Firli Bahuri Diminta Tidak Ikuti Pola Kepemimpinan Agus Rahardjo, Ini Alasannya Alfons Loemau (kedua dari kanan) dalam sebuah diskusi publik di Jakarta (MP/Kanu)

MerahPutih.Com - Praktisi Hukum Alfons Leomau berharap pimpinan KPK dibawah komando Firli Bahuri bisa belajar dari kelemahan KPK sekarang agar tidak jatuh dalam lubang yang sama.

Menurut dia, KPK ke depan harus fokus pada upaya pencegahan tindak pidana korupsi agar tidak banyak uang negara yang bocor.

Baca Juga:

ICW Gusar, Jokowi Terkesan Permainkan Publik Terkait Redupnya Wacana Perppu KPK

"Penyelidikan dan penyidikan harus mendalam dan akuntabel sehingga tidak cepat-cepat melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan menetapkan tersangka, tetapi harus memiliki alat bukti yang memadai dan memastikan potensi kerugian negaranya," kata Alfons dalam keterangannya, Kamis (19/12).

Praktisi hukum Alfons Loemau minta Firli Bahuri tidak ikut pola kepemimpinan Agus Rahardjo
Praktisi hukum Alfons Loemau (Foto: Dok Pribadi)

Alfons mengatakan,KPK yang baru harus melakukan analisis terhadap LHKPN untuk memastikan ada tidaknya harta penyelenggara yang mencurigakan.

"Jangan didiamkan seperti saat ini," jelas Alfons.

Menurut dia, operasi tanggap tangan (OTT) yang dilakukan KPK sekarang bukanlah prestasi yang patut dibanggakan.

"Dari sekian lama bekerja (KPK sekarang), tidak ada istimewanya. Kebanyakan perkara yang ditangani berasal dari OTT dan OTT ini kan dari hasil penyadapan. Kalau menyadap orang, kasih saja hansip, pasti ketemu orangnya," ujar Alfons.

Menurut Alfons, OTT yang dlakukan karena penyadapan tidak membutuhkan strategi khusus. Dalam penyadapan, kata dia, yang terpenting, menyadap nomor-nomor orang yang dicurigai atau diduga terlibat tindak pidana korupsi kemudian mengikuti dan menangkapnya.

"Padahal, yang kita harapkan dari KPK adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan mendalam, salah satunya analisis dokumen sehingga bisa menetapkan orang secara akuntabel dengan alat bukti yang memadai," tandas dia.

Orientasinya, kata Alfons, juga jangan hanya fokus pada orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Tetapi, menurut dia, yang terpenting adalah bagaimana mengembalikan kerugian keuangan atau perekonomian negara.

"Banyak OTT, lalu banyak orang dipenjara, kemudian negara keluarkan lagi uang untuk membiayai orang di penjara. Padahal orientasinya tadi ingin mengembalikan kerugian keuangan negara," terang dia.

"Makanya ke depan harus mengutamakan pada pengembalian uang negara, beri sanksi sosial saja kepada korupsi, seperti sapu-sapu jalan, pasti malu dan bisa menimbulkan efek jera," sambungya.

Baca Juga:

KPK Sebut Hukuman Mati Koruptor Tak Bisa Turunkan Praktik Korupsi

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango dan Lili Pintauli Siregar sebagai pimpinan KPK periode 2019-2023.

Selain lima pimpinan KPK yang diketuai oleh Firli Bahuri, DPR juga mengesankan revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.(Knu)

Baca Juga:

Kritik Omnibus Law, KPK: Jangan Bawa Hukum Kembali ke Masa Kolonial!

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Terima Dubes Turki, Wapres Kiai Ma'ruf Ajak Kampanyekan Islam Damai
Indonesia
Terima Dubes Turki, Wapres Kiai Ma'ruf Ajak Kampanyekan Islam Damai

“Kita sama-sama Islam yang moderat, tapi sayangnya suara kita tidak terlalu didengar di dunia yang modern ini. Kita akan meningkatkan kerja sama dalam menghadapi radikalisme,” tegasnya.

MUI Minta Aparat Tidak Tegas Pelaku Pembunuhan di Sigi Sulteng
Indonesia
MUI Minta Aparat Tidak Tegas Pelaku Pembunuhan di Sigi Sulteng

Masyarakat untuk menahan diri agar tidak mudah terprovokasi oleh oknum-oknum yang sengaja ingin membenturkan dan mengadu domba masyarakat.

Polisi Sudah Kawal Pemakaman 34 Jenazah Terpapar COVID-19 di Jakarta
Indonesia
Polisi Sudah Kawal Pemakaman 34 Jenazah Terpapar COVID-19 di Jakarta

Tim tersebut juga dibekali pelatihan untuk mengimbau pihak keluarga untuk tidak mendekati jenazah

 DPR Puji 'Kampus Merdeka' Mampu Tingkatkan Kualitas Pekerja
Indonesia
DPR Puji 'Kampus Merdeka' Mampu Tingkatkan Kualitas Pekerja

"Sehingga apa yang ditargetkan dalam RPJM 2020-2024, yaitu 80 persen lulusan perguruan tinggi langsung kerja dapat tercapai," kata Illiza

[HOAKS atau FAKTA]: Joe Biden Rayakan Ulang Tahun Tak Patuhi Protokol Kesehatan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Joe Biden Rayakan Ulang Tahun Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Beredar sebuah narasi yang menyebutkan bahwa pesta ulang tahun Biden tidak menggunakan masker dan jaga jarak.

Minta Pilkada 2020 Ditunda, Warga Solo Ajukan Gugatan Judicial Review ke MK
Indonesia
Minta Pilkada 2020 Ditunda, Warga Solo Ajukan Gugatan Judicial Review ke MK

Gugatan di MK tersebut diterima dengan nomor register Tanda Terima Permohonan Nomor 134/PAN.ONLINE/2020.

Pembuat Video Azan Jihad Kini Dicari Polisi
Indonesia
Pembuat Video Azan Jihad Kini Dicari Polisi

Setelah berhasil menangkap salah satu penyebar video azan "jihad" berinisial H, Polda Metro kini tengah mengejar pembuat video tersebut.

Anggota DPR Minta Menkes Terbuka Soal Jumlah Alat dan Pasien Dites Corona
Indonesia
Anggota DPR Minta Menkes Terbuka Soal Jumlah Alat dan Pasien Dites Corona

Dewi Aryani meminta Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto terbuka soal jumlah alat tes dan pasien yang sudah dites karena diduga terjangkit virus corona.

KPK Jebloskan Eks Wali Kota Medan ke Lapas Tanjung Gusta
Indonesia
KPK Jebloskan Eks Wali Kota Medan ke Lapas Tanjung Gusta

KPK mengeksekusi mantan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin ke Lapas Tanjung Gusta, Medan, Kamis (16/7).

 Kampus UI Hentikan Sementara Perkuliahan Tatap Muka Karena Khawatir Corona
Indonesia
Kampus UI Hentikan Sementara Perkuliahan Tatap Muka Karena Khawatir Corona

"Pedoman penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi COVID-19 akan menjelaskan secara rinci bagaimana format ini diterapkan,