Firli Buka Diklat Bela Negara Bagi 18 Pegawai Tak Lulus TWK KPK Ketua KPK, Firli Bahuri (tengah), saat membuka diklat bela negara dan wawasan kebangsaan bagi 18 pegawai KPK di kampus Universitas Pertahanan, Bogor, Kamis (22/7). (Humas KPK)

Merahputih.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri resmi membuka diklat bela negara dan wawasan kebangsaan bagi 18 pegawai yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di Universitas Pertahanan di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kamis (22/7). Diklat dimulai 22 Juli hingga 30 Agustus 2021 di Kampus Universitas Pertahanan.

"Hari ini, saya membuka secara resmi pendidikan dan latihan bela negara serta wawasan kebangsaan di Universitas Pertahanan Sentul, Bogor, Jawa Barat," kata Firli dalam keterangannya, Kamis (22/7).

Baca Juga

Komnas HAM Beberkan Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM TWK Pertengahan Bulan Ini

Ia mengapresiasi pegawai yang bersedia mengikuti diklat itu. "Hari ini jadi hari besar dengan jiwa ksatria dimana insan pegawai KPK bersedia mengabdi, cinta dan setia untuk negara sesuai cita-cita yang termaktub dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar," beber dia.

Bersamaan dengan pembukaan diklat tersebut, Firli bertemu dengan Rektor Universitas Pertahanan, Laksamana Madya TNI Dr Amarulla Octavian, membahas kemungkinan kerja sama pendidikan untuk pegawai KPK di jenjang pasca sarjana.

Selain itu, setelah membuka acara diklat, Bahuri juga bertemu dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komisaris Jenderal Boy Rafli Amar. Ia mengatakan KPK dan BNPT segera merampungkan nota kesepahaman/MoU terkait edukasi masyarakat, khususnya pendidikan karakter untuk mencegah radikalisme, terorisme, korupsi, dan budaya antikorupsi.

Ketua KPK Firli Bahuri. ANTARA/HO-Humas KPK
Ketua KPK Firli Bahuri. ANTARA/HO-Humas KPK

Turut mendampingi Bahuri, yakni Sekretaris Jenderal KPK, Cahya H Harefa, Plt Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, dan Direktur Diklat Antikorupsi KPK, Dian Novianti.

Diketahui, 24 dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK masih dimungkinkan untuk dibina sebelum diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara..

Sebelumnya, Harefa mengatakan dari 24 pegawai yang diberi kesempatan untuk mengikuti diklat, tercatat 18 pegawai telah bersedia dengan menandatangani formulir kesediaan untuk mengikuti diklat tersebut.

Dari 18 pegawai yang bersedia mengikuti diklat, 16 pegawai akan mengikutinya secara langsung. Sedangkan dua pegawai yang masih menjalani isolasi mandiri akibat terpapar COVID-19 akan mengikutinya secara daring. Adapun materi diklat meliputi studi dasar, inti, dan pendukung.

Baca Juga

Pimpinan KPK Tolak Surat Keberatan Pegawai Tak Lolos TWK

Studi dasar mencakup wawasan kebangsaan (empat konsensus dasar negara), Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta, kepemimpinan berwawasan bela negara serta pencegahan dan penanggulangan terorisme/radikalisme dan konflik sosial.

Studi inti, yaitu mengembangkan nilai-nilai dan keterampilan dasar bela negara. Sedangkan studi pendukung antara lain pelaksanaan upacara pembukaan dan penutupan, muatan lokal (KPK) serta bimbingan dan pengasuhan. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tersangka Korupsi Asabri Ilham Siregar Tutup Usia
Indonesia
Tersangka Korupsi Asabri Ilham Siregar Tutup Usia

Ilham W Siregar ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT ASABRI pada 1 Februari 2021

Dua Korban Jatuhnya Sriwijaya Air Berhasil Teridentifikasi
Indonesia
Dua Korban Jatuhnya Sriwijaya Air Berhasil Teridentifikasi

Identifikasi jenazah korban pesawat Sriwijaya Air SJ 182 masih terus dilakukan tim Disaster Victim Identification (DVI) Rumah Sakit (RS) Polri.

Petugas Rutan KPK Polisikan Nurhadi Atas Dugaan Pemukulan
Indonesia
Petugas Rutan KPK Polisikan Nurhadi Atas Dugaan Pemukulan

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertugas di Rumah Tahanan (Rutan) resmi melaporkan eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurachman, atas dugaan pemukulan ke kepolisian.

Kasus COVID-19 di Jakarta Mengkhawatirkan, Anies Didesak Lockdown RT/RW Zona Merah
Indonesia
Ratusan Santri Ponpes Krapyak Bantul Terpapar COVID-19
Indonesia
Ratusan Santri Ponpes Krapyak Bantul Terpapar COVID-19

Pemkab Bantul dan Pemdes Panggungharjo pun gerak cepat dan mengkarantina seluruh santri dan penghuni positif di dalam ponpes.

336 Nakes Terpapar COVID-19, 8 Faskes di Bogor Ditutup
Indonesia
336 Nakes Terpapar COVID-19, 8 Faskes di Bogor Ditutup

Perlu diberlakukan kebijakan yang lebih ketat dan tegas dalam skala lebih makro, agar pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro (PPKM Mikro) di tingkat RW dan RT bisa tetap berjalan efektif.

Kapolri Listyo Minta Kompolnas Evaluasi Total Anak Buahnya
Indonesia
Kapolri Listyo Minta Kompolnas Evaluasi Total Anak Buahnya

Menurutnya, sebagai lembaga pengawas Polri, Kompolnas diminta untuk memberikan masukan dan penilaian agar dapat dijadikan bahan evaluasi, koreksi serta perbaikan di Korps Bhayangkara.

Nurhadi Akui Menantunya Terima Aliran Duit Rp35,8 M dari Bos MIT
Indonesia
Nurhadi Akui Menantunya Terima Aliran Duit Rp35,8 M dari Bos MIT

Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi mengakui menantunya Rezky Herbiyono menerima aliran duit sebesar Rp 35,8 miliar dari Direktur Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto.

Solo Bakal Lakukan Razia Nataru di Stasiun dan Bandara
Indonesia
Solo Bakal Lakukan Razia Nataru di Stasiun dan Bandara

Persiapan Benteng Vastenburg sebagai lokasi karantina sudah dilakukan. Rencananya di lokasi itu akan dipasangi lima tenda milik TNI.

Bantuan Bedah Rumah Hampir Terserap 100 Persen
KPR
Bantuan Bedah Rumah Hampir Terserap 100 Persen

Hingga 26 November 2020, realisasi BSPS sudah 93,46 persen senilai Rp4,47 triliun dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 287.006 orang.