Fatwa MUI dan Panduan Berkurban Saat Wabah PMK Merebak Hewan ternak. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) diharapkan tidak mengurani niat masyarakat untuk berkurban. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa nomor 32 tahun 2022 tentang pelaksanaan ibadah kurban saat kondisi wabah penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Wali Kota Bandung, Yana Mulyana meminta, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung hingga tingkat kecamatan untuk menyosialisasikan Fatwa MUI terkait Hukum dan Panduan Ibadah Kurban.

Baca Juga:

Komisi IV DPR Pertanyakan Usulan Anggaran Rp 2 Triliun untuk Penanganan PMK

"Prinsipnya tidak usah menyurutkan warga untuk berkurban," tutur Yana Mulyana.

Yana mengatakan, Pemkot Bandung telah menjaga ketat pintu masuk hewan ternak ke Kota Bandung untuk meminimalisir penyebaran PMK. Pemerintah berupaya mendapatkan vitamin dari Kementerian Pertanian untuk menangani masalah PMK di Kota Bandung.

Berikut ini Fatwa MUI terkait Hukum dan Panduan Ibadah Kurban saat kondisi wabah PMK:

  • PMK merupakan penyakit hewan yang disebankan oleh virus yang sangat menular dan menyerang hewan berkuku genap/belah seperti sapi, kerbau dan kambing.
  • Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori ringan, seperti lepuh ringan pada celah kuku, kondisi lesu, tidak nafsu makan, dan keluar air liur lebih dari biasanya. Dapat disembuhkan dengan pengobatan agar tidak terjadi infeksi dan pemberian vitamin atau herbal untuk menjaga daya tahan tubuh dalam waktu 4-7 hari. Maka hukum kurbannya sah.
  • Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat seperti lepuh pada kuku hingga terlepas dan/atau menyebabkan pincang/tidak bisa berjalan serta menyebabkan sangat kurus serta penyembuhannya dalam waktu lama atau bahkan mungkin tidak dapat disembuhkan. Maka hukum kurbannya tidak sah.
  • Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat dan sembuh dari PMK dalam rentang waktu yang dibolehkan kurban (tanggal 10 sampai dengan 13 Dzulhijjah), maka hewan ternak tersebut sah dijadikan hewan kurban.
  • Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat dan sembuh dari PMK setelah lewat rentang waktu yang dibolehkan berkurban (tanggal 10 sampai dengan 13 Dzulhijjah), maka sembelihan hewan tersebut dianggap sedekah bukan hewan kurban.
  • Pelobangan pada telinga hewan dengan ear tag atau pemberian cap pada tubuhnya sebagai tanda hewan sudah divaksin atau sebagai identitasnya, tidak menghalangi keabsahan hewan kurban.

Panduan Kurban untuk Mencegah Peredaran Wabah PMK:

  • Umat Islam yang akan berkurban dan penjual hewan kurban wajib memastikan hewan yang akan dijadikan hewan kurban memenuhi syarat sah, khususnya dari sisi kesehatan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.
  • Umat Islam yang melaksanakan kurban tidak harus menyembelih sendiri dan/atau menyaksikan langsung proses penyembelihan.
  • Umat Islam yang menjadi panitia kurban bersama dengan tenaga kesehatan perlu mengawasi kondisi kesehatan hewan dan proses pemotongan serta penanganan daging, jeroan, dan limbah.
  • Dalam hal terdapat pembatasan pergerakan ternak dari daerah wabah PMK ke daerah lain yang menyebabkan kurangnya stok, maka umat Islam yang hendak berkurban: dapat berkurban di daerah sentra ternak baik secara langsung maupun tidak langsung dengan mewakilkan (tawkil) kepada orang lain. berkurban melalui lembaga sosial keagamaan yang menyelenggarakan program pemotongan hewan kurban dari sentra ternak.
  • Lembaga Sosial Keagamaan yang memfasilitasi pelaksanaan kurban dan pengelolaan dagingnya agar meningkatkan sosialisasi dan menyiapkan layanan kurban dengan menjembatani calon pekurban dengan penyedia hewan kurban.
  • Daging kurban dapat didistribusikan ke daerah yang membutuhkan dalam bentuk daging segar atau daging olahan.
  • Panitia kurban dan lembaga sosial yang bergerak di bidang pelayanan ibadah kurban diwajibkan menerapkan prinsip kebersihan dan kesehatan (higiene sanitasi) untuk mencegah penyebaran virus PMK secara lebih luas.
  • Pemerintah wajib menjamin ketersediaan hewan kurban yang sehat dan memenuhi syarat untuk dijadikan kurban bagi masyarakat muslim. Namun, bersamaan dengan itu Pemerintah wajib melakukan langkah pencegahan agar wabah PMK dapat dikendalikan dan tidak meluas penularannya.
  • Pemerintah wajib memberikan pendampingan dalam penyediaan, penjualan, dan pemeliharaan hewan kurban untuk menjamin kesehatan dan kesejahteraan hewan kurban.
  • Pemerintah wajib mendukung ketersediaan sarana prasarana untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban melalui rumah potong hewan (RPH) sesuai dengan fatwa MUI tentang standar penyembelihan halal agar penyebaran virus PMK dapat dicegah semaksimal mungkin.

(Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Jelang Idul Adha, Pemerintah Diminta Serius Atasi Wabah PMK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Akhir Pekan Ini, CFD di Jakarta Kembali Digelar
Indonesia
Akhir Pekan Ini, CFD di Jakarta Kembali Digelar

Di lokasi pastikan tidak ada kegiatan Partisipan dan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Wapres Ma'ruf Amin Tanggapi Penangkapan Lukas Enembe oleh KPK
Indonesia
Wapres Ma'ruf Amin Tanggapi Penangkapan Lukas Enembe oleh KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) pada Selasa (10/1).

Ternyata, Ada 4 Pihak yang Daftarkan Merek Citayam Fashion Week
Indonesia
Ternyata, Ada 4 Pihak yang Daftarkan Merek Citayam Fashion Week

Hingga Senin (25/7) kemarin, terdapat empat pihak yang mendaftarkan Citayam Fashion Week (CFW) ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (DJKI Kemenkumham).

KPK Periksa Lukas Enembe Setelah Masa Pembantarannya Usai
Indonesia
KPK Periksa Lukas Enembe Setelah Masa Pembantarannya Usai

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan masa pembantaran Gubernur Papua Lukas Enembe telah selesai. Ia hanya menjalani proses pembantaran penahanan selama satu hari.

Irwasum Dampingi Tim Forensik Polri ke Komnas HAM
Indonesia
Irwasum Dampingi Tim Forensik Polri ke Komnas HAM

"Tim akan menjawab sesuai dengan pertanyaan dan sesuai dengan kompetensi dan secara objektif," kata dia, Senin (25/7).

Ketua DPR: Ketahanan Pangan Penting, tapi Petani Juga Harus Sejahtera
Indonesia
Ketua DPR: Ketahanan Pangan Penting, tapi Petani Juga Harus Sejahtera

Ketua DPR RI Puan Maharani melakuan dialog dengan petani dan warga Desa Haurngombong, Pamulihan, Sumedang, Jawa Barat.

Mahfud MD Respons Dugaan Oknum Polri Peras Pelapor Kasus Richard Mille
Indonesia
Mahfud MD Respons Dugaan Oknum Polri Peras Pelapor Kasus Richard Mille

"Itu biar diurus oleh polisi," ujar Mahfud MD

105 Juta Data Diduga Bocor, KPU Minta Bantuan Siber Polri
Indonesia
105 Juta Data Diduga Bocor, KPU Minta Bantuan Siber Polri

KPU akan bekerja sama dengan Kepolisian RI, khususnya Siber Polri, untuk mengusut pelaku tersebut sebagai tindak lanjut.

Realisasi Belanja Negara Telah Capai Rp 1.243,6 Triliun di Juli 2022
Indonesia
Realisasi Belanja Negara Telah Capai Rp 1.243,6 Triliun di Juli 2022

Pelaksanaan APBN hingga akhir Juni 2022 mencatatkan surplus sebesar Rp 73,6 triliun atau 0,39 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

COVID-19 Harian Bertambah 1000 Kasus, Status Indonesia Masih Level 1
Indonesia
COVID-19 Harian Bertambah 1000 Kasus, Status Indonesia Masih Level 1

Prediksi puncak gelombang subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 terjadi pada pekan kedua atau ketiga Juli 2022