Perhatikan Nasib Eks Napi Terorisme
Indonesia
Kepala BNPT Minta Gubernur Sulsel Perhatikan Nasib Eks Napi Terorisme

"Agar memiliki kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik agar tidak terpapar kembali oleh paham-paham radikalisme," terangnya

Mantan Menkes Siti Fadilah Bebas dari Rutan Pondok Bambu
Indonesia
Mantan Menkes Siti Fadilah Bebas dari Rutan Pondok Bambu

Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari bebas dari Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu, Jakarta Timur.

 KPK Dapat Izin Dewas Geledah Sejumlah Lokasi Terkait Suap PAW Caleg PDIP
Indonesia
KPK Dapat Izin Dewas Geledah Sejumlah Lokasi Terkait Suap PAW Caleg PDIP

"Tim penyidik sejak semalam sudah langsung bekerja dan saat ini izin dari Dewas untuk melakukan beberapa kegiatan di beberapa tempat sudah kami terima," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri