Formappi Duga Ada yang Bekingi Djoko Tjandra Peneliti Formappi Lucius Karus. Foto: MP/Asropih

MerahPutih.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mempertanyakan dilanjutkannya pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja dalam masa reses DPR oleh Badan Legislasi (Baleg). Untuk diketahui, DPR sedang masuk dalam masa reses sejak 16 Juli 2020 lalu.

"Pertanyaannya kenapa kegiatan pembahasan RUU ini tidak dilarang? Aturan mana di Tatib DPR yang mengecualikan pembahasan legislasi bisa terus dilanjutkan pada masa reses?" kata Lucius kepada wartawan di Jakarta, Kamis (23/7)

Baca Juga

Kebut RUU Ciptaker Saat Reses, DPR Pancing Amarah dan Rasa Curiga Rakyat

Lucius membandingkan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III yang ditolak pimpinan DPR berdasarkan hasil Badan Musyawarah (Bamus) dengan alasan sedang reses. Menurut dia, DPR tak konsisten menjalankan Tata Tertib DPR.

"Penolakan yang disampaikan oleh Pimpinan DPR tampak tidak konsisten jika mengacu ke Tata Tertib DPR," ujarnya.

Terdakwa dalam kasus Bank Bali, Djoko S. Tjandra di sidang Pengadilan negeri Jakarta Selatan, Senin (28/2/2000). (ANTARA FOTO/Str/Irham/aa.)
Terdakwa dalam kasus Bank Bali, Djoko S. Tjandra di sidang Pengadilan negeri Jakarta Selatan, Senin (28/2/2000). (ANTARA FOTO/Str/Irham/aa.)

Lucius menjelaskan, jika Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengacu pada Pasal 1 dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, khususnya aturan mengenai masa reses, alasan tersebut dapat diterima.

Aturan tersebut berbunyi "Masa reses merupakan masa di mana DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja".

Lucius mengatakan, Pasal 1 ini didukung Pasal 52 ayat 2 yang menyatakan, apabila dalam masa reses ada masalah menyangkut wewenang dan tugas DPR yang dianggap mendasar dan perlu segera diambil keputusan, pimpinan DPR secepatnya memanggil Badan Musyawarah untuk mengadakan rapat setelah mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi.

Menurut Lucius, tidak ada aturan dalam Tata Tertib DPR yang membedakan rapat pembahasan RUU dan rapat dalam fungsi pengawasan. Oleh karenanya, ia menilai, aturan tatib yang dibuat DPR itu tidak konsisten.

"Yang langsung terlihat adalah betapa tidak konsistennya aturan Pasal 1 maupun pasal 52 diterapkan oleh DPR saat ini," ujarnya.

Lucius mengatakan, dari perbedaan perlakuan atas dua kegiatan DPR di masa reses tersebut. Ia menilai, pimpinan DPR tebang pilih dalam memberikan izin untuk berkegiatan di masa reses.

"Kelihatan sekali ada tebang pilih dalam hal ijin pimpinan bagi DPR untuk berkegiatan di dalam kompleks DPR pada masa reses. Padahal Tatib tak pernah memberikan pengecualian hanya untuk pembahasan legislasi tetapi tidak untuk pelaksanaan fungsi pengawasan," ucapnya.

Ia menduga, penolakan izin RDP Komisi III sangat kuat karena isu buron Djoko Tjandra yang menjadi pokok pembahasan-pembahasannya.

"Sangat mungkin kemudahan Djoko Tjandra keluar masuk Indonesia dengan status buron itu memang karena di-backing elite politik atau minimal punya hubungan dengan jejaring mafia politik baik yang di parlemen maupun di partai politik," kata dia.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Komisi III DPR RI melakukan pengawasan kelapangan ke mitra kerjanya Kepolisian, Kejaksaan dan Kemenkumhan dalam rangka melakukan fungsi pengawasan kasus dokumen berupa surat jalan buronan Djoko Tjandra

Azis menjelaskan berdasarkan Tatib DPR, masa reses adalah masa bagi anggota dewan melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar kompleks parlemen untuk melaksanakan kunjungan kerja.

