Firli Bahuri Janji Dalami Peran Azis Syamsuddin di Perkara Tanjungbalai Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin enggan berkomentar usai diperiksa tim penyidik KPK, Rabu (9/6) (MP/Ponco Sulaksono)

Merahputih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami peran Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang disebut dalam dakwaan Wali Kota Tanjungbalai nonaktif M Syahrial.

"KPK akan dalami semua informasi untuk ungkap perkara tersebut dan siapa saja yang melakukan. Jadi, siapa pun pelakunya yang diduga mengetahui atau pun diduga terlibat dengan bukti yang cukup, kami tidak akan pandang bulu karena itu prinsip kerja KPK," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam keterangannya, Selasa (13/7).

Hal itu diungkap Firli merespons peran Azis dalam dakwaan perkara suap yang menjerat Syahrial. KPK sendiri sangat memahami keinginan dan harapan masyarakat agar perkara dugaan korupsi bisa diselesaikan secara tuntas termasuk perkara Syahrial.

Baca Juga:

Keluar dari Pintu Belakang, Azis Syamsuddin Irit Bicara Usai Diperiksa Dewas KPK

Namun, ia menegaskan lembaganya bekerja berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk membuat terangnya suatu peristiwa pidana dan juga menemukan tersangkanya.

"Penyidik KPK masih terus bekerja keras untuk mencari, mengumpulkan keterangan saksi, dan bukti-bukti. Dengan bukti-bukti tersebut akan membuat terangnya suatu peristiwa pidana dan menemukan tersangkanya," katanya lagi.

Ia mengatakan hal itu diperlukan, karena KPK menjunjung tinggi asas-asas tugas pokok, yaitu kepentingan umum, kepastian hukum, keadilan, transparan, akuntabel, proporsional, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).

"Tidak boleh menetapkan tersangka tanpa bukti yang cukup dan setiap tersangka memiliki hak untuk mendapat pemeriksaan dengan cepat dan segera diajukan ke peradilan, "the sun rise and the sun set principle" harus ditegakkan. Kami terus bekerja dan beri waktu kami untuk menyelesaikan penyidikan. Pada saatnya KPK pasti akan menyampaikan ke publik," katanya pula.

Syahrial didakwa menyuap penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju sebesar Rp 1,695 miliar, agar tidak menaikkan kasus dugaan korupsi ke tingkat penyidikan.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. ANTARA FOTO/ Reno Esnir/wsj.
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. ANTARA FOTO/ Reno Esnir/wsj.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (12/7), disebutkan Syahrial selaku Wali Kota Tanjungbalai juga merupakan kader Partai Golkar berkunjung ke rumah dinas Azis yang juga petinggi Partai Golkar di Jakarta Selatan.

"Pada pertemuan itu, terdakwa dan Azis Syamsuddin membicarakan mengenai pilkada yang akan diikuti oleh terdakwa di Kota Tanjungbalai, lalu Azis Syamsuddin menyampaikan kepada terdakwa akan mengenalkan dengan seseorang yang dapat membantu memantau dalam proses keikutsertaan terdakwa dalam pilkada tersebut," ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Budhi Sarumpaet.

Setelah Syahrial setuju, Azis lalu meminta Robin yang merupakan penyidik KPK sejak 15 Agustus 2019 untuk menemuinya, dan selanjutnya memperkenalkan Robin kepada Syahrial.

Dalam perkenalan itu, Robin menyebutkan bahwa dirinya adalah penyidik KPK dengan menunjukkan tanda pengenal (nametag) dengan Nomor Pokok Pegawai (NPP) 0002215.

Baca Juga:

KPK Segera Kembali Panggil Azis Syamsuddin

Syahrial lalu menyampaikan akan mengikuti pilkada periode kedua tahun 2021-2026, namun ada informasi laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai pekerjaan di Tanjungbalai dan informasi perkara jual beli jabatan di Pemkot Tanjungbalai yang sedang ditangani oleh KPK.

