FPI Jadi Organisasi Terlarang, Anak Buah Prabowo Sebut Pembunuhan Demokrasi Anggota DPR Fadli Zon. (MP/Ponco Sulakosono)

Merahputih.com - Politisi Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik keras keputusan pemerintah menetapkan Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi terlarang.

Menurutnya, pelarangan aktivitas ormas pimpinan Rizieq Shihab itu merupakan pembunuhan terhadap demokrasi dan telah menyelewengkan konstitusi. Sebuah pelarangan organisasi tanpa proses pengadilan adalah praktik otoritarianisme.

Baca Juga:

Sah! Di Pengujung 2020, FPI Ditetapkan Sebagai Organisasi Terlarang

"Ini pembunuhan terhadap demokrasi dan telah menyelewengkan konstitusi," tulis Fadli di akun Twitter-nya, Rabu (30/12).

Fadli dikenal sebagai politikus yang dekat dengan FPI. Orang dekat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini dua kali mengunjungi HRS ketika berada di Arab Saudi.

Dalam beberapa moment sering dia memperlihatkan kedekatan dengan Rizieq Shihab. Misalnya, Fadli pernah datang ke Mekah, Arab Saudi, menemui Rizieq Shihab.

Baca Juga:

Nasib FPI dan PA 212 Kini: Oposisi di Ujung Tanduk

Menko Polhukam Mahfud MD bersama menteri dan kepala badan negara lain mengumumkan pelarangan kegiatan FPI, Rabu (30/12).

"Berdasarkan peraturan undang-undang dan sesuai dengan putusan MK nomor 82 PU/11/2013 tertanggal 23 Desember Tahun 2014 pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa," kata Mahfud. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Datangi Polda Metro Jaya, Jerinx Bantah Mangkir
Indonesia
Datangi Polda Metro Jaya, Jerinx Bantah Mangkir

Pria asli Bali ini tiba di Mapolda Metro Jaya pada pukul 19.00 WIB dengan oleh istrinya, Nora Alexandra dan kuasa hukumnya.

Arahan Kapolri dan Panglima TNI untuk Prajurit Bertugas di Papua
Indonesia
Arahan Kapolri dan Panglima TNI untuk Prajurit Bertugas di Papua

“Petakan dengan baik apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Papua,” kata Kapolri dalam keterangan tertulis, Kamis (27/5).

Wagub Bocorkan Jumlah Liang Lahad Pasien COVID-19 di Jakarta
Indonesia
Wagub Bocorkan Jumlah Liang Lahad Pasien COVID-19 di Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya menjelaskan secara gamblang kesimpangsiuran jumlah liang lahad pemakaman jenazah pasien terkonfirmasi COVID-19 di ibu kota.

Survei SMRC: Kinerja Kejaksaan Dinilai Buruk Dari Penegakan Hukum Sampai Rekrutmen
Indonesia
Survei SMRC: Kinerja Kejaksaan Dinilai Buruk Dari Penegakan Hukum Sampai Rekrutmen

Terkait proses rekrutmen, mayoritas, 58 persen tidak yakin proses seleksi CPNS di lembaga kejaksaan telah berjalan dengan adil tanpa kecurangan. Yang yakin 30 persen, dan ada 12 persen yang tidak dapat menjawab.

Kekebalan Komunitas Hanya Dicapai Lewat Vaksinasi
Indonesia
Kekebalan Komunitas Hanya Dicapai Lewat Vaksinasi

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menyebut, kekebalan komunitas (herd immunity) hanya dapat dicapai melalui vaksinasi.

Pariwisata Yogyakarta Bergeliat, Okupansi Hotel Capai 55 Persen
Travel
Pariwisata Yogyakarta Bergeliat, Okupansi Hotel Capai 55 Persen

Sektor Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mulai bergairah kembali. Tingkat okupansi hotel kini mencapai 55 persen.

KPK Sita Barang Mewah Edhy Prabowo yang Dibeli di Amerika
Indonesia
KPK Sita Barang Mewah Edhy Prabowo yang Dibeli di Amerika

KPK rampung memeriksa bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster.

Pasca Vaksinasi Massal, Masyarakat Tidak Bisa Leluasa Beraktivitas Seenaknya
Indonesia
Pasca Vaksinasi Massal, Masyarakat Tidak Bisa Leluasa Beraktivitas Seenaknya

BAPPENAS memperkirakan jumlah pengangguran pada tahun 2020 akan mencapai 11.000.000 orang

Lewat Surat Setia, DPC Demokrat Solo Pastikan Tunduk Kepada AHY
Indonesia
Lewat Surat Setia, DPC Demokrat Solo Pastikan Tunduk Kepada AHY

DPC Demokrat Solo juga mendukung langkah AHY melawan pihak yang akan melakukan kudeta

DPR Khawatir RUU Minuman Beralkohol Kembali Ditolak Pemerintah
Indonesia
DPR Khawatir RUU Minuman Beralkohol Kembali Ditolak Pemerintah

DPR pernah membentuk Panitia Khusus Pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol, tetapi ternyata mandek di pembahasan karena pemerintah tidak mau memberikan respons.