Ferdy Yuman Didakwa Sembunyikan Nurhadi saat Jadi Buronan KPK Bekas Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (rompi jingga). (KPK)

MerahPutih.com - Ferdy Yuman didakwa oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merintangi proses penyidikan yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono. Jaksa menyebut Ferdy Yuman menyembunyikan Nurhadi dan Rezky saat menjadi buronan KPK.

"Terdakwa dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi," kata jaksa KPK Wawan Yunarwanto saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (3/6).

Jaksa membeberkan perbuatan Ferdy Yuman yang dinilai telah merintangi penyidikan Nurhadi dan Rezky. Di antaranya, menyewakan rumah sebagai tempat persembunyian Nurhadi dan Rezky Herbiyono. Padahal, kata jaksa, Nurhadi dan Rezky saat itu berstatus buronan kasus dugaan suap serta gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA.

Baca Juga:

Terbukti Menyuap Nurhadi, Hiendra Soenjoto Divonis 3 Tahun Penjara

"Terdakwa mencari dan menyewakan rumah sebagai tempat Nurhadi dan Rezky Herbiyono untuk menghindari pemeriksaan atau tindakan hukum lainnya yang pada saat itu sudah berstatus daftar pencarian orang (DPO) oleh penyidik KPK," ujarnya.

Berdasarkan uraian jaksa dalam dakwaannya, Ferdy Yuman merupakan sepupu Rezky Herbiyono. Ferdy dipercaya untuk menjadi sopir serta orang kepercayaan Rezky dan Nurhadi. Oleh Rezky, Ferdy digaji sebesar Rp 20 juta setiap bulannya.

Perbuatan Ferdy dianggap telah merintangi penyidikan karena membantu Nurhadi dan Rezky selama menjadi buronan. Ia disebut membantu memenuhi keperluan Nurhadi dan Rezky saat bersembunyi di Apartemen The Residence at Dharmawangsa 1.

Dokumentasi bekas Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi (kiri), saat meninggalkan Gedung KPK. ANTARA FOTO/Indrianto Suwarso
Dokumentasi bekas Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi (kiri), saat meninggalkan Gedung KPK. ANTARA FOTO/Indrianto Suwarso

Kemudian, Ferdy Yuman juga disebut oleh jaksa membantu untuk menyewakan rumah sebagai tempat persembunyian Nurhadi dan Rezky di Jalan Simprug Golf Suites, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ia juga membantu mengurus perpindahan Nurhadi dan Rezky dari apartemen ke rumah tersebut.

Tak hanya itu, Ferdy juga tidak melaporkan keberadaan Nurhadi dan Rezky kepada RT setempat saat tinggal di perumahan Jalan Simprug Golf Suites. Padahal, saat itu jaksa meyakini Ferdy mengetahui bahwa Nurhadi dan Rezky adalah buronan KPK.

"Bahwa serangkaian perbuatan terdakwa tersebut di atas dilakukan dengan maksud agar Nurhadi dan Rezky Herbiyono selaku tersangka korupsi tidak diketahui keberadaannya serta untuk menghindari pemeriksaan atau tindakan hukum lainnya," kata jaksa.

Baca Juga:

Polda Jatim Periksa 17 Orang Terkait Kasus Penganiayaan Jurnalis Tempo Nurhadi

Atas perbuatannya, Ferdy Yuman didakwa melanggar pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sekadar informasi, Nurhadi dan Rezky Herbiyono merupakan terdakwa kasus suap dan gratifikasi terkait pengurusan sejumlah perkara di MA. Keduanya telah divonis bersalah dan masing-masing dijatuhi hukuman enam tahun penjara serta denda Rp 500 juta subsidair enam bulan kurungan atas perkara itu. (Pon)

Baca Juga:

Terima Suap dari Eks Bos Lippo, Bekas Sekretaris MA Nurhadi Jadi Tersangka

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pengamat Tegaskan Presidential Threshold Masih Diperlukan
Indonesia
Pengamat Tegaskan Presidential Threshold Masih Diperlukan

Capres terpilih akan sangat lemah karena dukungan electoral vote-nya tipis

Vaksinasi Ibu Hamil Penting untuk Lindungi Bayi dari COVID-19
Indonesia
Vaksinasi Ibu Hamil Penting untuk Lindungi Bayi dari COVID-19

Vaksinasi bagi ibu hamil penting dilakukan karena mempunyai peningkatan risiko menjadi berat apabila terinfeksi COVID-19.

  Punya UU Baru, Jaksa Agung Janji Kedepankan Keadilan Restoratif
Indonesia
Punya UU Baru, Jaksa Agung Janji Kedepankan Keadilan Restoratif

Ada 14 kewenangan baru yang tertera dalam UU Kejaksaan baru tersebut yang harus disosialisasikan dan dijelaskan kepada masyaraka

SK Mendagri Tak Kunjung Turun, Pelantikan Gibran-Teguh Dipastikan Molor
Indonesia
SK Mendagri Tak Kunjung Turun, Pelantikan Gibran-Teguh Dipastikan Molor

SK Mendagri terkait pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo terpilih Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa sejauh ini belum turun. Dengan demikian pelantikan Gibran-Teguh dipastikan molor.

Warga Jakarta Wajib Memilah dan Mengelola Sampah di Tingkat RW
Indonesia
Warga Jakarta Wajib Memilah dan Mengelola Sampah di Tingkat RW

Warga Jakarta wajib memilah sampah sejak dari rumah dan mengeluarkan sampah sesuai jadwal pengangkutannya.

Komisi III Minta LPSK Segera Datangi Saksi dan Korban Teror Gereja Makasar
Indonesia
Komisi III Minta LPSK Segera Datangi Saksi dan Korban Teror Gereja Makasar

"Berikanlah jaminan dan perawatan kepada mereka sebagaimana yang diatur dalam undang-undang,” kata Hinca

Sintetik Opioid Mulai Beredar, Pemkot Bandung Rumuskan Strategi Tekan Peredaran
Indonesia
Sintetik Opioid Mulai Beredar, Pemkot Bandung Rumuskan Strategi Tekan Peredaran

Kemunculan narkoba jenis baru harus selalu diantisipasi dan perlu kerja sama dan koordinasi.

Imigrasi Bali Buru Buronan Interpol Rusia yang Kabur
Indonesia
Imigrasi Bali Buru Buronan Interpol Rusia yang Kabur

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai menerjunkan seluruh petugas untuk mencari keberadaan buronan Interpol asal Rusia bernama Andrew Ayer alias Andrei Kovalenka yang kabur dari kantor imigrasi setempat, Kamis (11/2).

PNS Dilarang Ambil Cuti Tambahan Buat Lebaran
Indonesia
PNS Dilarang Ambil Cuti Tambahan Buat Lebaran

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 yang berisi penetapan cuti bersama pegawai aparatur sipil negara (ASN) untuk 2021 sebanyak dua hari.

Dipuji Satgas, Kalimantan Barat dan Riau Layak Jadi Acuan Penanganan COVID-19
Indonesia
Dipuji Satgas, Kalimantan Barat dan Riau Layak Jadi Acuan Penanganan COVID-19

Satgas COVID-19 mengemukakan Provinsi Kalimantan Barat dan Riau layak menjadi acuan bagi daerah lain karena memiliki zona kuning atau risiko rendah penularan.