Fatwa MUI tentang Hukum Hewan Kurban saat Wabah PMK Ternak sapi. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Jelang Idul Adha, para umat muslim tentunya harus menyisihkan hartanya untuk berkurban, baik itu kambing, domba ataupun sapi.

Saat ini, wabah penyakit mulut dan kuku tengah menyebar pada hewan ternak. Atas dasar itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan Fatwa MUI Nomor 32 Tahun 2022 tentang Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Kurban Saat Kondisi Wabah PMK yang memperbolehkan sebagian hewan dengan penyakit PMK sebagai hewan kurban.

Baca Juga:

Wabah PMK Berdampak Pada Harga Jual Sapi

Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Ni'am Soleh di Jakarta, Jumat, (10/6), menyatakan berkurban dengan hewan terjangkit PMK dinyatakan sah apabila gejala penyakit pada hewan tersebut masih dalam taraf gejala ringan.

"Hukum kurban dengan hewan yang terkena PMK itu dirinci sebagai hewan dengan gejala klinis ringan dia memenuhi syarat. Ini penting menurut hemat saya untuk dijadikan panduan dan juga pedoman bagi masyarakat, termasuk juga pekurban, tenaga kesehatan, tidak semua jenis hewan yang terkena PMK itu tidak serta-merta tidak memenuhi syarat," kata Ni'am.

Hewan ternak terjangkit PMK dengan gejala ringan yaitu lesu, tidak nafsu makan, demam tetapi tidak menjadi menjadi faktor utama, lepuh pada sekitar kuku dan dalam mulut namun tidak sampai menyebabkan pincang dan tidak sampai menyebabkan kurangnya berat badan secara signifikan.

Kondisi lepuh tersebut juga dapat disembuhkan dengan pengobatan luka agar tidak terjadi infeksi sekunder.

Baca Juga:

Cegah Wabah PMK, Pemprov DKI Setop Menerima Hewan Kurban Mulai 24 Juni

Sedangkan, hewan terjangkit PMK yang tidak sah untuk berkurban yaitu yang memiliki gejala berat yang ditandai dengan lepuh pada kuku dan membuat kuku terlepas, menyebabkan tidak bisa jalan, atau berjalan dengan pincang.

Sementara, apabila ada hewan kurban bergejala berat yang kemudian kembali dinyatakan sehat pada masa diperbolehkannya berkurban, yaitu tanggal 10 hingga 13 Dzulhijjah sebelum azan Maghrib, maka hewan tersebut sah untuk dikurbankan.

Namun apabila hewan tersebut sembuh dari PMK setelah melewati masa diperbolehkannya berkurban, maka penyembelihan hewan tersebut dianggap sebagai sedekah.

Ni'am menjelaskan bahwa syarat dan rukun kurban satu ketentuannya adalah hewan tersebut dalam kondisi sehat dan tidak cacat. Ni'am menjelaskan ada ketentuan secara syar'i yang mendefinisikan jenis sakit dan juga jenis cacat yang boleh dan juga tidak boleh.

Tidak semua jenis sakit itu tidak boleh, dan tidak semua jenis cacat juga tidak boleh. Disebutkan bahwa kondisi sakit yang ringan dan kondisi cacat yang ringan itu bisa memenuhi keabsahan dengan syarat tidak mempengaruhi tampilan fisik dan atau kualitas daging hewan kurban tersebut. (*)

Baca Juga:

Pemerintah Tangani PMK Seperti Penanganan COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Agenda Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2022
Indonesia
Agenda Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2022

Acara Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama, dan Rapat Paripurna DPR ini direncanakan selesai pukul 15.07 WIB.

Pj DKI 1 Minta Percepatan Vaksinasi Booster
Indonesia
Pj DKI 1 Minta Percepatan Vaksinasi Booster

Masyarakat Jakarta diminta untuk melaksanakan vaksinasi ketiga atau booster seiring dengan melonjaknya kembali kasus COVID-19 di ibu kota.

Bawaslu Buka Pendaftaran Pemantau Pemilu 2024
Indonesia
Bawaslu Buka Pendaftaran Pemantau Pemilu 2024

Rancangan Peraturan KPU tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 resmi diundangkan menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022.

Politikus Demokrat: Pencabutan HET Minyak Goreng Sulit Untuk Dipahami
Indonesia
Politikus Demokrat: Pencabutan HET Minyak Goreng Sulit Untuk Dipahami

Deputi Strategi dan Kebijakan Balitbang Partai Demokrat, Yan Harahap mendesak, Presiden Joko Widodo untuk segera mengevaluasi Menteri Perdagangan.

Manajemen Arema FC Beri Beasiswa Korban Yatim Piatu Tragedi Kanjuruhan
Indonesia
Manajemen Arema FC Beri Beasiswa Korban Yatim Piatu Tragedi Kanjuruhan

Presiden Arema FC, Gilang Widya Pramana menegaskan bahwa manajemen tidak tinggal diam soal tragedi Kanjuruhan.

Lukas Enembe Kembali Mangkir dari Panggilan KPK
Indonesia
Lukas Enembe Kembali Mangkir dari Panggilan KPK

"Syarat orang memberi keterangan itu harus sehat. Kalau sakit gimana mau kasih keterangan," kata Stefanus di Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, Jakarta, Senin (26/9).

[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi dan Ma’ruf Amin Jenguk Ade Armando
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi dan Ma’ruf Amin Jenguk Ade Armando

Akun Twitter dengan nama pengguna “aguspratono” mengunggah sebuah foto thumbnail video YouTube yang menunjukkan Jokowi dan Ma’ruf Amin tengah menjenguk Ade Armando di rumah sakit. Adapun video yang menggunakan foto thumbnail tersebut adalah video berjudul “GEGERKAN PUBLIK ~ JOKOWI MA’RUF AMIN SAMBANGI LANGSUNG ADE ARMANDO..!!” yang diunggah oleh kanal “HALUAN POLITIK”.

Wagub Bocorkan Strategi DKI Hadapi Serbuan Omicron
Indonesia
Wagub Bocorkan Strategi DKI Hadapi Serbuan Omicron

Total keseluruhan ada 22 ribu tempat tidur di provinsi DKI Jakarta.

7 Ruas Jalan Jakarta Terendam Banjir Akibat Hujan Deras
Indonesia
7 Ruas Jalan Jakarta Terendam Banjir Akibat Hujan Deras

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan ada 16 RT dan 7 ruas jalan yang tergenang. Ketinggian banjir pun bermacam-macan di setiap wilayah.

[HOAKS atau FAKTA]: DPR Gelar Sidang Tertutup Bahas Ijazah Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Gelar Sidang Tertutup Bahas Ijazah Jokowi

Beredar sebuah video berdurasi delapan menit 8 detik di YouTube yang memberitakan bahwa DPR menggelar sidang tertutup yang membahas ijazah palsu milik presiden Jokowi.