Firli Ingatkan Kepala Daerah di Jambi: Jangan Bebani Staf dengan Upeti Ketua KPK, Firli Bahuri. Foto: Humas KPK

MerahPutih.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan seluruh kepala daerah di wilayah Jambi untuk melakukan upaya pencegahan dan tidak korupsi pada proses pengisian jabatan di lingkungan pemerintahannya. Firli mengambil contoh kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Probolinggo.

Demikian disampaikan Firli di hadapan 12 kepala daerah meliputi gubernur dan bupati/wali kota beserta jajaran, Dirut PT. Bank Jambi, Perwakilan BPKP, serta Kanwil BPN di wilayah Jambi dalam rapat koordinasi program pencegahan korupsi pemerintah daerah se-Provinsi Jambi, di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin, (27/9).

Baca Juga

Akun WhatsApp 7 Pegawai Nonaktif KPK Diretas

“Apa yang bisa dilakukan Gubernur dan Bupati supaya tidak korupsi? Tingkatkan integritas para pembantu Bapak dan jangan bebani para pembantu dan staf Bapak dengan upeti,” kata Firli.

Dalam kesempatan tersebut, Firli mengingatkan area-area rawan korupsi yang masih kerap terjadi di daerah. Menurutnya, menjadi tugas bupati dan wali kota untuk memperbaiki sistem.

“Karena sistem yang baik akan menutup peluang dan kesempatan untuk korupsi. Jangan membiarkan sistem yang ramah terhadap korupsi,” ujar Firli.

Firli memaparkan setidaknya ada 7 (tujuh) area rawan korupsi yang perlu diwaspadai kepala daerah, yaitu terkait reformasi birokrasi, rekrutmen dan promosi jabatan; pengadaan barang dan jasa; pengelolaan filantropi dan sumbangan; refocusing dan realokasi anggaran penanganan COVID-19 pada APBD; penyelenggaraan bantuan sosial; pemulihan ekonomi nasional; serta terkait pengesahan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Ketua KPK Firli Bahuri. (Antara/HO-Humas KPK)
Ketua KPK Firli Bahuri. (Antara/HO-Humas KPK)

Firli juga mengingatkan peran dan tanggung jawab para kepala daerah dalam mewujudkan tujuan nasional dalam konteks pemberantasan korupsi.

Dia menyebut ada lima peran penting kepala daerah, yaitu mewujudkan tujuan negara; menjamin stabilitas politik dan keamanan di daerah; menjamin keselamatan masyarakat dari segala gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi; menjamin kepastian, kemudahan investasi dan berusaha; serta menjamin keberlangsungan program pembangunan daerah.

“Tujuan nasional tidak bisa terwujud jika masih banyak terjadi korupsi,” ujarnya.

Firli meminta kepala daerah untuk mengevaluasi capaian pemerintahannya dalam mewujudkan perbaikan di daerah.

Dia menyebut ada tujuh indikator yang dapat dijadikan ukuran keberhasilan kepala daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, yaitu persentase angka kemiskinan, pengangguran, kematian ibu melahirkan, kematian bayi, indeks pembangunan manusia, pendapatan perkapita, dan angka genio ratio.

Itulah sebabnya, kata Firli, kehadiran KPK di Jambi merupakan amanat UU.

KPK memiliki tugas selain melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta eksekusi, juga untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, koordinasi, monitoring, dan supervisi dengan pemerintah daerah dan instansi lainnya yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi dan pelayanan publik. (Pon)

Baca Juga

KPK Dinilai Makin Garang dan Kuat Tanpa Novel Baswedan Cs

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Satgas Dukung Tindakan Polisi Berantas Pemalsuan Antigen dan Mafia Karantina
Indonesia
Satgas Dukung Tindakan Polisi Berantas Pemalsuan Antigen dan Mafia Karantina

Tindakan itu tidak dapat ditolerir karena pelakunya sadar membahayakan nyawa orang lain

Moeldoko Terpilih Jadi Ketua Umum Demokrat Versi KLB: Saya Terima
Indonesia
Moeldoko Terpilih Jadi Ketua Umum Demokrat Versi KLB: Saya Terima

Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat menetapkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat periode 2021-2025.

Empat Pemudik yang Provokasi Terobos Barikade Petugas Diciduk
Indonesia
Empat Pemudik yang Provokasi Terobos Barikade Petugas Diciduk

Kejadian itu bermula saat para pemudik diputar balik karena tidak mampu menunjukkan persyaratan perjalanan ke luar daerah

Jokowi: Masih Beruntung Indonesia Tidak Sampai Lockdown
Indonesia
Jokowi: Masih Beruntung Indonesia Tidak Sampai Lockdown

Presiden Jokowi menyatakan bahwa masyarakat perlu bersyukur Indonesia tidak sampai menerapkan karantina wilayah atau lockdown.

Wagub DKI Minta Mantan Pimpinan Jaktour Terlibat Korupsi Disanksi Sesuai Hukum
Indonesia
Wagub DKI Minta Mantan Pimpinan Jaktour Terlibat Korupsi Disanksi Sesuai Hukum

Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menangkap dan menetapkan tersangka dua orang anak buah Gubernur Anies Baswedan terkait kasus dugaan korupsi.

Dewas Tindak Lanjuti Laporan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Lili Pantauli
Indonesia
Dewas Tindak Lanjuti Laporan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Lili Pantauli

Akan diproses Dewas dengan mengumpulkan bukti-bukti

Sudi Silalahi akan Dimakamkan di TMP Kalibata Siang Ini
Indonesia
Sudi Silalahi akan Dimakamkan di TMP Kalibata Siang Ini

Eks menteri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu bakal dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata.

Polda Jatim Cokok 4 Anggota Ormas yang Ancam Bunuh Mahfud MD
Indonesia
Polda Jatim Cokok 4 Anggota Ormas yang Ancam Bunuh Mahfud MD

Mereka ditangkap dengan dugaan mengancam Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD di media sosial.

Geledah Rumah Orang Tua Legislator PDIP, KPK Sita Alat Komunikasi dan Dokumen
Indonesia
Geledah Rumah Orang Tua Legislator PDIP, KPK Sita Alat Komunikasi dan Dokumen

Salah satu rumah yang digeledah diduga milik orang tua Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ihsan Yunus.

Tol Manado-Bitung Seksi 2B Ditargetkan Rampung di Agustus 2021
Indonesia
Tol Manado-Bitung Seksi 2B Ditargetkan Rampung di Agustus 2021

Setelah jalan tol ini seluruhnya rampung maka akan memangkas waktu tempuh Manado – Bitung dari waktu tempuh rata-rata 1,5 jam menjadi hanya setengah jam saja.