Baca Juga

Dilaporkan ke Bareskrim Gegara Azis Syamsudin, Boyamin Siap Buka-bukaan

Kemudian, sesuai Tatib DPR Pasal 52 ayat dalam melaksanakan tugas Badan Musyawarah dapat menentukan jangka waktu penanganan suatu rancangan undang-undang, memperpanjang waktu penanganan suatu rancangan undang-undang.

"Karena tatib DPR berbunyi seperti itu jadi jangan kita ngotot tetapi substansi masalah kasus buronan Djoko Tjandra harus segera dilakukan pengawasan oleh Komisi III DPR RI. Tatib DPR kan dibuat bersama untuk dilaksanakan seluruh Anggota Dewan, jadi saya nngak habis pikir ada yang ngotot seperti itu ada apa ini," pungkas Azis. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Haris Azhar Beberkan Dugaan Rekayasa Sidang Kasus Novel Baswedan
Indonesia
Haris Azhar Beberkan Dugaan Rekayasa Sidang Kasus Novel Baswedan

"Nuansa rekayasa sangat kental. Terbukti, sebagaimana ciri pengadilan rekayasa, banyak keanehan dalam persidangan," kata Haris

Pengamat: Rekomendasi Pelonggaran PSBB Patut Diragukan Urgensinya
Indonesia
Pengamat: Rekomendasi Pelonggaran PSBB Patut Diragukan Urgensinya

Positif COVID-19 dengan jumlah lebih dari 100 dari 1.065 orang bukanlah jumlah yang biasa

Pekan Depan, Bareskrim Garap Jenderal Penerima Suap Djoko Tjandra
Indonesia
Pekan Depan, Bareskrim Garap Jenderal Penerima Suap Djoko Tjandra

Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dirtipikor) Mabes Polri menetapkan JST (Joko Soegiarto Tjandra) dan (TS) Tomy Sumardi sebagai pemberi suap.

Ingatkan Kader Gerindra, Prabowo: Saya Bersaksi Jokowi Berjuang Demi Rakyat
Indonesia
Ingatkan Kader Gerindra, Prabowo: Saya Bersaksi Jokowi Berjuang Demi Rakyat

Kesaksian Prabowo berdasarkan pengalamannya 6 bulan menjadi anggota Kabinet Presiden Jokowi.

Pendemo UU Ciptaker Jangan Anarkis, Ketua DPRD DKI: Sayang, Uang dari Rakyat Juga
Indonesia
Pendemo UU Ciptaker Jangan Anarkis, Ketua DPRD DKI: Sayang, Uang dari Rakyat Juga

"Tapi gak boleh anarkis, karena apapun juga yang dirusak itu uang rakyat, uang dari rakyat juga. Kan sayang," tuturnya.

Sertifikat Vaksinasi untuk Pelaku Perjalanan Masih Sebatas Wacana
Indonesia
Sertifikat Vaksinasi untuk Pelaku Perjalanan Masih Sebatas Wacana

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menyebut, hingga saat ini, sertifikat vaksinasi belum menjadi syarat pelaku perjalanan.

Hari Terakhir PSBB, Pemprov DKI Salurkan 84.838 Paket Sembako ke Warga Miskin
Indonesia
Hari Terakhir PSBB, Pemprov DKI Salurkan 84.838 Paket Sembako ke Warga Miskin

Target penerima bantuan sosial sebanyak 1,2 juta keluarga yang bermukim di DKI.

Wagub Tanggapi Unjuk Rasa HMI Terkait Korupsi di DKI
Indonesia
Wagub Tanggapi Unjuk Rasa HMI Terkait Korupsi di DKI

Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria memastikan pemerintahannya bebas dari tindak pidana korupsi terkait unjuk rasa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Update Kasus Corona DKI Rabu (30/9): 74.368 Positif, 60.320 Sembuh
Indonesia
Update Kasus Corona DKI Rabu (30/9): 74.368 Positif, 60.320 Sembuh

Untuk jumlah kasus konfirmasi secara total di Jakarta sampai hari ini sebanyak 74.368 kasus.

Polda Metro Jaya Tangkap 4 Pengedar Dollar Palsu di Bekasi
Indonesia
Polda Metro Jaya Tangkap 4 Pengedar Dollar Palsu di Bekasi

Polda Metro Jaya menangkap empat pelaku pengedar uang dollar Amerika Serikat palsu di wilayah Bekasi, Jawa Barat.