FPI Dinilai Selalu Berbeda Sikap dan Berseberangan dengan Pemerintah Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia ( TPDI), Petrus Selestinus .(Ist/re1)

Merahputih.com - Ormas Front Pembela Islam (FPI) kerap memicu kontroversi dalam setiap aktivitasnya. Bahkan, sang pentolan, Rizieq Shihab sering jadi sorotan karena berurusan dengan hukum.

Praktisi hukum, Petrus Selestinus menilai, FPI selalu berbeda sikap dan berseberangan dengan Pemerintah. Terutama ketika berhadapan dengan persoalan penegakan hukum.

"Ini berpotensi menjadi sebuah kekuatan yang sulit dibendung dengan cara yang biasa," kata Petrus kepada Merahputih.com di Jakarta, Kamis (10/12).

Petrus melihat, pemerintah dan Polri selama ini terkesan membiarkan Ormas FPI dengan aktivitasnya. Sehingga tumbuh kebanggaan di dalam diri anggota FPI sebagai ormas yang kebal hukum dan bisa melakukan apa saja.

Ini terlihat dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan 10 dan 14 November lalu. "Polisi sering diolok-olok dan dilawan, ketika bertugas atau berhadapan dengan FPI di lapangan," jelas Petrus.

Ia menyebut, tugas membina ormas tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Tetapi sudah saatnya mesyarakat ikut ambil bagian dalam membina anggota FPI dengan cara masing-masing.

Dengan mengajak anggota FPI menjadi ormas Inklusif dan bersifat organik dalam ikatan kohesi sosial yang kuat. "Yaitu enggan mematuhi norma, standar, prosedure dan kriteria yang berlaku," ungkap Petrus.

Praktisi Hukum Petrus Salestinus
Praktisi Hukum Petrus Selestinus

Ia menambahkan, untuk memastikan bahwa FPI berada pada jalur yang benar dan legal konstitusional, maka FPI harus menjadi ormas Pemuda yang inklusif. Yakni bersifat organik dan mau diarahkan untuk bersinergi dengan ormas Pemuda lainnya.

"Ini guna melahirkan karya-karya besar di atas akhlak dan moral Pancasila," papar Petrus.

Pria yang juga Ketua Kongres Rakyat Flores Indonesia ini berharap, Mendagri Tito Karnavian mau turun tangan mengajak FPI membantu pemerintah meningkatkan kesehjateraan warga.

"Pemerintah perlu mengajak seluruh anggota ormas FPI untuk kembali ke jalan yang legal konstitusional dan inklusif," tutup Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia ini.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya diketahui telah menembak mati enam anggota laskar FPI saat mengawal rombongan keluarga Rizieq Shihab pergi ke luar kota.

Atas peristiwa itu, aparat kepolisian menyatakan bahwa penembakan dilakukan, karena polisi yang saat itu bertugas untuk melakukan penyelidikan diserang anggota laskar menggunakan senjata api. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penumpang KRL Naik 14 Persen Selama Dua Hari Lebaran
Indonesia
Penumpang KRL Naik 14 Persen Selama Dua Hari Lebaran

Volume pengguna KRL pada Sabtu (15/5) tercatat 328.495 pengguna atau meningkat 14 persen dibanding hari sebelumnya yang mencapai 287.471 orang.

Soal Putusan Praperadilan Rizieq, Mabes Polri Pasrah
Indonesia
Soal Putusan Praperadilan Rizieq, Mabes Polri Pasrah

Mekanisme praperadilan merupakan hak tersangka

KPK Tetapkan Dodi Reza Alex Noerdin sebagai Tersangka Kasus Suap
Indonesia
KPK Tetapkan Dodi Reza Alex Noerdin sebagai Tersangka Kasus Suap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Musi Banyuasin, Sumatra Selatan (Sumsel), Dodi Reza Alex Noerdin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan infrastruktur di Musi Banyuasin.

[Hoaks atau Fakta]: Robot Dirancang untuk Memberikan Vaksinasi Secara Paksa
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Robot Dirancang untuk Memberikan Vaksinasi Secara Paksa

Beredar video di Facebook yang menampilkan robot mengetuk pintu dan memberikan suntikan kepada manusia.

PKS Beberkan Tiga Alasan Kereta Cepat 'Haram' Pakai APBN
Indonesia
PKS Beberkan Tiga Alasan Kereta Cepat 'Haram' Pakai APBN

Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menuai penolakan

Alex Noerdin Batal Ditahan di Rutan KPK, Ada Apa?
Indonesia
Alex Noerdin Batal Ditahan di Rutan KPK, Ada Apa?

Tersangka dugaan tindak pidana korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumsel periode 2010-2019, Alex Nurdin batal ditahan di Rutan Kelas I Cipinang Cabang Rutan KPK.

Ini Kata Menpora Soal Kabar Penundaan PON Papua
Indonesia
Ini Kata Menpora Soal Kabar Penundaan PON Papua

Kemenpora membantah kabar yang beredar terkait penundaan Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) Papua XX menjadi tahun 2022.

Anak Buah Anies Beberkan 3 Pelanggaran PT Equity Life Indonesia saat PPKM Darurat
Indonesia
Anak Buah Anies Beberkan 3 Pelanggaran PT Equity Life Indonesia saat PPKM Darurat

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah menerangkan pihaknya menemukan sejumlah pelanggaran PT Equity Life yang ditemukan pada Selasa (6/7)

[Hoaks atau Fakta]: Sido Muncul Bagikan Uang Tunai Rp 175 Juta
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Sido Muncul Bagikan Uang Tunai Rp 175 Juta

Informasi kuis berhadiah diinformasikan melalui website www.sidomuncul.co.id atau media sosial resmi Sido Muncul.

RUU PKS Jadi TPKS, Ketua Panja: Jangan Saling Tuding Tidak Pancasilais
Indonesia
RUU PKS Jadi TPKS, Ketua Panja: Jangan Saling Tuding Tidak Pancasilais

Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual telah menunjukkan keseriusan dan kerja keras dalam merealisasikan.