FPI Harus Ikut Aturan Negara Ketua FPI Sobri Lubis (Foto: ANTARA)

MerahPutih.com - Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr Ahmad Atang mengatakan Front Pembela Islam (FPI) sebagai asosiasi warga negara dalam bentuk ormas, harus mengikuti aturan main yang telah ditetapkan oleh negara.

"Negara secara konstitusi melindungi segenap warga negara dan memberikan kebebasan untuk berkumpul dan berserikat, sehingga FPI sebagai asosiasi warga negara dalam bentuk ormas, maka suka atau tidak suka harus mengikuti aturan main yang telah ditetapkan oleh negara," ujarnya di Kupang, Sabtu (4/1)

Baca Juga

FPI Ogah Perpanjang SKT, Ngabalin: Ente Tinggal di Gurun Pasir?

Dia mengemukakan pandangan itu, berkaitan dengan pernyataan Ketua Umum FPI Ahmad Sobri yang mengatakan bahwa, FPI tidak ingin memperpanjang surat keterangan terdaftar (SKT) karena dianggap tidak bermanfaat.

Atang
Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr Ahmad Atang. Foto: ANTARA

Menurut dia, ketentuan yang dibuat oleh negara bukan untuk mengebiri kebebasan berkumpul masyarakat, namun semata-mata untuk menciptakan tertib sosial, sebab itu merupakan tugas negara.

"Jika FPI tidak mematuhi regulasi terkait perpanjangan ijin, maka posisinya tidak lebih dari kumpulan arisan atau pengajian," katanya

Karena itu, sangat disayangkan jika adanya pernyataan jika SKT tidak bermanfaat.

"Pernyataan ini merupakan gambaran kepanikan dan ketidakberdayaan elite FPI berhadapan dengan negara," jelasnya.

Baca Juga

FPI Tegaskan Tak Ada Konsekuensi Hukum Jika Tolak Perpanjang Izin

Dia mengatakan, kekuatan negara terletak pada kemampuannya mengendalikan perilaku masyarakat. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies: Penonton di Bioskop tidak Saling Berbicara
Indonesia
Anies: Penonton di Bioskop tidak Saling Berbicara

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memberikan alasan membuka lagi bioskop di Jakarta

Catat! Ini Sanksi Bagi Warga yang Nekat Mudik
Indonesia
Catat! Ini Sanksi Bagi Warga yang Nekat Mudik

Sesuai aturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

Wali Kota Jakut Bantah Ada Kericuhan dengan Warga saat Penggusuran Sunter
Indonesia
Wali Kota Jakut Bantah Ada Kericuhan dengan Warga saat Penggusuran Sunter

Sigit Wijatmoko membantah terjadinya kerusuhan saat Pemprov DKI melakukan pembongkaran di kawasan Sunter Jaya.

 Dibebaskan Dari Penjara Karena Hukumannya 'Dikorting', Kubu Romy Puji MA
Indonesia
Dibebaskan Dari Penjara Karena Hukumannya 'Dikorting', Kubu Romy Puji MA

"Pak Romy mulai malam ini bisa berkumpul dengan keluarga melaksanakan ibadah Ramadhan ditengah ancaman Covid 19," kata Maqdir dalam keteranganya.

 Seorang Ibu Melahirkan di Tengah Kepungan Banjir Kawasan Daan Mogot
Indonesia
Seorang Ibu Melahirkan di Tengah Kepungan Banjir Kawasan Daan Mogot

Kanit Lantas Polsek Cengkareng, AKP Surya yang mendengar informasi ini kemudian membantu mengevakuasi ibu rumah tangga yang mau melahirkan ini.

Begini Jawaban Nasdem Disinggung Jokowi Cari Muka Terkait Presiden Tiga Periode
Indonesia
Begini Jawaban Nasdem Disinggung Jokowi Cari Muka Terkait Presiden Tiga Periode

Saan Mustopa menegaskan bahwa partainya tidak memiliki niatan mencari muka terkait wacana mengenai amendemen UUD 1945.

Pemprov DKI Cabut Izin Diskotek Black Owl
Indonesia
Pemprov DKI Cabut Izin Diskotek Black Owl

Terhitung sejak Senin 17 Februari 2020, Restaurant dan Pub Black Owl dipastikan tidak diizinkan beroperasi lagi.

Pendemo UU Ciptaker Jangan Anarkis, Ketua DPRD DKI: Sayang, Uang dari Rakyat Juga
Indonesia
Pendemo UU Ciptaker Jangan Anarkis, Ketua DPRD DKI: Sayang, Uang dari Rakyat Juga

"Tapi gak boleh anarkis, karena apapun juga yang dirusak itu uang rakyat, uang dari rakyat juga. Kan sayang," tuturnya.

Satgas Janji Berikan Informasi Akurat Soal Vaksin COVID-19
Indonesia
Satgas Janji Berikan Informasi Akurat Soal Vaksin COVID-19

Satgas Penanganan COVID-19 berharap masyarakat tidak berspekulasi terkait uji klinis dan berkembangnya informasi tidak resmi terkait harga vaksin COVID-19.

Takut Diributin Jika Rapat di Restoran, DPRD DKI Pilih Rapat di Puncak
Indonesia
Takut Diributin Jika Rapat di Restoran, DPRD DKI Pilih Rapat di Puncak

Meski di tangah pandemi corona, pembelaan Gilbert, Legislatif tetap harus membahas dan merampungkan KUPA APBD untuk kepentingan warga DKI. Karena ini menyangkut uang rakyat Jakarta.