Firli: Saya Berharap Indonesia Tak Lagi Peringati Hari Antikorupsi Ketua KPK 2019-2023 Firli Bahuri (Foto: ANTARA)

MerahPutih.Com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih periode 2019-2024, Firli Bahuri, berharap ke depan Indonesia tidak lagi memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) karena negara sudah terbebas dari praktik rasuah.

"Saya berharap suatu saat kita tidak lagi melaksanakan peringatan hari korupsi sedunia karena negara sudah bersih dari korupsi dan kita sudah bebas dari korupsi," kata Firli dalam keterangan tertulisnya bertepatan dengan Hakordia 2019, Senin (9/12).

Baca Juga:

Firli Bahuri Bisa Bernasib seperti Budi Gunawan

Hakordia, kata Firli, adalah hari keprihatinan bagi semua pihak karena ada hal serius yang semestinya dijadikan perhatian bersama, yakni korupsi. Untuk itu, dia mengajak seluruh lapisan masyarakat memberantas praktik rasuah.

"Di samping itu, hari anti korupsi dunia juga memberi makna peringatan (alarm warning) bahwa kita masih memiliki masalah korupsi karena tidak semua negara melaksanakan peringatan hari anti korupsi, terutama negara-negara yang memang tidak lagi menempatkan korupsi sebagai masalah serius, karena emang tidak ada lagi korupsi (zero corruption)," bebernya.

Firli Bahuri sebut Indonesia tak perlu peringati Hari Antikorupsi
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih Irjen Pol Firli Bahuri di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (20/11). (Foto: Antara)

Jenderal polisi bintang tiga ini berharap seluruh lapisan masyarakat bersama-sama mengambil peran untuk memberansa korupsi sesuai dengan tataran hak, kewajiban, kewenangannya masing-masing.

"Banyak hal yang bisa seluruh anak bangsa lakukan untuk melakukan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi," ujarnya.

KPK, lanjut Firli, merupakan garda terdepan pemberantasan korupsi. Lembaga antirasuah juga menjadi tumpuan harapan masyarakat untuk memberantas praktik rasuah yang menjangkiti negeri ini.

Mantan Kabaharkam Polri ini mengatakan KPK diamanatkan dalam Pasal 6 UU KPK untuk mencegah, monitoring pelaksanaan program pemerintah dan pelayanan publik, serta berkoordinasi dengan seluruh instansi untuk melakukan pemberantasan.

"Melakukan supervisi, melalukan penyelidikan penyidikan dan penuntutan, melaksanakan keputusan pengadilan dan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap," katanya.

"Tugas-tugas tersebut tidak akan efektif tanpa bekerja sama, bersinergi dengan seluruh instansi, elemen bangsa, pimpinan lembaga baik pemerintah swasta kalangan dunia usaha, para tokoh (agama, adat, pemuda, masyarakat, pendidikan, budayawan). Semua harus bersatu melakukan upaya pencegahan untuk tidak ada lagi korupsi," sambungnya.

Dengan demikian, maka seluruh program pembangunan nasional dapat terlaksana dan pada akhirnya cita-cita nasional Indonesia yang cerdas, sejahtera dapat diwujudkan.

"Saya pesan bahwa semua ini bisa kita capai dengan syarat situasi politik keamanan dalam keadaan aman, nyaman dan kondusif, tidak ada gonjang ganjjng dan kegaduhan politik karena negara kita negara yang besar," ujarnya.

Baca Juga:

Firli Bahuri Jadi Ketua KPK, Pengamat: Negara Ini Sudah Dikuasai Polisi

Firli mengibaratkan, masyarakat menumpang kapal besar bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maka seluruh penumpang tidak boleh gaduh, sehingga siap menghadapi ombak, badai dan gelombang agar selamat sampai tujuan.

"Situasi yang aman nyaman dan kondusif akan memberi jaminan iklim usaha, lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi terus meningkat dalam rangka menyongsong 100 tahun Indonesia masuk dalam 5 kekuatan ekonomi dunia ( the big five in global economic)," pungkas Firli Bahuri.(Pon)

Baca Juga:

Jelang Pelantikan Komjen Firli, Orang Dalam KPK Ketakutan

Kredit : ponco


Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH