Fatia KontraS Sebut Siapkan Berbagai Data Hadapi Luhut di Pengadilan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti (depan) datang bersama tim pengacaranya di Polda Metro Jaya. (Foto: MP/Kanugrahan)

MerahPutih.com - Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti datang bersama tim pengacaranya di Polda Metro Jaya. Fatia diperiksa sebagai terlapor terkait dugaan kasus pencemaran nama baik terhadap Menkomarves Luhut Binsar Panjaitan.

Fatia Maulidiyanti mengatakan, ancaman proses hukum tersebut tak membuat dirinya khawatir.

Ia menegaskan, wawancaranya dalam konten YouTube berjudul "Ada Lord Luhut Dibalik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!" merupakan hasil riset sesuai dengan situasi ekonomi politik di Papua.

Baca Juga:

Datangi Pemeriksaan Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Luhut, Fatia KontraS Irit Bicara

Hal tersebut disampaikan Fatia dalam agenda pemeriksaan klarifikasi terkait kasus pencemaran nama baik yang dilayangkan Luhut tersebut, di Polda Metro Jaya kepada wartawan, Selasa (23/11).

"Yang saya sampaikan di YouTube Haris Azhar ini berdasarkan hasil riset terkait situasi ekonomi politik di Papua, di mana sebetulnya itu merupakan bentuk kepentingan publik yang harus dibuka seluas-luasnya," kata Fatia

Dengan nada bicara santai, Fatia juga menjelaskan klarifikasi yang diberikan ke penyidik hari ini tidak jauh berbeda dengan jawaban atas somasi yang pernah dikirimkan secara tertulis ke Luhut.

"Jadi, kami minta kalau ingin mencoba untuk menarik klarifikasi atau apa maka cukup saja secara tertulis itu," jelasnya.

Fatia Maulidiyanti juga merespons soal pernyataan Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut menutup pintu mediasi dan melanjutkan kasus di pengadilan.

Pernyataan itu disampaikan Luhut saat menghadiri mediasi pekan lalu.

"Yang enggak masalah, justru pengadilan bisa menjadi ruang, sehingga publik bisa tahu seluas-luasnya soal situasi yang terjadi di Papua," kata Fatia yang mengenakan masker putih ini.

Baca Juga:

Santai Hadapi Mediasi dengan Haris Azhar-Fatia KontraS, Luhut: Persiapannya Sudah Kuat

Menurut Fatia, pengadilan bakal menjadi ruang terbuka guna diketahui publik soal dugaan banyaknya bisnis di Papua.

"Ketika ada pengadilan dan ruang kuncinya semestinya fair terbuka di situ publik bisa melihat banyak bisnis di Papua," ujar Fatia.

Fatia memastikan, pihaknya sudah menyiapkan berbagai data bila kasus tersebut sudah memasuki proses sidang.

"Jika ingin dibuka ke pengadilan, kami siap dan kami sudah siapkan berbagai data yang memang sudah dipersiapkan untuk proses tersebut," ujar Fatia seraya mengakhiri wawancara dengan awak media.

Sebagaimana diketahui, Luhut Binsar Panjaitan melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya pada 22 September 2021 lalu.

Laporan itu atas dasar video berjudul "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya" yang diunggah akun Haris Azhar di YouTube. (Knu)

Baca Juga:

Tugas Negara Diharap Tak Tunda Mediasi Luhut dengan Haris Azhar-Fatia KontraS

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Biar Tidak Dibayar Dana BOS, Jatim Minta Guru Honorer Daftar PPPK
Indonesia
Biar Tidak Dibayar Dana BOS, Jatim Minta Guru Honorer Daftar PPPK

Pemeritah Provinsi Jawa Timur membuka 11.220 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Ganjar Siapkan 21 Orang Duduki Jabatan Plh Wali Kota dan Bupati
Indonesia
Ganjar Siapkan 21 Orang Duduki Jabatan Plh Wali Kota dan Bupati

Terkait jadwal pelantikan wali kota/bupati definitif, Ganjar mengaku belum mengetahuinya. Ia masih menunggu juga surat resmi dari Mendagri.

DPRD Tak Punya Target Revisi Usulan Anies Soal Perda COVID-19
Indonesia
DPRD Tak Punya Target Revisi Usulan Anies Soal Perda COVID-19

Bapemperda DPRD DKI Jakarta belum merombak Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanganan COVID-19 yang diusulkan Gubernur Anies Baswedan.

WNA Asal India Positif COVID-19 di Karanganyar
Indonesia
WNA Asal India Positif COVID-19 di Karanganyar

Seorang laki-laki warga negara asing (WNA) asal India dinyatakan positif hasil test PCR.

Polisi Tak Temukan Racun di Tubuh Wabup Sangihe yang Meninggal di Pesawat
Indonesia
Polisi Tak Temukan Racun di Tubuh Wabup Sangihe yang Meninggal di Pesawat

Pukul 16.17 WITA saat di bandara Hasanudin Makassar, dokter dan perawat segera naik ke pesawat

Dishub Ingatkan Aturan Pesepada Harus Berada di Jalur Paling Kiri
Indonesia
Dishub Ingatkan Aturan Pesepada Harus Berada di Jalur Paling Kiri

Pesepeda ini sejatinya harus berada di jalur lalu lintas sebelah kiri berbarengan dengan kendaraan motor.

Dalih Hukum 'Pembenaran' KPK Nonaktifkan Novel dkk versi Dewas Indriyanto
Indonesia
Dalih Hukum 'Pembenaran' KPK Nonaktifkan Novel dkk versi Dewas Indriyanto

Keputusan pimpinan KPK menonaktifkan penyidik Novel dan 74 staf KPK lainnya sudah kolektif kolegial

KPK Perpanjang Penahanan Aa Umbara 30 Hari ke Depan
Indonesia
KPK Perpanjang Penahanan Aa Umbara 30 Hari ke Depan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara Sutisna selama 30 hari ke depan.

Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen, Pengamat: Pemerintah Jangan Senang Dulu Kuartal III Anjlok
Indonesia
Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen, Pengamat: Pemerintah Jangan Senang Dulu Kuartal III Anjlok

Hal yang wajar petumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II tahun ini bisa naik 7 persen, dibandingkan dengan kuartal ke II tahun 2020 lalu.

201 Proyek Infrasruktur Ditargetkan Rampung 2024
Indonesia
201 Proyek Infrasruktur Ditargetkan Rampung 2024

Bendungan,misalnya, diharapkan memberikan kontribusi besar terhadap penyediaan air bersih, pengendalian banjir, pembangkit listrik tenaga air, serta peningkatan irigasi pertanian