FPI Berencana Ganti Nama, Begini Kata Polisi Petugas membongkar atribut-atribut saat menutup markas DPP Front Pembela Islam (FPI), di Petamburan, Jakarta, Rabu (30/12). ANTARA FOTO/Akbar N Gumay

Merahputih.com - Polri enggan menanggapi deklarasi perubahan nama Front Pembela Islam (FPI) menjadi Front Persatuan Islam. Polri tetap berpatokan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) enam pejabat tinggi.

"Kami sekarang fokus bahwa menyangkut dengan kegiatan Front Pembela Islam, atribut, simbol-simbol Front Pembela Islam ya, kami kembali saja kepada Surat Keputusan Bersama," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Rusdi Hartono di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (31/12).

Baca Juga

TNI-Polri Geruduk Markas FPI, Tujuh Orang Dibawa ke Polda Metro

Pada Rabu (30/12), Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan Pemerintah menghentikan kegiatan dan aktivitas FPI dalam bentuk apa pun. FPI tak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa.

FPI sejak 20 Juni 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas. Namun sebagai organisasi, FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban, keamanan dan bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan, sweeping secara sepihak, provokasi, dan lainnya.

Mahfud menyebut berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai putusan MK tertanggal 23 Desember 2014, Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan FPI.

"Kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, dianggap tidak ada dan harus ditolak, terhitung hari ini," ujar Mahfud.

Pencopotan atribut FPI di Jalan Petamburan III usai FPI dilarang beroperasi di Indonesia, Rabu (30/12/2020). (ANTARA/HO/Dokumentasi Dandim 0501/JP BS)

Hal itu juga tertuang dalam keputusan bersama 6 pejabat tinggi di kementerian/lembaga, yaitu Mendagri Tito Karnavian, Menkumham Yasonna Laoly, Menkominfo Jhonny G Plate, Jaksa Agung Burhanuddin, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, dan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar.

Namun di hari yang sama, sejumlah tokoh eks pentolan FPI langsung mendeklarasikan Front Persatuan Islam setelah Front Pembela Islam dinyatakan sebagai organisasi terlarang.

Kuasa hukum Front Persatuan Islam Aziz Yanuar membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan deklarasi. "Benar sudah dideklarasikan," ujar Aziz dikutip Antara.

Sejumlah tokoh yang menjadi deklarator Front Persatuan Islam adalah Habib Abu Fihir Alattas, Abdurrahman Anwar, Ahmad Sabri Lubis, Munarman, Abdul Qadir Aka, Awit Mashuri, Haris Ubaidillah.

Kemudian, Habib Idrus Al Habsyi, Idrus Hasan, Habib Ali Alattas, Tuankota Basalamah, Habib Syafiq Alaydrus, Baharuzaman, Amir Ortega, Syahroji, Waluyo, Joko, dan M Luthfi. "Saya sendiri sebagai kuasa hukum Front Persatuan Islam," kata Aziz.

Baca Juga

FPI Jadi Organisasi Terlarang, Anak Buah Prabowo Sebut Pembunuhan Demokrasi

Front Persatuan Islam menilai pembubaran yang dilakukan Pemerintah terhadap Front Pembela Islam melanggar konstitusi.

"Keputusan Bersama tersebut adalah melanggar konstitusi dan bertentangan dengan hukum, secara substansi Keputusan Bersama tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, baik dari segi legalitas maupun dari segi legitimasi," demikian isi pernyataan Front Persatuan Islam. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Antrean Tak Terkendali, Polisi Hentikan Vaksinasi Pasar Tanah Abang
Indonesia
Antrean Tak Terkendali, Polisi Hentikan Vaksinasi Pasar Tanah Abang

Polisi sempat menyetop vaksinasi COVID-19 di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (22/2).

PDIP dan Gerindra Berpeluang Koalisi di Pemilu 2024
Indonesia
PDIP dan Gerindra Berpeluang Koalisi di Pemilu 2024

Jerry mengatakan ini jadi pengingat bahwa antara Gerindra dan PDIP merupakan dua partai yang harmonis, setelah pada 2014 hingga 2019.

Pembuat Soal Ujian 'Anies Diejek Mega' Minta Maaf, Mengaku Khilaf
Indonesia
Pembuat Soal Ujian 'Anies Diejek Mega' Minta Maaf, Mengaku Khilaf

Ia juga menyampaikan maaf pada Gubernur Anies Baswedan

Pencairan Anggaran COVID-19 Daerah Minim, Politikus Gerindra Sarankan Hal Ini
Indonesia
Pencairan Anggaran COVID-19 Daerah Minim, Politikus Gerindra Sarankan Hal Ini

Untuk mengatasi semua keluhan masyarakat secara cepat dan tepat

Vaksin Tokoh Agama DKI, Anies: Mereka Harus Jaga Umat
Indonesia
Vaksin Tokoh Agama DKI, Anies: Mereka Harus Jaga Umat

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk para alim ulama.

Sakti Wahyu Trenggono Jadi Menteri KP, Begini Tanggapan Edhy Prabowo
Indonesia
Sakti Wahyu Trenggono Jadi Menteri KP, Begini Tanggapan Edhy Prabowo

"Selamat dengan jabatan yang baru, semoga dalam menjalankan tugas tetap lancar dan sukses," kata Edhy

Pemkot Siapkan Solo Techno Park Sebagai Tempat Karantina Pemudik
Indonesia
Pemkot Siapkan Solo Techno Park Sebagai Tempat Karantina Pemudik

Dalam aturan PPKM mikro tersebut, Pemkot Solo memutuskan menyiapkan Solo Techno Park (STP) sebagai tempat karantina masyarakat yang nekat mudik saat Lebaran nanti.

Jokowi Izinkan Industri Impor Garam dan Gula Secara Langsung
Indonesia
Jokowi Izinkan Industri Impor Garam dan Gula Secara Langsung

Kebutuhan impor garam dan gula untuk bahan baku industri terus meningkat setiap tahunnya. Untuk kebutuhan garam industri pada 2020, terjadi kenaikan 6,8 persen dibandingkan 2019.

Jumlah Pemilih Awal Pilpres Amerika Capai Rekor Tertinggi
Dunia
Jumlah Pemilih Awal Pilpres Amerika Capai Rekor Tertinggi

Kekhawatiran tentang kemungkinan penularan virus corona di tempat-tempat pemungutan (TPS) suara pada Hari Pemilihan juga telah mendorong lebih banyak orang untuk memberikan suara di TPS lebih dini.

Kejaksaan Agung Didesak Cabut Aturan Penghapusan Uang Ganti Korupsi
Indonesia
Kejaksaan Agung Didesak Cabut Aturan Penghapusan Uang Ganti Korupsi

Peraturan Kejaksaan Agung ini dikhawatirkan membuka peluang permufakatan jahat untuk para koruptor.