Fitra Desak BPK Audit Anggaran APBD DKI 2020 yang Dibahas di Puncak Ilustrasi Gedung DPRD DKI Jakarta. (ANTARA/Ricky Prayoga)

MerahPutih.com - Keputusan DPRD DKI Jakarta menggelar rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 di Grand Cempaka Resort Puncak, Bogor, Jawa Barat mendapatkan kritikan pedas.

Seharusnya kata Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Misbah Hasan pembahasan APBD Perubahan DKI 2020 ini tetap digelar di gedung DPRD DKI dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang ketat.

Dengan pelaksanaan di Gedung Parlemen Kebon Sirih, menurut Misbah, masyarakat DKI bisa memantau dan mengawasi uangnya sendiri.

Baca Juga

Takut Diributin Jika Rapat di Restoran, DPRD DKI Pilih Rapat di Puncak

"Agar warga DKI atau masyarakat sipil dapat memantau sebagai bentuk kontrol," papar Misbah saat dikonfirmasi, Rabu (21/10).

Misbah menilai, alasan legislator Kebon Sirih mengadakan rapat di Kota Hujan, untuk menghindari COVID-19 tidak tepat. Sebabnya, kawasan Bogor masih masuk zona merah penularan COVID-19.

"Rapat di luar kota dengan alasan menghindari covid itu gak masuk akal ya karena posisi paparan antara Jakarta dan bogor sama. Termasuk juga di puncak. Apalagi melibatkan ratusan orang. itu kan tetep potensi untuk terpapar covid jelas ada," jelas dia.

Suasana rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta dalam pembahasan dan pendalaman terhadap rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 di Ruang Rapat Grand Cempaka Cipayung Bogor (Jalan Puncak Pass Km 17 Cipayung Mega Mendung Bogor), Rabu (21/10/2020). ANTARA/H0-Komisi B DPRD)
Suasana rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta dalam pembahasan dan pendalaman terhadap rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 di Ruang Rapat Grand Cempaka Cipayung Bogor (Jalan Puncak Pass Km 17 Cipayung Mega Mendung Bogor), Rabu (21/10/2020). ANTARA/H0-Komisi B DPRD)

Lebih lanjut bila mengaku pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Deean Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota harus dilaksankan di gedung DPRD. Regulasi itu jelas tertuang dalam pasal 91.

Pasal 91 ayat (1)Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD, ayat (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Kemudia ayat (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

"Pembahasan di luar kota jelas indikasi PP no 12 tahun 2018 ya itu di pasal 91. Itu jelas melanggar PP tersebut," terang dia.

Misbah pun mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit anggaran APBD DKI perubahan yang kini tengah dibahas di Bogor. Karena Misbah menilai disinyalir kuat ada pemborosan anggaran.

Baca Juga

Bahas APBD DKI di Puncak, Sekretaris DPRD DKI: Sehari Rampung

"Ya konsekuensinya harus diaudit BPK harus diaudit dan kalau dianggap penyimpangan anggaran itu nanti bisa diproses secara hukum.Dan kalau melanggar PP itu sudah pelanggaran cukup serius," tutupnya. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Buka Kemungkinan Jerat Waskita Karya Jadi Tersangka Korporasi
Indonesia
KPK Buka Kemungkinan Jerat Waskita Karya Jadi Tersangka Korporasi

Saat ini KPK masih fokus kepada proses penyidikan yang sedang berjalan

Bos Cucu Perusahaan Tommy Soeharto Digarap KPK
Indonesia
Bos Cucu Perusahaan Tommy Soeharto Digarap KPK

Sejauh ini, KPK telah menetapkan empat orang tersangka

PD Pasar Jaya Siapkan 1 Juta Masker untuk Warga
Indonesia
PD Pasar Jaya Siapkan 1 Juta Masker untuk Warga

Stok masker yang dijual di Pasar Pramuka, dijual Rp2.500 per masker

Fraksi PDIP Minta Anies Terapkan PSBB di Zona Merah Corona
Indonesia
Fraksi PDIP Minta Anies Terapkan PSBB di Zona Merah Corona

Lanjut Gembong, sebaiknya pelaksanaan PSBB gelombang keempat nantinya diberlakukan di wilayah yang masih dalam zona merah COVID-19.

Tamu dan ASN yang Masuk ke Balai Kota Diperiksa Suhu Tubuhnya
Indonesia
Tamu dan ASN yang Masuk ke Balai Kota Diperiksa Suhu Tubuhnya

Kegiatan pengecekan suhu tubuh akan terus berlangsung hingga virus COVID-19 ini sudah benar-benar aman

 Latah Ikuti Keraton Agung Sejagat, Kini di Sukoharjo Muncul Kasultanan Karaton Pajang
Indonesia
Latah Ikuti Keraton Agung Sejagat, Kini di Sukoharjo Muncul Kasultanan Karaton Pajang

Dari hasil penelusuran, pendiri Kasultanan Karaton Pajang adalah Suradi dengan gelar Sultan Prabu Hadiwijaya Khalifatullah IV.

DPR Kritik Serapan Dana Pemulihan Ekonomi Tidak Maksimal
Indonesia
DPR Kritik Serapan Dana Pemulihan Ekonomi Tidak Maksimal

Untuk menghadapi resesi ekonomi, kata Anis, serapan dana PEN harus dimaksimalkan. Namun, saat ini ada sekitar Rp300 triliun lebih mengendap tidak sampai ke masyarakat.

 Gerindra Ingatkan SP3 Jangan Jadi "ATM" Baru KPK
Indonesia
Gerindra Ingatkan SP3 Jangan Jadi "ATM" Baru KPK

"Karena bicara SP3 ini berdampak lain. Jangan-jangan SP3 ini jadi kayak 'ATM' baru bagi kelembagaan ini, bisa aja," kata Desmond

Jelang Pemberlakuan New Normal, Ini Aturan Main Baru di KRL
Indonesia
Jelang Pemberlakuan New Normal, Ini Aturan Main Baru di KRL

Skenario new normal atau pola hidup baru dengan penyesuaian dengan pandemi Covid-19 sedang dibahas dan disusun oleh berbagai pihak.

Tarif Tol ke Bandung dari Cikampek Naik Rp3 Ribu
Indonesia
Tarif Tol ke Bandung dari Cikampek Naik Rp3 Ribu

Dalam penyesuaian tarif tol ini terdapat penurunan tarif pada angkutan logistik dengan golongan kendaraan III dan V.