Forum B20 Ingin Jadikan UMKM Penggerak Ekonomi Dunia

MerahPutih.com - Presidensi G20 Indonesia diharapkan dapat menghasilkan terobosan yang dapat membantu pemulihan ekonomi dunia setelah pandemi COVID-19.

Dalam Forum Business 20 (B20) tengah dibahas empat rekomendasi kebijakan ekonomi inklusif yang akan disampaikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yaitu perdagangan bebas (free trade), ekonomi digital, inklusifitas, dan ekonomi hijau .

Baca Juga:

BPOM Awasi Peredaran Pangan di Sekitar Lokasi KTT G20

Chair Trade & Investment Task Force B20 Arif Rachmat memaparkan, aspek rekomendasi ekonomi inklusif ialah memastikan investasi bisnis memberi dampak positif bagi semua pihak, termasuk dengan melibatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam rantai nilai global.

"Para UMKM dinyatakan akan diberdayakan melalui peningkatan keahlian serta perluasan akses terhadap keuangan, pasar, dan teknologi," katanya.

Forum B20 sedang mempersiapkan berbagai program warisan yang diharapkan dapat dijalankan oleh perusahaan-perusahaan anggota B20, serta dapat diteruskan pada presidensi selanjutnya.

Salah satu program warisan yang digagas adalah kemitraan dengan UMKM melalui skema Inclusive Closed Loop untuk menjadikan UMKM sebagai fokus utama dalam menggerakkan ekonomi di Indonesia dan global.

Selain itu kolaborasi antara pemerintah dengan pihak swasta juga merupakan kunci utama dalam pemulihan ekonomi.

Co-Chair Trade & Investment Task Force B20 Dr Juan José Daboub menyampaikan urgensi pelibatan komunitas bisnis dalam B20 bertujuan agar suara pihak swasta didengar demi terwujudnya kebijakan yang lebih baik.

"Forum ini mendukung target Presidensi G20 Indonesia terkait peran nyata pelaku bisnis untuk mendorong transformasi digital, serta memperluas akses UMKM agar dapat bersaing dan menjadi bagian dari rantai pasok global melalui skema Inclusive Closed Loop,” ujarnya.

Ia menegaskan, peran berbagai korporasi telah membantu perkembangan bisnis dan meningkatkan daya saing UMKM.

"Kolaborasi antara pelaku usaha dan UMKM juga membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah, yaitu berupa kebijakan dan program yang inklusif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, tanpa terkecuali,” ungkap dia yang juga anggota direksi PMI.

Baca Juga:

Menteri Luhut Sebut Persiapan KTT G20 di Bali Sudah Paten