Fee Bansos Rp2 Miliar Diduga Mengalir ke Ketua DPC PDIP Kendal Tersangka Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Sosial Adi Wahyono tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (29/1/2021). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

MerahPutih.com - Uang senilai Rp2 miliar terkait fee pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek diduga mengalir ke Ketua DPC PDIP Kabupaten Kendal Ahmad Suyuti.

Hal itu diungkap mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Adi Wahyono saat bersaksi dalam persidangan kasus bansos di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/3).

Mulanya, jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Muhammad Nur Azis mengonfirmasi soal aliran uang fee bansos.

Baca Juga:

Ini Dia Rincian Penggunaan Rp14,7 Miliar dari 'Fee' Perusahaan Penyedia Bansos

Uang senilai Rp2 miliar itu diberikan Matheus Joko Santoso yang juga PPK Kemensos di Bandara Halim Perdanakusuma, saat hendak kunjungan kerja ke Semarang.

"Di sana bertemu Ketua DPC PDIP dari Semarang, dari Kendal, yang saya tahu dari Kendal," kata Adi.

Jaksa kemudian mengonfirmasi, uang senilai Rp2 miliar itu apakah diberikan kepada Ahmad Suyuti yang merupakan Ketua DPC PDIP Kabupaten Kendal.

"Apa diberikan ke Ahmad Suyuti?" tanya jaksa.

"Saya tidak tahu dalam proses penyerahan di situ. Tugas saya hanya menyerahkan," jawab Adi.

Tersangka mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (29/1/2021). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.
Tersangka mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (29/1/2021). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

Belakangan, Adi mengetahui uang miliaran rupiah itu untuk Ahmad Suyuti. Diduga penyerahan uang itu atas perintah Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial (Mensos).

"Secara persis saya tidak tahu, hanya Pak Menteri kan dapilnya Jateng I, meliputi Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, sama Salatiga," ungkap Adi.

Baca Juga:

Bayaran Hotma Sitompul Berasal dari 'Fee' Bansos Sembako COVID-19?

Adi juga mengaku pernah bertemu secara langsung dengan Suyuti saat menjalani pemeriksaan di KPK. Dalam pertemuannya itu, Suyuti disebut mengamini penerimaan uang dari staf khusus menteri bernama Kukuh.

"Saya pernah ketemu dengan Pak Suyuti saat istirahat di KPK, katanya yang menyerahkan uang itu Pak Kukuh (staf khusus menteri), tapi saya serahkan uang itu ke Pak Eko selaku ADC menteri," kata Adi. (Pon)

Baca Juga:

Sekjen Kemensos Akui Vendor Bansos Setor Uang Operasional

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kata Polda Soal Isu Sabotase sampai Kericuhan Pemicu Kebakaran Lapas Tangerang
Indonesia
Kata Polda Soal Isu Sabotase sampai Kericuhan Pemicu Kebakaran Lapas Tangerang

Polda Metro Jaya meminta masyarakat untuk tidak berasumsi dengan penyebab kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten pada Rabu (8/9) lalu.

Polri Resmi Tahan Munarman Terkait Kasus Dugaan Terorisme
Indonesia
Polri Resmi Tahan Munarman Terkait Kasus Dugaan Terorisme

Polri resmi menahan mantan sekretaris umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana terorisme.

Polisi Dapatkan Keterangan Awal dari Sopir Transjakarta Saat Tabrak Pospol PGC
Indonesia
Polisi Dapatkan Keterangan Awal dari Sopir Transjakarta Saat Tabrak Pospol PGC

Argo belum berani memastikan penyebab pasti kecelakaan

Libur Nataru, Forkopimda Harus Tegas Terapkan Protokol Kesehatan
Indonesia
Libur Nataru, Forkopimda Harus Tegas Terapkan Protokol Kesehatan

Masyarakat dapat beradaptasi dengan beberapa pengaturan yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri)

Wagub DKI: Izin ke Polisi kalau Reuni 212 di Patung Kuda
Indonesia
Wagub DKI: Izin ke Polisi kalau Reuni 212 di Patung Kuda

Reuni 212 yang melibatkan banyak orang sangat berpotensi meningkatkan kembali tren COVID-19 di ibu kota.

Polisi Diminta Tak Bikin Kebijakan yang Hambat Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia
Polisi Diminta Tak Bikin Kebijakan yang Hambat Pertumbuhan Ekonomi

Selain itu, penyerapan anggaran pemerintah daerah juga harus ditingkatkan

Demokrat Sebut Pengacara Kubu Moeldoko Cacat Kredibilitas
Indonesia
Demokrat Sebut Pengacara Kubu Moeldoko Cacat Kredibilitas

Kredibilitas pengacara kubu Moeldoko, Rusdiansyah dipertanyakan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis (Kabakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.

Catat! Ini HET 11 Obat Terapi COVID-19
Indonesia
Catat! Ini HET 11 Obat Terapi COVID-19

Diharapkan tidak ada pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan

Pelaku UMKM di Indonesia Didominasi Perempuan
Indonesia
Pelaku UMKM di Indonesia Didominasi Perempuan

Indonesia juga terus bekerja keras mendukung transformasi digital UMKM selama pandemi. Sebanyak 8,4 juta UMKM di Indonesia telah memasuki ekosistem digital, termasuk 54 persen UMKM perempuan.

Ini Tanggapan DKI Soal Keputusan Pusat Larang Mudik
Indonesia
Ini Tanggapan DKI Soal Keputusan Pusat Larang Mudik

Ahmad Riza Patria menyambut baik keputusan pemerintah pusat yang melarang masyarakat untuk mudik saat Lebaran Idulfitri 2021.