Forum Zakat Sebut ACT Bukan Bagian dari Organisasi dan Ekosistem Pengelola Zakat Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar dalam konferensi pers di Kantor ACT, Jakarta, Senin (4-7-2022). ANTARA/Asep Firmansyah/pri.

MerahPutih.com - Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) tengah jadi perbincangan publik. Konflik internal sampai dengan dugaan penggunaan dana jumbo untuk operasional dan pengurus jadi sorotan publik.

Ketua Forum Zakat Bambang Suherman menyebut, jika ACT bukan bagian dari organisasi dan ekosistem pengelola zakat menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Baca Juga:

ACT Klaim Lakukan Pemotongan Besaran Gaji sampai 70 Persen

Bambang menjelaskan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengatur ketat penyelenggaraan dan pengawasan organisasi pengelola zakat.

Menurut ketentuan, kata ia, pengawasan organisasi pengelola zakat dilakukan secara berlapis dengan melibatkan Kementerian Agama, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) guna meminimalkan potensi penyelewengan dana publik serta konflik kepentingan di dalam tubuh organisasi.

Bambang mengatakan, pengawasan organisasi pengelola zakat (OPZ) mencakup pengawasan internal berupa audit internal serta audit dari pengawas syariah yang terakreditasi oleh Majelis Ulama Indonesia.

"Kemudian mekanisme pengawasan eksternal yang melibatkan audit kepatuhan syariah oleh Kementerian Agama serta pelaporan rutin per semester kepada Baznas," katanya sebagaimana dikutip dalam keterangan tertulis Forum Zakat yang diterima di Jakarta, Selasa, Juli 2022.

Bambang mengatakan, regulasi juga mewajibkan setiap organisasi pengelola zakat diaudit oleh kantor akuntan publik dan mempublikasikan hasil audit melalui saluran komunikasi yang tersedia.

Selain itu, menurut Forum Zakat, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang pengelolaan zakat sudah disahkan guna mewujudkan ekosistem zakat yang menjunjung tinggi transparansi pengelolaan keuangan dan akuntabilitas program serta manajemen organisasi pengelola zakat.

Forum Zakat menyatakan bahwa alokasi dana operasional organisasi pengelola zakat diatur sangat ketat sesuai Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Amil Zakat dan Keputusan Menteri Agama Nomor 606 Tahun 2020 tentang Pedoman Audit Syariah.

Menurut fatwa MUI dan Keputusan Menteri Agama, alokasi dana untuk operasional organisasi pengelola zakat tidak melebihi seperdelapan atau 12,5 persen dari dana zakat yang terhimpun dan 20 persen dari jumlah dana infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang tergalang dalam satu tahun.

Bambang menekankan bahwa regulasi, mekanisme pengawasan, kode etik lembaga, serta standar kompetensi berlaku bagi organisasi pengelola zakat di bawah payung hukum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011.

"Tingkat kepatuhan dan kedisiplinan OPZ terhadap regulasi, mekanisme pengawasan, kode etik, serta standar kompetensi pengelolaan zakat menjadi titik tumpu yang turut menyumbang tumbuh kembang kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana kedermawanan publik melalui OPZ," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Bareskrim Polri Mulai Usut Kasus Dugaan Penyelewengan Dana Umat oleh ACT

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polda Metro Sebut Sudah Ada 7 Juta Warga DKI Mudik hingga H-2 Lebaran
Indonesia
Polda Metro Sebut Sudah Ada 7 Juta Warga DKI Mudik hingga H-2 Lebaran

Polda Metro Jaya sendiri mencatat sudah ada jutaan warga DKI Jakarta san sekitarnya yang mudik ke kampung halamannya.

Marak Investasi Bodong, Polisi Jangan Hanya Tunggu Aduan
Indonesia
Marak Investasi Bodong, Polisi Jangan Hanya Tunggu Aduan

Kasus investasi bodong sudah sering dilaporkan. Namun nyatanya praktik penipuan semacam ini masih beredar di masyarakat.

Keluarga Korban Kecewa Dua Tersangka Kasus Pembunuhan Menwa UNS Tak Dihadirkan saat Sidang
Indonesia
Keluarga Korban Kecewa Dua Tersangka Kasus Pembunuhan Menwa UNS Tak Dihadirkan saat Sidang

Pengadikan Negeri (PN) Surakarta, Jawa Tengah menggelar sidang perdana kasus dugaan pembunuhan Menwa Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Rabu (2/2).

BMKG Ungkap Penyebab Banjir Bandang di Malang dan NTT
Indonesia
BMKG Ungkap Penyebab Banjir Bandang di Malang dan NTT

BMKG terus mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem

KPU Harap Revisi UU Pemilu Rampung Desember 2022
Indonesia
KPU Harap Revisi UU Pemilu Rampung Desember 2022

DPR dan pemerintah perlu segera merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Bupati Banjarnegara Terancam Pasal Pencucian Uang
Indonesia
Bupati Banjarnegara Terancam Pasal Pencucian Uang

KPK menyatakan pihaknya membuka kemungkinan menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono.

Wamen Angela Tanoesoedibjo Pingsan di Keraton Solo, Gibran Ikut Panik
Indonesia
Wamen Angela Tanoesoedibjo Pingsan di Keraton Solo, Gibran Ikut Panik

Wali Kota Gibran dan Wamen Angela duduk sampingan dengan PB XIII beserta permaisurinya saat acara.

Partai Berkarya Ikut Koalisi Partai Nonparlemen Ajukan Judicial Review Presidential Threshold
Indonesia
Partai Berkarya Ikut Koalisi Partai Nonparlemen Ajukan Judicial Review Presidential Threshold

Dalam pertemuan Koalisi Parpol Nonparlemen pada 23 Februari 2022 lalu di Restoran Plataran, Menteng, Jakarta, diputuskan untuk mewacanakan menjadi satu koalisi guna kontestasi pencapresan tahun 2024.

Tinjau Vaksinasi Pelajar SLB di DIY, Jokowi: Tetap Patuhi Prokes
Indonesia
Tinjau Vaksinasi Pelajar SLB di DIY, Jokowi: Tetap Patuhi Prokes

“Kita semuanya, masyarakat harus sadar bahwa Covid selalu megintip kita sehingga protokol kesehatan harus terus dilakukan terutama memakai masker,” sambungnya

Puji Penangkapan Muhammad Kece, Muhammadiyah Sebut Keberagaman di Indonesia Mesti Dijaga
Indonesia
Puji Penangkapan Muhammad Kece, Muhammadiyah Sebut Keberagaman di Indonesia Mesti Dijaga

PP Pemuda Muhammadiyah pun mengajak seluruh masyarakat terus merawat persatuan