"Sehingga terdakwa meminta Stepanus Robin selaku penyidik KPK supaya membantu tidak menaikkan proses penyelidikan perkara jual beli jabatan di Pemkot Tanjungbalai yang melibatkan terdakwa ke tingkat penyidikanm agar proses pilkada yang akan diikuti oleh terdakwa tidak bermasalah," kata jaksa. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Setahun Pemerintahan Jokowi, Rakyat Dinilai Pikul Beban Berat
Indonesia
Setahun Pemerintahan Jokowi, Rakyat Dinilai Pikul Beban Berat

Setahun pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin tak lepas dari beberapa kritikan.

IPW Nilai Kasus Dugaan Hoaks Sumbangan Rp 2 Triliun Jadi Polemik Polda Sumsel
Indonesia
IPW Nilai Kasus Dugaan Hoaks Sumbangan Rp 2 Triliun Jadi Polemik Polda Sumsel

Memastikan adanya dana dan menahan diri tidak merilis dulu pada publik adalah sikap prediktif

Satgas COVID-19 Klaim Pemudik Tahun Ini Hanya 2 Juta Orang
Indonesia
Satgas COVID-19 Klaim Pemudik Tahun Ini Hanya 2 Juta Orang

Sebab, menjaga jarak dan menghindari kerumunan paling sulit dilakukan ketika terjadi mobilitas secara masif

Jokowi Minta Budi Karya Koordinasikan Proses Layanan Keluarga Korban Sriwijaya Air
Indonesia
Jokowi Minta Budi Karya Koordinasikan Proses Layanan Keluarga Korban Sriwijaya Air

Segala sesuatu yang merupakan hak, diselesaikan dengan baik dan cepat

Anies: Pemerintah Tengah Bahas Aturan Pengendalian Warga Mudik Lebaran
Indonesia
Anies: Pemerintah Tengah Bahas Aturan Pengendalian Warga Mudik Lebaran

Kepala daerah bersama pemerintah pusat tengah membahas terkait pengendalian pergerakan penduduk di lintas wilayah soal aturan larangan mudik Lebaran 1442 Hijriah/2021 M.

Sriwijaya Air SJ-182 Jatuh, AP II Bikin Tiga Posko
Indonesia
Sriwijaya Air SJ-182 Jatuh, AP II Bikin Tiga Posko

Posko ketiga juga dibuka di Bandara Supadio, Pontianak

Ini Penyebab Masyarakat Kesulitan Cari Obat Rujukan COVID-19
Indonesia
Ini Penyebab Masyarakat Kesulitan Cari Obat Rujukan COVID-19

Dinkes Kota Bandung telah berkoordinasi dengan BPOM perihal obat-obatan yang menjadi rujukan untuk pasien terpapar COVID-19 dengan gejala ringan.

Serangan Pada Sawit Indonesia Dinilai Tidak Berdasar
Indonesia
Serangan Pada Sawit Indonesia Dinilai Tidak Berdasar

Deforestasi ini sebenarnya bukan hanya perkebunan sawit, melainkan karena ada kegiatan lain yang dilakukan manusia seperti pembukaan lahan untuk permukiman, pertanian dan lainnya.

Pemkot Depok Larang Warga Gelar Lomba 17 Agustus
Indonesia
Pemkot Depok Larang Warga Gelar Lomba 17 Agustus

Untuk menekan penyebaran COVID-19, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok Jawa Barat mengimbau kepada warga Depok untuk tidak menyelenggarakan perlombaan 17 Agustusan.

Oknum Anggota TNI Perusak Polsek Ciracas Segera Duduk di Kursi Pesakitan
Indonesia
Oknum Anggota TNI Perusak Polsek Ciracas Segera Duduk di Kursi Pesakitan

LPSK telah memberikan rekaman CCTV terkait insiden perusakan Polsek Ciracas ke TNI Angkatan Darat