Fatwa MUI Terpusat Hambat Pelaku UMKM Dapatkan Sertifikat Halal Sertifikat Halal. (Foto: Kemenag)

MerahPutih.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengungkapkan, salah satu yang menghambat sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jamaninan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama untuk para pelaku UMKM, karena lamanya fatwa dari MUI.

Pasalnya, sertifikasi halal dari BPJPH baru bisa keluar setelah ada fatwa dari MUI. Sedangkan fatwa MUI dikeluarkan oleh MUI pusat.

Baca Juga:

Status Halal dan Langkanya Vaksin Meningitis di Indonesia

“Bisa dibayangkan, satu juta pelaku UMKM untuk fatwa MUI-nya dipusatkan di MUI pusat. Padahal, ini bisa saja didistribusikan ke MUI provinsi ataupun MUI kota/kabupaten untuk mempermudah sertifikasi halal,” kata Selly baru-baru ini.

Menurutnya, hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi di Komisi VIII DPR. Pasalnya, lanjut Selly, jika tetap dilakukan, akan mempersulit pelaku UMKM mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH.

“Kami akan mengevaluasi itu. Tentunya untuk mempermudah pelaku UMKM mendapatkan sertifikasi halal,” ujarnya.

Baca Juga:

Empat Strategi Wapres Kuatkan Usaha Mikro Kecil Produk Halal

Jika fatwa MUI dapat dilakukan MUI daerah baik provinsi, kota dan kabupaten, Selly menyakini, pembuatan sertifikasi halal dari BPJPH tidak akan sangat lama.

“Yang harus dievaluasi Komisi VIII itu berkaitan dengan waktu. Kalau yang sudah ditetapkan pada regulasi itu tidak 90 hari tapi 21 hari (sertifikasi halal terbit). kalau fatwa MUI didistribusikan ke daerah tidak akan lama,” kata Selly. (*)

Baca Juga:

Ribuan Juru Sembelih Halal Jawa Timur Siap Dikerahkan Saat Idul Adha

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bareskrim Temukan Penyalahgunaan Solar Bersubsidi di Perairan Tanjung Priok
Indonesia
Bareskrim Temukan Penyalahgunaan Solar Bersubsidi di Perairan Tanjung Priok

Polisi mengamankan sebuah kapal pengangkut bermuatan BBM bersubsidi jenis solar di Perairan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu. Direktur Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dit Tipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Pipit Rismanto, menyatakan kapal tersebut merupakan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan BBM jenis solar bersubsidi yang diungkap olehnya di wilayah Pati, Jawa Tengah.

Pemprov DKI Larang Nyalakan Kembang Api saat Malam Tahun Baru
Indonesia
Pemprov DKI Larang Nyalakan Kembang Api saat Malam Tahun Baru

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan larangan menyalakan kembang api saat pergantian tahun 2023.

Libur Lebaran Berakhir, Jadwal KRL Jogja-Solo Kembali 24 Perjalanan per Hari
Indonesia
Libur Lebaran Berakhir, Jadwal KRL Jogja-Solo Kembali 24 Perjalanan per Hari

KAI Commuter kembali mengoperasionalkan KRL Yogyakarta-Solo menjadi 24 perjalanan per hari terhitung sejak Senin (9/5) sampai Jumat (13/5) seiring dengan berakhirnya libur Lebaran dan menurunnya jumlah penumpang.

Sikap PBNU Terkait Wacana Penundaan Pemilu 2024
Indonesia
Sikap PBNU Terkait Wacana Penundaan Pemilu 2024

Gus Yahya mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan DPR terkait wacana penundaan Pemilu 2024.

Demokrat Sayangkan Masa Kampanye Pemilu 2024 Hanya 90 Hari
Indonesia
Demokrat Sayangkan Masa Kampanye Pemilu 2024 Hanya 90 Hari

Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mempertanyakan efektivitas waktu kampanye selama tiga bulan

KAI Commuter Bantah Ada Kenaikan Tarif KRL
Indonesia
KAI Commuter Bantah Ada Kenaikan Tarif KRL

Isu penyesuaian tarif Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek sempat mengemuka ke publik.

Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra Jalani Perawatan di Malaysia
Indonesia
Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra Jalani Perawatan di Malaysia

Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu dilarikan ke RS Serdang setelah mengalami gangguan kesehatan dalam kunjungan kerjanya di Malaysia, Jumat (16/9).

Pelita Air Buka Rute Layanan Baru Jakarta - Yogyakarta
Indonesia
Pelita Air Buka Rute Layanan Baru Jakarta - Yogyakarta

Pelita Air ikut serta mengisi penyediaan transportasi udara menuju Yogyakarta yang merupakan salah satu destinasi pariwisata super prioritas.

Rawan Jadi Sarang Teroris, Pemkot Solo Bentuk Tim Terpadu
Indonesia
Rawan Jadi Sarang Teroris, Pemkot Solo Bentuk Tim Terpadu

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah membentuk Tim Terpadu Penanggulangan dan Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme di Rumah Dinas (Rumdin) Wali Kota Solo, Loji Gandrung, Selasa (11/10).

Indonesia Percepat Budidaya Tanaman Sorgum untuk Gantikan Gandum
Indonesia
Indonesia Percepat Budidaya Tanaman Sorgum untuk Gantikan Gandum

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menyampaikan komitmen Presiden Joko Widodo mempercepat pengembangan tanaman sorgum menjadi pengganti gandum. Langkah tersebut merupakan upaya Indonesia keluar dari ketergantungan gandum.