Firli Bahuri Janji Dalami Peran Azis Syamsuddin di Perkara Tanjungbalai Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin enggan berkomentar usai diperiksa tim penyidik KPK, Rabu (9/6) (MP/Ponco Sulaksono)

Merahputih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami peran Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang disebut dalam dakwaan Wali Kota Tanjungbalai nonaktif M Syahrial.

"KPK akan dalami semua informasi untuk ungkap perkara tersebut dan siapa saja yang melakukan. Jadi, siapa pun pelakunya yang diduga mengetahui atau pun diduga terlibat dengan bukti yang cukup, kami tidak akan pandang bulu karena itu prinsip kerja KPK," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam keterangannya, Selasa (13/7).

Hal itu diungkap Firli merespons peran Azis dalam dakwaan perkara suap yang menjerat Syahrial. KPK sendiri sangat memahami keinginan dan harapan masyarakat agar perkara dugaan korupsi bisa diselesaikan secara tuntas termasuk perkara Syahrial.

Baca Juga:

Keluar dari Pintu Belakang, Azis Syamsuddin Irit Bicara Usai Diperiksa Dewas KPK

Namun, ia menegaskan lembaganya bekerja berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk membuat terangnya suatu peristiwa pidana dan juga menemukan tersangkanya.

"Penyidik KPK masih terus bekerja keras untuk mencari, mengumpulkan keterangan saksi, dan bukti-bukti. Dengan bukti-bukti tersebut akan membuat terangnya suatu peristiwa pidana dan menemukan tersangkanya," katanya lagi.

Ia mengatakan hal itu diperlukan, karena KPK menjunjung tinggi asas-asas tugas pokok, yaitu kepentingan umum, kepastian hukum, keadilan, transparan, akuntabel, proporsional, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).

"Tidak boleh menetapkan tersangka tanpa bukti yang cukup dan setiap tersangka memiliki hak untuk mendapat pemeriksaan dengan cepat dan segera diajukan ke peradilan, "the sun rise and the sun set principle" harus ditegakkan. Kami terus bekerja dan beri waktu kami untuk menyelesaikan penyidikan. Pada saatnya KPK pasti akan menyampaikan ke publik," katanya pula.

Syahrial didakwa menyuap penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju sebesar Rp 1,695 miliar, agar tidak menaikkan kasus dugaan korupsi ke tingkat penyidikan.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. ANTARA FOTO/ Reno Esnir/wsj.
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. ANTARA FOTO/ Reno Esnir/wsj.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (12/7), disebutkan Syahrial selaku Wali Kota Tanjungbalai juga merupakan kader Partai Golkar berkunjung ke rumah dinas Azis yang juga petinggi Partai Golkar di Jakarta Selatan.

"Pada pertemuan itu, terdakwa dan Azis Syamsuddin membicarakan mengenai pilkada yang akan diikuti oleh terdakwa di Kota Tanjungbalai, lalu Azis Syamsuddin menyampaikan kepada terdakwa akan mengenalkan dengan seseorang yang dapat membantu memantau dalam proses keikutsertaan terdakwa dalam pilkada tersebut," ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Budhi Sarumpaet.

Setelah Syahrial setuju, Azis lalu meminta Robin yang merupakan penyidik KPK sejak 15 Agustus 2019 untuk menemuinya, dan selanjutnya memperkenalkan Robin kepada Syahrial.

Dalam perkenalan itu, Robin menyebutkan bahwa dirinya adalah penyidik KPK dengan menunjukkan tanda pengenal (nametag) dengan Nomor Pokok Pegawai (NPP) 0002215.

Baca Juga:

KPK Segera Kembali Panggil Azis Syamsuddin

Syahrial lalu menyampaikan akan mengikuti pilkada periode kedua tahun 2021-2026, namun ada informasi laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai pekerjaan di Tanjungbalai dan informasi perkara jual beli jabatan di Pemkot Tanjungbalai yang sedang ditangani oleh KPK.

