Finalisasi RUU PKS, Aktivis Perempuan Ingin Pertegas Kehadiran Negara Ilustrasi (Pixabay)

Merahputih.com - Aktivis Perempuan dari Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), Valentina Sagala mengaku sedang melakukan finalisasi draf RUU PKS yang akan diusulkan ke DPR.

Pihaknya mendefinisikan "Perlindungan adalah segala upaya mencegah, menangani, menyediakan perlindungan, memulihkan Korban, menindak pelaku, memberikan rasa aman kepada Korban, Saksi, dan keluarga Korban, dan mewujudkan lingkungan bebas Kekerasan Seksual.

"Intinya mempertegas Negara hadir melindungi korban," kata Valentina.

Baca Juga:

Cabut RUU PKS dari Prolegnas, Logika Berpikir DPR Dinilai Terbolak-Balik

Hal itu disampaikannya dalam diskusi publik bertajuk "Urgensi Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual" pada Kamis (10/9), yang dilakukan secara virtual.

Selain itu, diusulkan juga 9 jenis kekerasan seksual. Yakni pelecehan seksual; pemaksaan perkawinan; pemaksaan kontrasepsi; perkosaan; pemaksaan aborsi; eksploitasi seksual; pemaksaan pelacuran; perbudakan seksual; dan penyiksaan seksual.

Jaringan Koalisi juga mengusulkan agar unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual dalam RUU ini lebih detail dibanding perumusan dalam RUU Hukum Pidana.

Demo hari perempuan
Demo dukung pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/foc. (ANTARA FOTO/ASEP FATHULRAHMAN)

Contohnya, perkosaan dalam RUU Hukum Pidana mengatur unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.

"Sementara dalam RUU ini unsur-unsurnya diperluas menjadi: kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau tipu daya, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan,” katanya.

Sementara soal pemidanaan, pihaknya mengusulkan pidana pokok dalam wujud penjara, denda, kerja sosial, hingga pidana pengawasan. Plus ditambah Pidana tambahan berupa pencabutan hak asuh anak dan pengampuan; pengumuman identitas pelaku; perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; pencabutan hak politik; pencabutan hak menjalankan pekerjaan; pencabutan jabatan atau profesi; pembayaran ganti rugi; dan pembinaan khusus. Juga ada usulan tindakan rehabilitas khusus.

Baca Juga:

BNPT Masuki Dunia Media Sosial Perangi Radikalisme

"Kami juga mengusulkan adanya ketentuan peralihan berisi pengaturan tindakan hukum yang sudah ada yaitu perkara Kekerasan Seksual yang masih dalam proses penyelesaian di tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tetap diperiksa berdasarkan Undang-Undang yang mengaturnya," kata Valentina. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polda Metro Klaim Vaksinasi Merdeka Lampaui Target WHO
Indonesia
Polda Metro Klaim Vaksinasi Merdeka Lampaui Target WHO

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus menerangkan, dengan presentase itu, maka Ibu Kota sudah melewati standar herd immunity yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO).

Setelah Tertunda, Boven Digoel Gelar Pilkada
Indonesia
Setelah Tertunda, Boven Digoel Gelar Pilkada

520 personil saat ini siap mengamankan pemungutan suara di Boven Digoel.

BMKG Prakirakan Sejumlah Daerah Dilanda Hujan Lebat
Indonesia
BMKG Prakirakan Sejumlah Daerah Dilanda Hujan Lebat

BMKG memprakirakan sejumlah daerah di tanah air berpotensi dilanda hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang.

Alasan Polisi Tak Bubarkan Acara Rizieq di Petamburan
Indonesia
Alasan Polisi Tak Bubarkan Acara Rizieq di Petamburan

Mantan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus karantina kesehatan dengan terdakwa Rizieq Shihab.

Pemkot Bandung Pecat Pemikul Jenazah TPU Cikadut karena Dugaan Pungli
Indonesia
Pemkot Bandung Pecat Pemikul Jenazah TPU Cikadut karena Dugaan Pungli

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memecat seorang pemikul jenazah di TPU Khusus COVID-19, Cikadut, berinisial R karena diduga melakukan pungutan liar (pungli) kepada keluarga korban COVID-19.

Lantik Pejabat Tinggi, Anies Ingatkan Nurani dan Moral
Indonesia
Lantik Pejabat Tinggi, Anies Ingatkan Nurani dan Moral

Para pejabat yang baru menjadi seorang pemimpin bukan sekadar pejabat. bukan sekadar menggunakan kewenangan saja.

Ini Alasan Pemerintah Tolak Demokrat Kubu Moeldoko
Indonesia
Ini Alasan Pemerintah Tolak Demokrat Kubu Moeldoko

Kemenkumham menyampaikan surat yang pada intinya memberitahukan kepada penyelenggara KLB untuk melengkapi kekurangan

Melantai di Bursa, Bukalapak Kembangkan Bisnis di Luar Kota Besar
Indonesia
Melantai di Bursa, Bukalapak Kembangkan Bisnis di Luar Kota Besar

Bukalapak menawarkan 25,76 miliar lembar saham dengan harga penawaran sebesar Rp 850 setiap sahamnya.

Jokowi Bisa Pecat Kepala Daerah Tanpa Persetujuan DPRD, Ini Aturan Rujukannya
Indonesia
Jokowi Bisa Pecat Kepala Daerah Tanpa Persetujuan DPRD, Ini Aturan Rujukannya

Presiden Joko Widodo bisa memberhentikan kepala daerah.

Kemenag Target 15 Ribu UMKM Dapat Sertifikasi Gratis Produk Halal
Indonesia
Kemenag Target 15 Ribu UMKM Dapat Sertifikasi Gratis Produk Halal

Sertifikasi halal, kata Mastuki, memegang peran penting dan perlu untuk memastikan serta menjamin bahwa produk yang beredar, dikonsumsi, digunakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat telah memenuhi standar halal.