Firli Tegaskan Komitmen KPK Tuntaskan Kasus Korupsi PT Nindya Karya Ketua KPK Firli Bahuri. ANTARA/HO-Humas KPK

MerahPutih.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan pihaknya berkomitmen menuntaskan perkara korupsi yang menjerat PT Nindya Karya (Persero).

Firli menyatakan, KPK memahami harapan dan keinginan masyarakat terkait penyelesaian perkara lama yang belum tuntas. Terlebih, penyidikan perkara pelaksanaan proyek pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas di Aceh itu telah dimulai sejak 2018 lalu.

"Kami sangat memahami keinginan dan harapan masyarakat, karena itu kami terus bekerja. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan perkara yang belum selesai," tegas Firli saat dikonfirmasi, Senin (9/8).

Baca Juga:

Firli Sebut KPK Sudah Rampungkan Penyidikan Kasus Korupsi PT Nindya Karya

KPK menduga, PT Nindya Karya bersama PT Tuah Sejati telah merugikan negara sekira Rp 313 miliar dari nilai proyek pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang sebesar Rp 793 miliar.

Sejumlah temuan lain bahkan menyatakan perusahaan BUMN itu diuntungkan Rp 44,68 miliar dari proyek tersebut.

Firli menyatakan, publik diharapkan ikut mengawasi kasus ini, di mana nantinya semua temuan KPK akan dibeberkan lebih jauh di hadapan majelis hakim.

"Nanti pada saatnya, akan disampaikan ke publik," ucap Firli.

Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Dikatakan Firli, penyidikan terhadap PT Nindya Karya sejauh ini sudah dinyatakan rampung dan akan segera masuk ke tahap persidangan.

"Saat ini penyidikan sudah selesai dan pelimpahan ke JPU (tahap 1). Setelah pelimpahan perkara, maka tentu menunggu JPU untuk rencana sidang di pengadilan," kata Firli.

Adapun kasus yang menjerat PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati merupakan pengembangan dari penyidikan tersangka sebelumnya, yakni Kepala PT Nindya Karya Cabang Sumut dan Nangroe Aceh Darussalam, Heru Sulaksono, PPK Satker Pengembangan Bebas Sabang, Ramadhany Ismy, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, Ruslan Abdul Gani, dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, Teuku Syaiful Ahmad.

Dalam kasus ini, PT Nindya Karya yang merupakan perusahaan BUMN pertama yang menyandang status tersangka KPK bersama PT Tuah Sejati diduga terlibat merugikan negara sekitar Rp 313 miliar dari nilai proyek pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang sebesar Rp 793 miliar. PT Nindya Karya mendapat keuntungan sebesar Rp 44,68 miliar.

Baca Juga:

KPK Pastikan Masih Usut Kasus Korupsi Nindya Karya

Sementara, PT Tuah Sejati mendapat keuntungan sebesar Rp 49,9 miliar. Untuk kepentingan penyidikan kasus ini, KPK telah menyita sejumlah aset milik PT Tuah Sejati senilai sekitar Rp 20 miliar.

Sejumlah aset itu, yakni satu unit SPBU, satu unit SPBN di Banda Aceh, dan satu unit SPBE di Meulaboh. Selain itu, KPK juga telah memblokir rekening PT Nindya Karya senilai Rp 44 miliar. (Pon)

Baca Juga:

Perjalanan Dinas Bidang Penindakan Tetap Gunakan Anggaran KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Misa Jelang Natal di Gereja Katolik Jakarta Dilarang Lintas Paroki
Indonesia
Misa Jelang Natal di Gereja Katolik Jakarta Dilarang Lintas Paroki

Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat

Holywings Bisa Dibuka Kembali Setelah Punya Izin Pembukaan Bar
Indonesia
Holywings Bisa Dibuka Kembali Setelah Punya Izin Pembukaan Bar

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta telah melakukan penutupan atau penyegelan terhadap 12 outlet Holywings di seluruh ibu kota.

Wakapolri Pimpin Tim Khusus Usut Perkara Polisi Tembak Polisi
Indonesia
Wakapolri Pimpin Tim Khusus Usut Perkara Polisi Tembak Polisi

"Saya telah membentuk tim khusus yang dipimpin Pak Wakapolri," ucap Kapolri Listyo di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (12/7).

Puan: Tudingan PeduliLindungi Langgar Privasi Mudah Dibuktikan Lewat UU PDP
Indonesia
Puan: Tudingan PeduliLindungi Langgar Privasi Mudah Dibuktikan Lewat UU PDP

“Seandainya UU PDP sudah disahkan, dan semua pengguna data pribadi diawasi oleh otoritas independen, bukan di bawah kementerian, tentu tudingan pelanggaran privacy ini lebih mudah dibuktikan, dan tidak terlanjur menjadi polemik di masyarakat,” kata Puan

PDIP DKI Sebut Penyelenggaraan Formula E tidak akan Sukses
Indonesia
PDIP DKI Sebut Penyelenggaraan Formula E tidak akan Sukses

"Makanya kalau melihat kondisi sekarang, buat kita bukan wacana bahwa ini akan jadi, tidak. Yang jadi wacana bagi kita adalah meski ini berjalan, tidak akan sukses," ucapnya.

Pilpres 2024 Masih Jauh, Relawan Mulai Genit Usung Capres
Indonesia
Pilpres 2024 Masih Jauh, Relawan Mulai Genit Usung Capres

Ini menjadi semacam "alat tawar politik" bagi kandidat yang diusung relawan untuk mendapat tiket nominasi dari parpol dengan mengonversi dukungan relawan.

Resmi, Kaesang Angkat Jacksen Tiago Jadi Pelatih Persis Solo
Indonesia
Resmi, Kaesang Angkat Jacksen Tiago Jadi Pelatih Persis Solo

Direktur Utama PT Persis Solo Saestu (PSS), Kaesang Pangarep resmi mengangkat Jacksen F Tiago menjadi pelatih kepala Persis Solo di Liga 1 musim depan. Sebelumnya Jacksen menjabat manajer tim saat Laskar Sambernyawa saat menjuarai Liga 1 musim 2021/2022.

KPK Periksa Kepala BPKD DKI Terkait Korupsi Tanah Munjul
Indonesia
KPK Periksa Kepala BPKD DKI Terkait Korupsi Tanah Munjul

Dalam perkara ini baru menjerat lima pihak sebagai tersangka

Seluruh Jemaah Haji Pulang ke Tanah Air Diwajibkan Jalani Skrining Kesehatan
Indonesia
Seluruh Jemaah Haji Pulang ke Tanah Air Diwajibkan Jalani Skrining Kesehatan

Kemenkes mendeteksi 14 jemaah haji positif COVID-19 dari total 9.551 haji yang sudah kembali ke tanah air, hingga Selasa (19/7).

Fraksi PDIP DPRD DKI Tegaskan Pansus Sumur Resapan Tak Ada Urgensinya
Indonesia
Fraksi PDIP DPRD DKI Tegaskan Pansus Sumur Resapan Tak Ada Urgensinya

Sehingga dewan tak perlu buang-buang tenaga menggali kejelasan sumur resapan