"Sehingga terdakwa meminta Stepanus Robin selaku penyidik KPK supaya membantu tidak menaikkan proses penyelidikan perkara jual beli jabatan di Pemkot Tanjungbalai yang melibatkan terdakwa ke tingkat penyidikanm agar proses pilkada yang akan diikuti oleh terdakwa tidak bermasalah," kata jaksa. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kriteria Sosok Pj Gubernur Pengganti Anies Harapan DPRD
Indonesia
Kriteria Sosok Pj Gubernur Pengganti Anies Harapan DPRD

Nantinya akan ada penjabat (pj) gubernur yang akan menggantikan Anies mengurusi Jakarta kurang lebih 1 tahun.

Dalam Seminggu, Satpol PP DKI Jaring 372 PMKS
Indonesia
Dalam Seminggu, Satpol PP DKI Jaring 372 PMKS

Satpol PP DKI Jakarta melakukan operasi penertiban terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Ibu Kota. Dalam kurun waktu 6 sampai 13 April 2022, Satpol PP menjaring 372 PMKS

Pengamat Sebut Prabowo Berpotensi Gandeng Anies
Indonesia
Pengamat Sebut Prabowo Berpotensi Gandeng Anies

Prabowo berpotensi menggandeng Gubernur Anies Baswedan dalam Pilpres 2024.

Menaker Jalin Kerjasama dengan UEA Terkait Penempatan PMI
Indonesia
Menaker Jalin Kerjasama dengan UEA Terkait Penempatan PMI

Menaker, Ida Fauziyah menyambut baik keinginan dari Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) yang membahas perjanjian kerja sama mengenai penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Uni Emirat Arab.

Tembus Rekor, Kasus Aktif COVID-19 di Solo Capai 3.000 Orang
Indonesia
Tembus Rekor, Kasus Aktif COVID-19 di Solo Capai 3.000 Orang

Tren pertambahan kasusnya corona di Solo cukup tinggi, pertambahan kasus baru harianya per hari 200-300 kasus per hari.

Jumenengan Ke-18, Raja PB XIII Keluarkan Dawuh Dalem Putra Mahkota Jadi Calon PB XIV
Indonesia
Jumenengan Ke-18, Raja PB XIII Keluarkan Dawuh Dalem Putra Mahkota Jadi Calon PB XIV

Peringatan kenaikan tahta raja atau Tingalan Dalem Jumenengan Pakubuwono (PB) XIII Ke-18 berlangsung dengan khidmat di Pendopo Sasana Sewaka Kompleks Keraton Surakarta, Minggu (27/2).

Singgung Perang Ukraina dan Pandemi Belum Berakhir, Jokowi Minta Masyarakat Waspada
Indonesia
Singgung Perang Ukraina dan Pandemi Belum Berakhir, Jokowi Minta Masyarakat Waspada

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia sampai saat ini belum rampung.

Penuhi Target Pembiayaan, Pekan Ini Pemerintah Lelang Surat Utang Rp 37,5 Triliun
Indonesia
Penuhi Target Pembiayaan, Pekan Ini Pemerintah Lelang Surat Utang Rp 37,5 Triliun

DJPPR Kemenkeu turut mencatat alokasi pembelian non kompetitif untuk seri SPN maksimal 50 persen dari yang dimenangkan, sedangkan untuk seri SUN lainnya maksimal 30 persen.

Hari Pahlawan Jangan Hanya Seremonial Belaka
Indonesia
Hari Pahlawan Jangan Hanya Seremonial Belaka

Memperingati Hari Pahlawan mesti sebagai ikhtiar untuk menyerap nilai perjuangan dari para pahlawan Indonesia.

Awal Tahun, Garuda Masih Berjuang Lakukan Penundaan Pembayaran Utang
Indonesia
Awal Tahun, Garuda Masih Berjuang Lakukan Penundaan Pembayaran Utang

Proses praverifikasi yang nantinya berlangsung dari 6 Januari hingga 18 Januari 2022.