Formappi Sebut 7 Fraksi DPRD DKI Langgar Tatib karena Tak Ikut Rapur Formula E Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta soal hak interpelasi Formula E. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Tujuh Fraksi DPRD DKI Jakarta yang menolak pengguliran hak interpelasi Formula E justru dianggap menyalahi aturan tata tertib (Tatib) DPRD. Mereka menyatakan sikap di luar forum resmi, dan tidak hadir dalam rapat paripurna (Rapur) interpelasi.

Hingga akhirnya DPRD DKI terpecah menjadi dua kubu, antar fraksi yang dukung interpelasi yakni PDI Perjuangan dan PSI serta fraksi menolak interpelasi yaitu Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, Golkar, Nasdem, dan PPP-PKB.

Baca Juga

Begini Kata Pemprov DKI Soal Tak Hadiri Rapur Interpelasi Formula E

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, sikap politik yang dibumbui drama ini, diperlihatkan melalui rangkaian aksi 7 Fraksi yang menolak usulan interpelasi.

"Jika menyatakan menolak, mereka hanya perlu mengikuti rapat paripurna untuk memastikan usulan penggunaan hak interpelasi gagal dilanjutkan. Toh, secara jumlah mereka dominan terhadap fraksi-fraksi pengusul," ujar Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus di Jakarta, Kamis (30/9).

Lucius pun menganggap perseteruan antara dua kubu DPRD DKI soal interpelasi Formula E terlalu berlebihan. Ia menilai, proses pengusulan penggunaan interpelasi di DPRD DKI didramatisir.

"Hingga substansi yang menjadi alasan pengajuan interpelasi pun kian dipinggirkan," ungkap Lucius.

Situasi Rapat Paripurna Interpelasi Formula E, Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/9/2021). ANTARA/Ricky Prayoga

Seperti diketahui, Selasa (28/9), DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna (Rapur) hak interpelasi Formula E. Namun sayangnya kegiatan itu tidak dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Wagub DKI, Ahmad Riza Partia.

Tak cuma itu, 7 fraksi DPRD dan empat Wakil Ketua DPRD yang menolak interpelasi Formula E tak ikut dalam Rapur interpelasi.

Paripurna terpaksa ditunda pimpinan rapat Prasetyo Edi Marsudi karena tak memenuhi kuorum.

Bahkan di hari Rapur itu, 7 Fraksi berbondong-bondong melaporkan Prasetyo ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI lantaran menggelar Rapur dengan menyalahi mekanisme yang ada.

Tujuh fraksi ini memandang rapat paripurna interpelasi adalah ilegal. Sebab, Prasetyo menetapkan jadwal rapat paripurna interpelasi dalam Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI tanpa ada pemberitahuan agenda tersebut sebelumnya. (Asp)

Baca Juga

Ketua DPRD DKI Sebut Diskusi Interpelasi Formula E di Restoran Bentuk Parlemen Jalanan

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Waspada Peningkatan COVID-19 Jelang Nataru, Kapolri: Tak Boleh Lalai
Indonesia
Waspada Peningkatan COVID-19 Jelang Nataru, Kapolri: Tak Boleh Lalai

Karena di negara tetangga kita masih terjadi fluktuasi terhadap angka covid

[HOAKS atau FAKTA]: Minyak Goreng Asal Malaysia Mengandung Minyak Babi
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Minyak Goreng Asal Malaysia Mengandung Minyak Babi

Minyak goreng dengan merk ASRI telah terdaftar di lembaga halal Malaysia dan merupakan keluaran Syarikat Asri Vegetable Oil Products Sdn Bhd.

 Sekolah di Surabaya Dilarang Jualan Seragam
Indonesia
Sekolah di Surabaya Dilarang Jualan Seragam

Disdik telah menggelar pertemuan terkait penggunaan seragam tersebut. Selain itu, pihaknya juga menutup penjualan seragam di koperasi sekolah.

Ragu Soal Keamanan, Pemda DIY Hentikan Wahana Ngopi in The Sky
Indonesia
Ragu Soal Keamanan, Pemda DIY Hentikan Wahana Ngopi in The Sky

Penghentian dilakukan lantaran pengelola wahana belum mengantongi izin serta belum sesuai dengan standar keamanan.

Indonesia Darurat Kebocoran Data, Nasdem: RUU PDP Perlu Segera Disahkan
Indonesia
Indonesia Darurat Kebocoran Data, Nasdem: RUU PDP Perlu Segera Disahkan

Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan nengatakan, kebutuhan regulasi tentang perlindungan data pribadi dan otoritas perlindungan data independen sangat tinggi.

 Buka Tutup Tol Layang Mohammed Bin Zayed Jadi Diskresi Polisi
Indonesia
Buka Tutup Tol Layang Mohammed Bin Zayed Jadi Diskresi Polisi

Buka tutup lajur di Ruas Jalan Tol Layang MBZ, sebagai upaya antisipasi kepadatan lalu lintas dalam pelayanan arus mudik hingga arus balik mendatang.

Bar dan Klub di Bandung Banyak Langgar Prokes, Luhut: Triknya Matikan Lampu Depan
Indonesia
Bar dan Klub di Bandung Banyak Langgar Prokes, Luhut: Triknya Matikan Lampu Depan

Pemerintah menemukan sejumlah bar dan tempat hiburan malam di Bandung melanggar prokes pada aturan PPKM Level 1.

KPK Sebut 95 Persen LHKPN Pejabat Negara Tidak Akurat
Indonesia
KPK Sebut 95 Persen LHKPN Pejabat Negara Tidak Akurat

"Di samping kecepatan verifikasi ini ternyata 95 persen LHKPN yang kita lakukan pemeriksaan, detail terhadap kebenaran isinya itu 95 persen memang tidak akurat secara umum," kata Pahala dalam webinar bertajuk 'Apa Susahnya Lapor LHKPN Tepat Waktu dan Akurat', Selasa (7/9).

Kejar Target Jokowi, Polri Laksanakan Vaksinasi Serentak 34 Polda
Indonesia
Kejar Target Jokowi, Polri Laksanakan Vaksinasi Serentak 34 Polda

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kegiatan vaksinasi massal yang digelar di seluruh Indonesia atau 34 polda.

Mudik Gratis Dishub DKI Terisi 66 Persen
Indonesia
Mudik Gratis Dishub DKI Terisi 66 Persen

Kuota mudik gratis tersebut telah terisi lebih dari 66 persen yang diikuti oleh para pemudik dari seluruh wilayah DKI Jakarta.