Firli Bahuri Ingatkan Dirjenpas Cegah Korupsi di Lapas Sukamiskin Ketua KPK Firli Bahuri di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat pada Rabu (31/3). ANTARA/Desca Lidya Natalia

MerahPutih.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Dirjenpas Kemkumham) Reynhard Silitonga untuk mencegah korupsi di lingkungan lapas, termasuk Lapas Sukamiskin, Bandung.

Diketahui, KPK pernah menangani kasus dugaan suap yang menjerat mantan Kepala Lapas (Kalapas) Sukamiskin Wahid Husen dan Deddy Handoko.

Baca Juga

KPK Gelar Penyuluhan untuk Koruptor di Lapas Sukamiskin

Kedua pimpinan lapas khusus koruptor itu justru menerima suap dari sejumlah narapidana yang seharusnya mereka bina. Suap itu diberikan agar Wahid dan Deddy selaku Kalapas memberikan sejumlah fasilitas kepada warga binaan.

"Beberapa waktu lalu cukup saya kira memang itu adalah penyimpangan kedua. Jangan sampai kita sudah melakukan penyimpangan pertama berada di Lapas terus melakukan penyimpangan kedua," kata Firli saat mengunjungi Lapas Sukamiskin, Bandung, Rabu (31/3).

Dirjen Pemasyarakatan Reynhard Silitonga dan Ketua KPK Firli Bahuri (kiri ke kanan) di Lembaga Pemasyarakata (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Rabu (31-3-2021). ANTARA/Desca Lidya Natalia
Dirjen Pemasyarakatan Reynhard Silitonga dan Ketua KPK Firli Bahuri (kiri ke kanan) di Lembaga Pemasyarakata (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Rabu (31-3-2021). ANTARA/Desca Lidya Natalia

Firli mengaku prihatin atas kasus korupsi yang menjerat Wahid dan Deddy. Seharusnya, kata Firli, para warga binaan di Lapas Sukamiskin yang sebagian besar divonis atas kasus korupsi tidak mengulangi perbuatannya saat tengah menjalani masa hukuman.

Adapun sejumlah warga binaan Sukamiskin yang dijerat atas kasus suap itu, yakni Dirut PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah; Tubagus Chaeri Wardana atau Wawan dan mantan Bupati Bangkalan, (alm) Fuad Amin.

"Tetapi ketika berada di Sukamiskin itu timbul penyimpangan kedua. Dan itu merupakan perbuatan melawan hukum kembali sehingga beberapa pihak yang berada di Sukamiskin apa itu warga binaan, apakah orang yang punya tanggung jawab untuk melakukan pemidanaan terpaksa bertanggung jawab dengan ketentuan hukum terkait dengan perbuatannya," tutup Firli. (Pon)

Baca Juga

Penyuap Mantan Sekretaris MA Nurhadi Hadapi Vonis

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pasukan TNI-Polri Tembak Komandan KKB Lesmin Waker
Indonesia
Pasukan TNI-Polri Tembak Komandan KKB Lesmin Waker

Pasukan gabungan TNI-Polri menembak mati Komandan Pasukan Pintu Angin Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Lekagak Telenggen, Lesmin Waker.

Jokowi Sahkan Jajaran Bos Penghimpun Dana Abadi Pembangunan, CEO-nya Eks Dirut Permata
Indonesia
Jokowi Sahkan Jajaran Bos Penghimpun Dana Abadi Pembangunan, CEO-nya Eks Dirut Permata

Indonesia Investment Authority (INA) bertugas menghimpun alternatif pembiayaan dan juga dana abadi bagi pembangunan.

LaNyalla Ingatkan Pengusaha Bayar THR
Indonesia
LaNyalla Ingatkan Pengusaha Bayar THR

Pandemi menyebabkan sejumlah perusahaan gulung tikar. Dampaknya, tak sedikit buruh atau pekerja yang diberhentikan.

Marinir Kirim Satgas Kemanusiaan ke NTT Bantu Penanganan Bencana
Indonesia
Marinir Kirim Satgas Kemanusiaan ke NTT Bantu Penanganan Bencana

Pelepasan tugas dipimpin langsung Kepala Pusat Kesehatan TNI, Mayor Jenderal TNI Tugas Ratmono

DKPP: Ada Penyelenggara Pemilu Ahli Manipulasi Perolehan Suara
Indonesia
DKPP: Ada Penyelenggara Pemilu Ahli Manipulasi Perolehan Suara

Berdasarkan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik Tahun 2020 memberi rekomendasi perlunya penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu.

Pangdam IV/Diponegoro Sebut RS Darurat di Solo Bisa Untuk Vaksinasi Massal
Indonesia
Pangdam IV/Diponegoro Sebut RS Darurat di Solo Bisa Untuk Vaksinasi Massal

Dikatakannya, RS darurat lapangan tersebut terdapat 100 bed dengan dilengkapi peralatan canggih dan tidak kalah dengan rumah sakit lainnya. Rumah sakit difungsikan untuk merawat warga Solo Raya yang terpapar virus Corona pada level ringan hingga sedang.

Komnas HAM Ungkap Hasil Penyelidikan Terkait Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Pegawai KPI
Indonesia
Komnas HAM Ungkap Hasil Penyelidikan Terkait Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Pegawai KPI

Setelah melakukan penyelidikan dan pengembangan kasus sejak September 2021, Komnas HAM mengumumkan hasil temuannya terkait kasus tersebut.

Demi Keselamatan, Satgas Minta Warga Taati Kebijakan PPKM
Indonesia
Demi Keselamatan, Satgas Minta Warga Taati Kebijakan PPKM

Penerapan Pelaksaanaan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk Pulau Jawa dan Bali telah resmi diberlakukan pada periode 11 - 25 Januari 2021.

Biar Cepat Rampung, Moeldoko Bikin Gugus Tugas RUU PKS
Indonesia
Biar Cepat Rampung, Moeldoko Bikin Gugus Tugas RUU PKS

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) tertunda pengesahanya karena DPR ogah memasukan sebagai prioritas UU.

BKN Jawab Keluhan Pelamar Soal Hilangnya Nama Perguruan Tinggi saat Daftar PNS
Indonesia
BKN Jawab Keluhan Pelamar Soal Hilangnya Nama Perguruan Tinggi saat Daftar PNS

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjawab keluhan sejumlah pelamar PNS tahun 2021 terkait nama perguruan tinggi (PT) atau prodi yang tidak ditemukan di portal SSCASN saat pendaftaran.