Filep Wamafma Minta Pemekaran di Papua Harus Utamakan Kesejahteraan OAP Filep Wamafma, Anggota DPD RI perwakilan Provinsi Papua Barat. ANTARA/HO

MerahPutih.com - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menyatakan, rencana pemekaran di Papua dapat menjadi pembahasan prioritas dalam satu atau dua tahun ke depan.

Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, terdapat sejumlah pertimbangan terkait rencana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Papua di antaranya adalah pertimbangan kepentingan strategis nasional.

Menanggapi hal itu, senator Papua Barat Filep Wamafma menekankan, pemekaran di Papua harus menempatkan orang asli Papua (OAP) menjadi subjek utama dalam berbagai sektor pembangunan. Artinya, dengan pemekaran ini diharapkan benar-benar dapat mendorong pemberdayaan dan kesejahteraan OAP.

Baca Juga:

Pendekatan yang Akan Digunakan Pemerintah Atasi Masalah di Papua

“Saya optimistis pemekaran daerah jika direncanakan dengan baik dan tujuannya baik maka tentu akan berdampak positif juga terhadap kesejahteraan masyarakat,” kata Filep dalam keterangannya, Rabu (8/12).

Filep mengingatkan, pemekaran di Papua harus mengutamakan pemenuhan pelayanan-pelayanan dasar bagi masyarakat Papua ketimbang kepentingan-kepentingan politik dan keamanan.

Menurut Wakil Ketua I Komite I DPD RI ini, sejumlah persoalan terkait isu keamanan, pelanggaran hukum dan HAM memiliki mekanisme dan ruang lingkup berbeda yang harus dilaksanakan dengan baik.

“Selanjutnya problem-problem Papua hari ini kan banyak aspek, banyak masalah yang kaitan dengan isu-isu terkemuka saat ini, maka ruang lingkupnya berbeda penyelesaiannya. Mari kita berbicara dengan peningkatan taraf hidup masyarakat, politik dan lainnya ruang lingkupnya berbeda,” ujarnya.

Baca Juga:

Kejagung Bentuk Tim Penyidik Kasus HAM Berat Paniai Papua

Ia menegaskan, jika pemerintah hanya memandang aspek-aspek politik dan keamanan untuk pemekaran, ini bertolak belakang dengan kebutuhan daerah. Filep meminta pemerintah objektif memerhatikan tentang pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan.

Selain itu, Filep juga mengingatkan agar pemekaran dapat memerhatikan aspek-aspek kesiapan daerah. Menurutnya, jika aspek kesiapan daerah dikesampingkan, maka dikhawatirkan daerah otonom baru akan lahir prematur dan pemekaran daerah justru menimbulkan permasalahan baru.

“Undang-Undang Otsus yang baru saja disahkan itu aspek kesiapan daerah kan dikesampingkan. Artinya, ada aspek politik, sosial dan aspek lainnya yang menjadi bahan pertimbangan. Yang kita harapkan sebagai wakil rakyat ialah bagaimana pembangunan itu memberdayakan penduduk asli. Dalam arti, pemekaran terbentuk, tetapi orang Papua asli harus menjadi subjek utama dalam setiap sektor,” tegas Filep. (Pon)

Baca Juga:

Polda Papua Barat Tegaskan Pembakaran PT BKI Bukan oleh Kelompok Separatis

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Borong Kerupuk Rp 100 Ribu di Pameran UMKM, Gibran: Buat Makan di Rumah
Indonesia
Borong Kerupuk Rp 100 Ribu di Pameran UMKM, Gibran: Buat Makan di Rumah

"Saya memang suka makan kerupuk. Beli buat dimakan di rumah. Tadi beli yang mentah 1kg harganya Rp 17.000. Yang siap makan sama toplesnya Rp 100.000," kata Gibran

Alasan Pendukung Rizieq Ramai-ramai Geruduk Pengadilan Tinggi DKI
Indonesia
Alasan Pendukung Rizieq Ramai-ramai Geruduk Pengadilan Tinggi DKI

Polisi menduga, massa yang hendak demo di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta merupakan simpatisan Rizieq Shihab yang hendak memberi dukungan.

1.000 Warga Sunter Agung Terpapar COVID-19, Kemungkinan Di-lockdown
Indonesia
1.000 Warga Sunter Agung Terpapar COVID-19, Kemungkinan Di-lockdown

Jumlah tersebut masih diverifikasi kembali oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI lantaran kemungkinan ada perbedaan penghitungan.

Protes Kenaikan UMP DKI 2022, Ketua DPRD: Jangan Politis
Indonesia
Protes Kenaikan UMP DKI 2022, Ketua DPRD: Jangan Politis

Revisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 mendapatkan protes dari sejumlah pihak. Salah satunya Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi.

Polisi yang 'Marahi' Korban Perampokan Dipindah ke Papua
Indonesia
Polisi yang 'Marahi' Korban Perampokan Dipindah ke Papua

Kasus Aipda Rudi Panjaitan ini berawal dari cerita MK

Pakar Hukum Syariah UIN Akui Pedoman Toa Masjid Penuh Dimensi Keindahan Syiar
Indonesia
Pakar Hukum Syariah UIN Akui Pedoman Toa Masjid Penuh Dimensi Keindahan Syiar

Surat Edaran Menteri Agama tentang pedoman toa masjid memenuhi aspek sosiologis dan filosofis.

[Hoaks atau Fakta]: Warga Yang Belum Vaksin Mulai Dihubungi Via Telepon
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Warga Yang Belum Vaksin Mulai Dihubungi Via Telepon

Bahwa Kode 1 atau tombol 1 di ponsel tidak memiliki implikasi eksekusi perintah tertentu, kecuali sebelumnya sudah mengklik link tertentu atau link lewat aplikasi tertentu.

Murka saat Sidak Kantor Langgar PPKM Darurat, Anies: Ini Soal Nyawa, Ibu Egois
Indonesia
Murka saat Sidak Kantor Langgar PPKM Darurat, Anies: Ini Soal Nyawa, Ibu Egois

Gubernur Anies Baswedan bersama jajaran melakukan inspeksi mendadak (sidak) penegakan aturan PPKM Darurat, di kantor Ray White Indonesia, gedung Sahid Sudirman Center, Jakarta Pusat.

Polisi Bakal Buka-bukaan Soal Kasus Narkoba Jerat Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie
Indonesia
Polisi Bakal Buka-bukaan Soal Kasus Narkoba Jerat Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie

Polres Metro Jakarta Pusat bakal merilis kasus penyalahgunaan narkoba yang diduga melibatkan pasangan suami istri arti Nia Ramadhani dan pengusaha Ardi Bakrie.

Menkes Jamin Ketersediaan Tempat Tidur untuk Pasien COVID-19
Indonesia
Menkes Jamin Ketersediaan Tempat Tidur untuk Pasien COVID-19

Sedangkan untuk layanan IGD-nya kita sudah memutuskan untuk membangun tenda di luar rumah sakit