Firli Ungkap Alasan KPK Salurkan Pegawai Tak Lolos TWK ke BUMN Jumpa pers terkait pegawai tidak lulus TWK, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/9). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menyalurkan sejumlah pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) ke perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ketua KPK Firli Bahuri menyebut, langkah itu bentuk tanggung jawab KPK kepada para pegawai yang gagal menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Terkait dengan penyaluran ke BUMN, itu saya ingin sampaikan, pimpinan KPK, kita semua tentu memiliki tanggung jawab tentang anak, istri, keluarga. Tugas kita mengurusi jikalau ada permintaan," kata Firli di gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/9).

Baca Juga:

G30STWK, Gerak Cepat Pemecatan Pegawai KPK Dicap Merah dan Tidak Bisa Dibina

Firli mengatakan, pihaknya hanya menyalurkan pegawai ke perusahaan BUMN atas permintaan yang bersangkutan. Jika tidak meminta, lembaga antirasuah tidak akan memaksa.

"Kalau ada yang enggak ingin, itu hak pribadi perorangan, enggak bisa dipaksa silakan ada pilihan," ujarnya.

Jumpa pers terkait pegawai tidak lulus TWK, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/9). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
Jumpa pers terkait pegawai tidak lulus TWK, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/9). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Firli juga menyebut pihaknya yang akan mengurus semua penyaluran pegawai ke perusahaan BUMN. Pegawai yang meminta akan dibantu sampai mendapatkan pekerjaan baru.

"Kami enggak ada menawarkan atau meminta, tapi kami menampung keinginan kalau ada," kata Firli. (Pon)

Baca Juga:

57 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Dipecat 30 September

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KSP Sebut Pelemahan KPK Tuduhan Menyesatkan
Indonesia
KSP Sebut Pelemahan KPK Tuduhan Menyesatkan

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) akan menyurati Presiden Joko Widodo agar turun tangan untuk menghentikan pelemahan KPK.

Gibran Ubah Aturan Balita dan Ibu Hamil Masuk Mal
Indonesia
Gibran Ubah Aturan Balita dan Ibu Hamil Masuk Mal

Pemkot Solo mencabut izin bagi balita, ibu hamil, dan lansia untuk memasuk mal/pusat perbelanjaan modern, pasar tradisional, maupun tempat wisata/hiburan.

Survei Calon Panglima TNI, Jenderal Andika Hanya Kalah dari Laksamana Yudo Dalam Hal ini
Indonesia
Survei Calon Panglima TNI, Jenderal Andika Hanya Kalah dari Laksamana Yudo Dalam Hal ini

survei yang dilakukan Setara Institute menunjukkan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI terkuat

Gempa Bumi Majene jadi Momentum Tingkatkan Gotong Royong Bantu Sesama
Indonesia
Gempa Bumi Majene jadi Momentum Tingkatkan Gotong Royong Bantu Sesama

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2 yang mengguncang Kabupaten Majene, Sulawesi Barat dan sekitarnya pada Jum'at (15/1) menjadi duka semua pihak.

Pemadanan Data Kemensos Rampung, Pemprov DKI Kembali Salurkan BST
Indonesia
Pemadanan Data Kemensos Rampung, Pemprov DKI Kembali Salurkan BST

Dinas Sosial DKI Jakarta kembali menyalurkan dana Bantuan Sosial Tunai tahap 5 dan 6 yang diberikan kepada 124 Keluarga Penerima Manfaat.

Perhitungan Belum Rampung, Demo Bermunculan di AS
Dunia
Perhitungan Belum Rampung, Demo Bermunculan di AS

Para pendukung Presiden Donald Trump menuju ke sebuah pusat penghitungan suara di Detroit, Michigan, untuk menuntut dihentikannya penghitungan suara.

Libur Hari Lahir Pancasila, KAI Tambah Dua Perjalanan KRL Yogya - Solo
Indonesia
Libur Hari Lahir Pancasila, KAI Tambah Dua Perjalanan KRL Yogya - Solo

Libur Hari Lahir Pancasila dimanfaatkan warga Yogyakarta dan sekitar untuk berwisata.

Klaim Amien Rais tentang Jokowi Ingin Tiga Periode Bikin Publik Berimajinasi
Indonesia
Klaim Amien Rais tentang Jokowi Ingin Tiga Periode Bikin Publik Berimajinasi

Pemerintah tak pernah memikirkan soal jabatan presiden tiga periode

Setelah Luhut, Giliran Haris Azhar Bakal Diperiksa Polisi
Indonesia
Setelah Luhut, Giliran Haris Azhar Bakal Diperiksa Polisi

Penyidik Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Lokataru Haris Azhar.

Ribuan Konten Fintech Ilegal Di-takedown
Indonesia
Ribuan Konten Fintech Ilegal Di-takedown

Kemkominfo terus membersihkan dunia digital Indonesia dari keberadaan teknologi finansial atau fintech yang tidak berizin atau ilegal.