Formasi CPNS 2021, Instansi Pusat Diwajibkan Akomodir Orang Papua Ilustrasi PNS. (ANTARA/Edo Purmana/21)

MerahPutih.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberi karpet merah kepada putra putri asli Papua dan Papua Barat dalam melamar calon pegawai negeri sipil (PNS) pada formasi tahun 2021.

Tahun ini, Kementerian PANRB bakal membuka kebutuhan CPNS sebanyak 1.275.387 formasi. Dengan rincian, pemerintah pusat sebanyak 83.669 formasi dan pemerintah daerah formasinya 1.191.718.

"lnstansi pusat wajib mengalokasikan kebutuhan jabatan bagi kebutuhan khusus putra/putri Papua dan Papua Barat," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian PANRB Katmoko Ari Sambodo melalui kanal Youtube Kementerian PANRB dalam acara Kupas Tuntas Seleksi CPNS 2021, Senin (14/6).

Baca Juga:

Ini Peluang dan Formasi Bagi Disabilitas Ikut Seleksi CPNS dan PPPK

Katmoko melanjutkan, bagi lnstansi pusat yang mendapat alokasi kebutuhan PNS kurang dari 200 formasi, paling tidak mengakomodir 1 warga Papua. Sedangkan yang mendapat kebutuhan PNS antara 201 sampai dengan 1000, bisa 2 kebutuhan orang papua.

"Yang mendapat kebutuhan PNS antara 1001 sampai dengan 2000. paling sedikit 3 kebutuhan," terangnya.

Ujian CPNS. (Foto: Antara)
Ujian CPNS. (Foto: Antara)

Lalu, instansi pusat yang mendapat alokasi kebutuhan PNS di atas 2001 kebutuhan, paling tidak 4 warga asli Papua yang dipekerjakan jadi pegawai ASN.

"Jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk formasi khusus tersebut disyaratkan agar pada kebutuhan tersebut ditetapkan juga untuk formasi umum dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama.

Baca Juga:

Ketahuan Pakai 2 NIK KTP Berbeda, Pelamar CPNS dan PPPK Dinyatakan Gugur

Katmoko menerangkan, pelamar yang melamar CPNS pada kebutuhan khusus putra putri Papua dan Papua Barat merupakan keturunan asli warga bumi Cendrawasih berdasarkan garis keturunan orang tua.

"Dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir dan surat keterangan dari kepala desa atau kepala suku," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

KemenPAN RB Buka Formasi CPNS Disabilitas, Pelamar Wajib Kirim Video Keseharian

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jakarta Tunggu Kepastian Mekanisme Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Jakarta Tunggu Kepastian Mekanisme Vaksinasi COVID-19

Pemerintah pusat telah menargetkan ada 107 juta orang dari 160 juta penduduk di rentang usia 18-59 tahun yang divaksinasi sepanjang 2020-2022.

KPK-Polri Berkomitmen Lanjutkan Kerja Sama Pemberantasan Korupsi
Indonesia
KPK-Polri Berkomitmen Lanjutkan Kerja Sama Pemberantasan Korupsi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyambut kedatangan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di gedung KPK, Selasa (9/2).

Anies Izinkan Warga Tak Pakai Masker saat Berolahraga di Luar Ruangan
Indonesia
Anies Izinkan Warga Tak Pakai Masker saat Berolahraga di Luar Ruangan

Ragulasi itu mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan COVID-19.

Pemberlakuan Ganjil Genap Bisa Blunder Jika Transportasi Umum Tidak Ditambah
Indonesia
Pemberlakuan Ganjil Genap Bisa Blunder Jika Transportasi Umum Tidak Ditambah

Menurut Rusdy, penguatan moda transportasi umum perlu dilakukan agar tidak terjadi penumpukan di angkutan umum ketika ganjil genap kembali diberlakukan.

Perang Lawan COVID-19 Belum Selesai meski Sudah Ada Vaksin
Indonesia
Perang Lawan COVID-19 Belum Selesai meski Sudah Ada Vaksin

Kemenkes menegaskan perilaku memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir (3M) tetap harus dilakukan meskipun sudah ada vaksin

Kebijakan Penyaluran Kredit Mulai Longgar
Indonesia
Kebijakan Penyaluran Kredit Mulai Longgar

Hasil survei mengindikasikan responden tetap optimistis terhadap pertumbuhan kredit untuk keseluruhan 2021 dengan perkiraan bisa mencapai enam persen pada akhir tahun.

Ini Alasan Bareskrim Ambil Alih Penanganan Kasus Rizieq Shihab
Indonesia
Ini Alasan Bareskrim Ambil Alih Penanganan Kasus Rizieq Shihab

Bareskrim Polri turun tangan mengusut dugaan pelanggaran protokol kesehatan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di Jakarta.

MA Perberat Hukuman Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan
Indonesia
MA Perberat Hukuman Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan

Wakil Ketua MA bidang Yudisial itu menerangkan, majelis hakim memperberat putusan pidana penjara Wahyu dari semula enam tahun di tingkat banding menjadi tujuh tahun.

Ketua DPR Minta Anggaran COVID-19 Digunakan untuk Perlindungan Anak
Indonesia
Ketua DPR Minta Anggaran COVID-19 Digunakan untuk Perlindungan Anak

Ketua DPR RI Puan Maharani terus mendorong pemerintah untuk mempercepat realisasi belanja anggaran penanganan COVID-19. Belanja tersebut salah satunya harus dipergunakan untuk perlindungan anak-anak Indonesia yang terdampak pandemi.