Firli Klaim Arah Kebijakan Umum KPK 2020 Tak Kurangi Penindakan Ketua KPK Firli Bahuri (Foto: ANTARA)

MerahPutih.Com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengklaim pihaknya tidak akan mengurangi upaya penindakan dalam menjalankan tugas memberantas korupsi.

Selain itu, kata Firli, untuk pencegahan korupsi, KPK akan melanjutkan kebijakan untuk mendorong peningkatan pendapatan negara dan melakukan program pencegahan yang sejalan dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK).

Baca Juga:

Imam Nahrawi Sebut Sesmenpora Gatot S. Dewa Broto Kerap Cari Panggung

"KPK akan tetap melakukan tindakan hukum termasuk tangkap tangan sebagaimana diatur dalam KUHAP dan hukum acara pidana khusus lainnya," kata Firli dalam Penandatanganan Kontrak Kinerja Organisasi di Gedung Penunjang KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (5/3).

Penindakan, kata jenderal bintang tiga ini, akan dilakukan semaksimal mungkin dengan penekanan dalam upaya pengembalian kerugian negara melalui strategi pemulihan aset.

Ketua KPK Firli Bahuri tegaskan lembaganya akan tetap lakukan penindakan terhadap kasus korupsi
Ketua KPK Firli Bahuri di gedung KPK, Jakarta (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Menurut Firli, salah satu realisasi bahwa KPK tidak akan mengurangi penindakan adalah dengan membentuk tim khusus untuk mendalami indikasi pencucian uang dari hasill korupsi.

"Penanganan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang akan menjadi prioritas KPK periode 2019-2023," ujarnya.

Tak hanya itu, KPK juga akan banyak melakukan penanganan perkara dengan kerugian keuangan negara yang besar melalui mekanisme case building dan penyelesaian tunggakan perkara. Guna mendukung penindakan, KPK terus melakukan pengelolaan aset, benda sitaan, dan barang rampasan negara.

“KPK memahami harapan publik yang sangat tinggi agar KPK secara serius terus melakukan upaya pemberantasan korupsi, kami pastikan kami akan terus melaksanakan tugas sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” tegas Firli.

Dalam menjalankan tugas, KPK telah menetapkan dua sasaran strategis dalam Arah Kebijakan Umum 2020. Selain memaksimalkan mengembalikan kerugian negara melalui strategi pemulihan aset, KPK terus mendorong peningkatan Indeks Persepsi Korupsi melalui dua indikator yang terkait dengan tugas dan kewenangan KPK.

"Dua indikator tersebut adalah World Justice Project dan PERC Asia Risk Guide," imbuhnya.

KPK berharap dengan pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi baik penindakan ataupun pencegahan dapat mendorong dua indeks tersebut lebih tinggi sehingga berkontribusi pada target IPK Indonesia menjadi 45 pada tahun 2024.

Guna mendukung dua sasaran strategis yang telah ditetapkan, KPK juga menetapkan empat fokus area, yakni korupsi di sektor bisnis, politik, yang dilakukan penegak hukum, dan pada sektor pelayanan publik.

Baca Juga:

Pimpinan KPK Akui Anak Buahnya Sempat Diamankan di Mapolsek Saat Akan OTT

Empat fokus area ini akan KPK jalankan mengacu kepada lima kebijakan Presiden RI: pembangunan Sumber Daya Manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

"KPK akan fokus dalam penanganan perkara dengan tiga kriteria, yakni menguasai hajat hidup orang banyak, berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional, dan sektor yang menjadi fokus RPJMN 2020-2024, RKP 2020, dan IPK, termasuk terkait dengan pemindahan ibu kota," pungkasnya.(Pon)

Baca Juga:

39 Finalis Puteri Indonesia Belajar Antikorupsi ke KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pelanggaran Protokol Kesehatan di Pilkada Diklaim Sangat Kecil
Indonesia
Pelanggaran Protokol Kesehatan di Pilkada Diklaim Sangat Kecil

Safrizal kembali mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal setiap tahapan pilkada dan selalu berpedoman pada protokol kesehatan COVID-19.

KPK Imbau Staf Khusus Menteri Edhy Prabowo Serahkan Diri
Indonesia
KPK Imbau Staf Khusus Menteri Edhy Prabowo Serahkan Diri

KPK menetapkan tujuh orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan izin ekspor benih lobster atau benur.

Dalam 23 Pekan, Zona Merah COVID-19 Turun Jadi 57 Daerah
Indonesia
Dalam 23 Pekan, Zona Merah COVID-19 Turun Jadi 57 Daerah

Pembagian zonasi ini sangat tergantung dari tingkat kepedulian masyarakat

Tim Advokasi Novel Temukan 9 Kejanggalan Sidang Teror Air Keras
Indonesia
Tim Advokasi Novel Temukan 9 Kejanggalan Sidang Teror Air Keras

Proses persidangan yang dilakukan dinilai belum bisa menggali fakta-fakta sebenarnya dalam kasus tersebut.

Kasus COVID-19 Jakarta Capai 14.915 Positif
Indonesia
Kasus COVID-19 Jakarta Capai 14.915 Positif

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi DKI Jakarta menyampaikan perkembangan terkini per 14 Juli 2020 kasus corona di ibu kota.

BIN Buka Program Studi Intelijen Medik
Indonesia
BIN Buka Program Studi Intelijen Medik

"Pada tahun 2021 akan dikembangkan lagi program studi baru S-1 dan S-2 Intelijen Cyber dan S-2 Intelijen Ekonomi dan membuka Program S-3 Ilmu Intelijen Strategis," kata Budi.

Benda Mirip Bom Gegerkan Warga Cikampek
Indonesia
Benda Mirip Bom Gegerkan Warga Cikampek

Bentuk benda tersebut diperkirakan berdiameter 10 cm, berbentuk rangkaian, dan ditemukan tiga kabel warna merah dan hitam dan switch yang diikat lakban.

Klaim JKN Pasien Di-COVID-kan di Solo Capai Puluhan Miliar
Indonesia
Klaim JKN Pasien Di-COVID-kan di Solo Capai Puluhan Miliar

Sebanyak 684 dari 1.139 kasus klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pasien COVID-19 di eks Karesidenan Surakarta tidak sesuai atau dispute.

 Dorong Transparansi Bansos, KPK Koordinasi dengan Tiga Pemda di Jawa Barat
Indonesia
Dorong Transparansi Bansos, KPK Koordinasi dengan Tiga Pemda di Jawa Barat

Imbauan KPK tersebut merespon informasi yang diterima KPK dan dikonfirmasi oleh ketiga pemda tersebut terkait persoalan dalam penyaluran bansos.

 Dewa Indra: Delapan Pasien Positif COVID-19 di Bali Dinyatakan Sembuh
Indonesia
Dewa Indra: Delapan Pasien Positif COVID-19 di Bali Dinyatakan Sembuh

"Pasien yang sembuh delapan orang ini tentu menambah keyakinan kita semua bahwa COVID-19 ini bisa disembuhkan. Kuncinya, tekun mengikuti perawatan baik di tempat karantina maupun di RS," kata Dewa Indra